DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 16 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

Terdiri dari 11 (sebelas) Bab dan 35 Pasal, yaitu Bab tentang: Ketentuan umum, Pelayanan tenaga kerja lokal, Penempatan tenaga kerja lokal, Perlindungan tenaga kerja lokal, Pembinaan dan pengawasan, Pembiayaan, Sanksi administratif, Pendidikan, Ketentuan pidana, Ketentuan peralihan, dan Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 4. 1 5. 2

6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
7.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637),
8.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1990),
9.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomor 351), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS dan BUPATI BENGKALIS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN, PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LOKAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
3.Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis.
5.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan Tenaga Kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
6.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
7.Tenaga Kerja Lokal adalah Tenaga Kerja yang memiliki Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Bengkalis, dan berdomisili di Kabupaten Bengkalis minimal dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.1
8.Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 3 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Perusahaan adalah:9.

a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain,
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengusaha adalah:
a.orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan perusahaan milik sendiri,
b.orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya, Cc. orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di wilayah Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan dan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan. Pencari Kerja adalah Angkatan Kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau di luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja. Informasi Pasar Kerja yang selanjutnya disingkat IPK adalah Keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja di dalam negeri. Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah Sistem penempatan tenaga kerja antar daerah Provinsi. Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terpadu yang selanjutnya disingkat SISNAKER Terpadu adalah Kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan substansi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja pengelolaan data dan informasi yang terpadu di bidang Ketenagakerjaan. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah Lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja di dalam negeri. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah/Pemerintah Daerah, Lembaga Pelatihan Swasta/Perusahaan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku untuk menyelenggarakan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 4 Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat UPT LK adalah Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Sertifikat Pelatihan adalah tanda bukti penetapan dan pengakuan atas jenis dan tingkat keterampilan yang dimiliki/dikuasai oleh seseorang sesuai dengan standar program pelatihan yang ditetapkan. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang berkompetensi dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Perjanjian Pemagangan adalah perjanjian antara peserta pemagangan dengan perusahaan yang dibuat secara tertulis. Penyelenggara Pemagangan adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pemagangan di dalam negeri. Upah adalah Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Anak adalah Setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Penyandang Disabilitas adalah Setiap orang yang mempunyai kekurangan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya yang terdiri dari :
a.penyandang cacat fisik,
b.penyandang cacat mental, Cc. penyandang cacat fisik dan mental.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman: a. b. menyusun dan melaksanakan perencanaan tenaga kerja secara terpadu di Daerah, melaksanakan kebijakan sistem latihan kerja nasional dengan baik dan benar di Daerah: mengimplementasikan kebijakan produktivitas dalam rangka peningkatan produktivitas Daerah: 5

d.melaksanakan penyediaan dan pendayagunaan tenaga kerja secara terpadu,
e.melaksanakan perlindungan tenaga kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan jaminan sosial tenaga kerja dan keluarga diarahkan dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan
f.melaksanakan pembinaan dan pengawasan terprogram dan berkesinambungan dalam rangka peningkatan iklim yang ramah investasi dan penegakan hukum untuk menjamin adanya kepastian hukum pekerja dan pengusaha.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: pelayanan tenaga kerja lokal, penempatan tenaga kerja lokal, perlindungan tenaga kerja lokal, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif: a b c d

e.pembiayaan, f.
g.penyidikan, dan h ketentuan pidana.

BAB II

PELAYANAN TENAGA KERJA LOKAL

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyusun, menetapkan dan melaksanakan Perencanaan Tenaga Kerja Lokal sesuai dengan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional.
(2)Perencanaan Tenaga Kerja Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan menjadi dasar dan acuan dalam menyusun kebijakan, strategi dan pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan ketenagakerjaan yang terpadu dan kesinambungan.

Pasal 5

(l) Perencanaan Tenaga Kerja Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disusun berdasarkan sistem informasi ketenagakerjaan Daerah.

(2)Informasi ketenagakerjaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penduduk dan tenaga kerja,
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)(S)
(6)
(7)
(8)kesempatan kerja, pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja, dan . jaminan sosial tenaga kerja. Sistem informasi Ketenakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui media elektronik dan/atau non elektronik sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Setiap Tenaga Kerja Lokal mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh dan/atau meningkatkan, mengembangkan keterampilan, keahlian dan produktivitas kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja dan produktivitas. Pemerintah Daerah menyiapkan Tenaga Kerja Lokal siap pakai yang memiliki kompetensi untuk memenuhi kesempatan kerja. Pengusaha atau pengurus perusahaan yang berada di Daerah bertanggung jawab atas pemberian kesempatan kepada pekerjanya untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja. Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja. Pelatihan kerja bagi pencari kerja diarahkan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian dalam rangka memasuki dunia kerja. Keterampilan dan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan prioritas peserta:

a.lulusan baru Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan, lulusan sederajat atau Progarm Pendidikan Kesetaraan sederajat:
b.anak-anak putus sekolah yang telah memiliki usia kerja dari latar belakang keluarga tidak mampu, atau Cc. penyandang disabilitas. Pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan diarahkan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian dalam rangka peningkatan produktivitas kerja. 6 b. d. e. £ & h. 7

(9)Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas
(1)
(2)
(1)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat disabilitasnya, dan kemampuan tenaga penyandang disabilitas.

Pasal 7

Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat diselenggarakan oleh:

a.UPT LK Dinas Tenaga Kerja,
b.LPK pemerintah, atau
c.LPK swasta/perusahaan, Pelatihan kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja. UPT LK Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam menyelenggarakan pelatihan kerja dapat bekerja sama dengan swasta.

Pasal 8

Lembaga pelatihan swasta/perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c wajib mendaftarkan kegiatannya ke Dinas Tenaga Kerja dan memperoleh izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penyelenggara pelatihan kerja oleh LPK swasta/perusahaan wajib memenuhi persyaratan:

a.tersedianya tenaga kepelatihan,
b.adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan,
c.tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja, dan d. tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja. LPK swasta/perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperoleh akreditasi dari Dinas Tenaga Kerja. LPK perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan kerja tidak boleh memungut biaya pelatihan kerja kepada peserta pelatihan.

Pasal 9

Tenaga Kerja Lokal berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan UPT LK Dinas Tenaga Kerja, LPK Pemerintah, LPK swasta/perusahaan, atau pelatihan di tempat kerja. Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja. Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat pula diikuti oleh Tenaga Kerja Lokal yang telah berpengalaman.
(3)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)

Pasal 10

Pelatihan kerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat diselenggarakan melalui pemagangan. Untuk menyelenggarakan pemagangan, perusahaan harus memiliki:

a.unit pelatihan,
b.program pemagangan, Cc. sarana dan prasarana, dan
d.pembimbing pemagangan atau instruktur.

Pasal 11

Unit pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dapat merupakan milik perusahaan atau berdasarkan kerja sama dengan unit pelatihan milik perusahaan lain dan/atau LPK. Unit pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:

a.susunan kepengurusan,
b.pembimbing pemagangan atau instruktur, dan Cc. ruangan teori dan praktik simulasi.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…