DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) bab dan 9 (sembilan) pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; Pengendalian dan Evaluasi; Perubahan R[PJMD; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa_ kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962); 3. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 7); 4. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DERAH KABUPATEN BENGKALIS dan BUPATI BENGKALIS 2 Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 10. 11. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis. Bupati adalah Bupati Bengkalis. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045. 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. 8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Riau adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Riau untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045. 9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang_ selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Riau adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Riau untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045. 3 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis untuk periode 1 (satu} tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2024 yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. Isu. Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.ey Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu. atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). 4

26.Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.
27.Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Umum Pasa] 2 RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 3

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijabarkan dalam RKPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 4

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
1. a.tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan Daerah; dan
2. b.program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada:
1. a.RPJPD; 5
(1)
(2)
(2)
(3)(S)
1. b.RTRW;
2. c.RPJMN; dan
3. d.RPJMD Provinsi Riau.

Pasal 5

Sistematika RPJUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a.BABI : Pendahuluan;
b.BABII : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c.BABIII : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
d.BABIV =:Program Perangkat Daerah dan Kinerja Perangkat Daerah; dan
e.BABV : Penutup. RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD. (1 Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.pengendalian dan evaluasi terhadap' kebijakan perencanaan RPJMD;
b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD; dan
c.evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD. Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Bupati dapat dibantu oleh Tim.

(4)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 6

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

(1)Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 8

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis. Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal 7° S°rT.2°% 2085 BUPATI BENGKALIS, 4 KASMARNI Diundangkan di Bengkalis pada tanggal 2 OKTO3R 2725 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS, ERSAN SAPUTRA TH 4 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 NOMOR 3 NOREG FeRaTURaN Da Qed RARUPATAN S2°GAsLIS FeOVINST PIAL £0.5%.4/2°29

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…