DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 11 (sebelas) bab dan 161 (seratus enam puluh satu) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung; Ketentuan Pidana; Persyaratan Bangunan Gedung; Penyelenggaraan Bangunan Gedung; TABG; Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung; Pembinaan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan lain untuk kawasan-kawasan tertentu dan spesifik. | n

Pasal 26

(1)Jarak antara Bangunan Gedung dengan batas persil, jarak antarbangunan, dan jarak antara.as jalan dengan pagar halaman ditetapkan untuk setiap lokasi sesuai dengan peruntukannya atas pertimbangan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, dan keserasian dengan lingkungan dan ketinggiari- bangunan. |
(2)Jarak antara Bangunan Gedung dengan batas persil, jarak antarbangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar | halaman yang diberlakukan per kapling/ persil dan/atau per kawasan. “20.
(3)Penetapan jarak antara Bangunan Gedung dengan batas persil, jarak antarbangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar” halaman berlaku untuk .di atas permukaan tanah maupun di bawahpermukaan tanah (besmen). |
(4)Penetapan jarak antara Bangunan Gedung dengan batas persil, jarak antarbangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman untuk di bawah: permukaan tanah didasarkan pada pertimbangan keberadaan atau rencana jaringan pembangunan “utilitas umum.
(5)Ketentuan besarnya jarak antara Bangunan Gedung dengan batas persil, jarak antarbangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam . RTRW, RDTR, RTBL dan/atau pengaturan sementara persyaratan intensitas Bangunan Gedung dalam Peraturan Bupati.
(6)Bupati: dapat menetapkan lain untuk kawasan- kawasan tertentu 1 dan spesifik. .:

Pasal 27

Persyaratan arsitektur Bangunan Gedung meliputi persyaratan penampilan Bangunan Gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan Bangunan Gedung “dengan . lingkungannya, serta mempertimbangkan adanya keseimbangan antara nilai-nilai adat/tradisional sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur - . dan rekayasa. | | : B Pasal 28.

(1)Persyaratan penampilan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disesuaikan dengan penetapan tema arsitektur bangunan di dalam Peraturan Bupati tentang RTBL.
(2)Penampilan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kaidah estetika bentuk, 'karakteristik arsitektur, dan lingkungan yang ada di sekitarnya serta dengan mempertimbangkan kaidah pelestarian.
(3)Penampilan Bangunan Gedung yang didirikan berdampingan | dengan Bangunan Gedung yang dilestarikan, harus dirancang dengan : mempertimbangkan kaidah estetika bentuk dan: karakteristik dari arsitektur Bangunan Gedung yang . dilestarikan. | ag n
(4)Pemerintah Daerah dapat mengatur. kaidah arsitektur tertentu pada suatu kawasan setelah mendengar pendapat TABG dan pendapat masyarakat. . 21 Pasal 29.
(1)Bentuk denah : Bangunan Gedung sedapat mungkin simetris dan sederhana guna mengantisipasi kerusakan akibat bencana alam gempa dan: penempatannya tidak boleh mengganggu n fungsi prasarana kota,lalu lintas dan ketertiban. ih
(2)Bentuk . Bangunan |Gedung harus -dirancang dengan memperhatikan 'bentuk dan karakteristik arsitektur di sekitarnya dengan mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan yang nyaman dan serasi terhadap lingkungannya. n
(3)Bentuk denah Bangunan Gedung adat atau tradisional harus memperhatikan sistem nilai dan kearifan lokal yang berlaku di lingkungan masyarakat adat bersangkutan. 4 Atap dan dinding Bangunan. Gedung harus dibuat dari . konstruksi . dan bahan yang aman dari kerusakan akibat . bencana alam. - '

Pasal 30

(Persyaratan tata ruang dalam Bangunan Gedung sebagaimana — dimaksud dalam Pasal 27 harus memperhatikan fungsi ruang, “arsitektur Bangunan Gedung, dan keandalan Bangunan Gedung. | 2 NN

(2)Bentuk Bangunan Gedung harus dirancang agar setiap ruang dalam dimungkinkan ' menggunakan. pencahayaan dan . penghawaan alami, kecuali fungsi Bangunan Gedung diperlukan sistem pencahayaan dan penghawaan buatan. 3Ruang dalam Bangunan Gedung harus mempunyai tinggi yang | cukup sesuai dengan fungsinya dan arsitektur bangunannya.
(4)Perubahan fungsi dan penggunaan ruang Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung harus tetap memenuhi ketentuan penggunaan Bangunan Gedung dan dapat menjamin keamanan dan keselamatan bangunan: dan penghuninya. (5Pengaturan ketinggian pekarangan: adalah apabila tinggi tanah - pekarangan berada di bawah titik ketinggian (peil) bebas banjir yang ditetapkan oleh Balai Sungai atau instansi berwenang . setempat atau terdapat kemiringan yang curam atau perbedaan : tinggi yang besar pada tanah asli suatu perpetakan, maka tinggi maksimal lantai dasar ditetapkan tersendiri. ||
(6)Tinggi lantai dasarsuatu Bangunan Gedung diperkenankan mencapai maksimal 1,20 m di atas tinggi rata-rata tanah . pekarangan atau tinggi rata-rata jalan, dengan memperhatikan keserasian lingkungan. : |
(7)Apabila tinggi tanah. pekarangan berada di bawah titik | ketinggian (peil) bebas banjir atau terdapat kemiringan curam “atau perbedaan tinggi yang besar pada suatu tanah perpetakan, maka tinggi maksimal lantai dasar ditetapkan tersendiri.
(8)Permukaan atas dari lantai denah (dasar):
1. a.Sekurang-kurangnya 15 cm di atas titik tertinggi dari pekarangan yang sudahh dipersiapkan, 22 b. Sekurang-kurangnya 25 cm di atas titik tertinggi dari sumbu jalan yang berbatasan, | |
(9)Dalam hal-hal yang luar. biasa, ketentuan dalam huruf a, tidak berlaku jika letak lantai-lantai itu lebih tinggi dari 60 cm di atas tanah yang ada di sekelilingnya, atau untuk tanah-tanah yang miring. Pasal 31 13»
(1)Persyaratan . “keseimbangan, “ keserasian dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya sebagaimana . dimaksud dalam Pasal. 27 harus mempertimbangkan “ terciptanya ruang luar dan ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya yang .diwujudkan dalam pemenuhan persyaratan daerah .resapan, akses Aa penyelamatan, sirkulasi kendaraan dan . manusia serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana luar Bangunan| Gedung. : @ Persyaratan - keseimbangan, keserasian dan keselarasan “» Bangunan Gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: . persyaratan ruang terbuka hijau pekarangan (RTHP), . persyaratan ruang sempadan Bangunan Gedung: . persyaratan tapak besmen terhadap lingkungan, . ketinggian.pekarangan dan lantai dasar bangunan, . daerahhijau pada bangunan, tata tanaman, . sirkulasi dan fasilitas parkir: .pertandaan (Signage), serta : pencahayaan ruang luar Bangunan Gedung. 1 a. b. d. e. f 1. — Pasal 32 pk “
(1)Ruang terbuka “hijau pekarangan (RTHP) sebagaimana “dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a sebagai ruang yang. berhubungan langsung dengan dan terletak pada persil yang - sama dengan Bangunan Gedung, berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman, peresapan air, sirkulasi, unsur estetik, In sebagai ruang untuk kegiatan atau ruang fasilitas (amenitas).
(2)Persyaratan RTHP ditetapkan dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL, secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk Garis Sempadan Bangunan, KoefisienDasar. Bangunan, Koefisien Dasar Hijau, Koefisien Lantai Bangunan, sirkulasi dan fasilitas parkir dan ketetapan lainnya yang bersifat mengikat semua pihak berkepentingan. |
(3)Dalam hal ketentuan mengenai persyaratan RTHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, maka ketentuan mengenai persyaratan RTHP dapat diatur sementara untuk suatu lokasi dalam Peraturan Bupati sebagai acuan bagi penerbitan IMB. : | 23

Pasal 33

(1)Persyaratan ruang sempadan depan Bangunan Gedung - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b harus mengindahkan keserasian lansekap pada ruas jalan yang terkait sesuai dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL, ' yang mencakup pagar dan gerbang, t tanaman besar/pohon dan bangunan penunjang. H5
(2)Terhadap persyaratan ruang sempadan depan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan karakteristik lansekap jalan” atau -ruas jalan dengan mempertimbangkan keserasian tampak depan bangunan, ruang sempadan depan bangunan, pagar, jalur pajalan kaki, jalur kendaraan dan jalur hijaumedianjalan: dan sarana utilitas umum. lainnya. | —

Pasal 34

(1)Persyaratan tapak 'besmen terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c berupa kebutuhan besmen “dan besaran KTB: ditetapkan berdasarkan rencana peruntukan lahan, ketentuan teknis dan kebijakan daerah. P “ (2@JUntuk- penyediaaan. RTHP yang memadai, lantai besmen pertama tidak dibenarkan keluar dari tapak bangunan di atas tanah dan atap besmen kedua harus berkedalaman sekurang kurangnya 2 (dua) meter dari permukaan tanah. | 2g

Pasal 35

“ 4)Daerah hijau bangunan (DHB) sebagaimana dimaksud dalam “Pasal 31 ayat (2) huruf e dapat berupa taman atap atau | penanaman pada sisi bangunan.

(2)DHB merupakan bagian: dari kewajiban bemohonan IMB untuk: menyediakan RTHP dengan luas maksimum 25Yo dari RTHP. “Pasal 36 “Tata Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) “huruf f meliputi aspek pemilihan karakter tanaman dan penempatan tanaman dengan memperhitungkan tingkat kestabilan tanah/wadah tempat tanaman tumbuh dan tingkat bahaya yang ditimbulkannya. 0 1 :

Pasal 37

“(1)Setiap bangunan bukan rumah tinggal wajib menyediakan fasilitas parkir kendaraan yang proporsional dengan jumlah luas lantai bangunan sesuai . Standar Teknis yang telah : ditetapkan. | dl

(2)Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) | huruf g tidak boleh mengurangi daerah hijau yang telah ditetapkan dan harus berorientasi pada pejalan kaki, memudahkan aksesibilitas dan tidak terganggu oleh sirkulasi kendaraan. - 24
(3)Sistem sirkulasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) . huruf g harus saling mendukung antara sirkulasi ekternal dan sirkulasi internal Bangunan Gedung serta antara individu pemakai.bangunan dengan sarana 1transportasinya.

Pasal 38

“ ()Pertandaan (Signage) sebagaimana dimaksud- dalam Pasal 31 “. ayat (2) huruf h yang ditempatkan pada bangunan, pagar, kavling dan/atau ruang publik tidak boleh mengganggu karakter yang akan diciptakan / dipertahankan.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pertandaan : (signage Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. a d — Pasal 39
(1)Pencahayaan ruang. luar Bangunan Gedung sebagaimana | dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf i harus disediakan dengan: memperhatikan ' karakter lingkungan, fungsi dan : arsitektur bangunan, estetika amenitas dan komponen promosi. nP n | 2) Pencahayaan yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat —
(1)harus memenuhi keserasian dengan pencahayaan dari dalam bangunan danpencahayaan dari penerangan jalan umum. 0 :
(1)Setiap kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungannya yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai “Dampak. Lingkungan (AMDAL). |
(2)Kegiatan dalam: bangunan dan/ atau lingkungannya yang tidak .menimbulkan dampak penting terhadap lingkungannya wajib memiliki UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya 2 Pemantauan Lingkungan). :
(3)Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib. membuat SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup). U 4 Penyelenggaraan AMDAL, UKL-UPL dan SPPL dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-“undangan. Tn .

Pasal 41

(1)RTBL memuat program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi dan : ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan. | 25
(2)Program bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) memuat jenis, jumlah, besaran, dan luasan Bangunan Gedung, serta kebutuhan. ruang terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial, prasarana aksesibilitas, sarana pencahayaan, dan sarana penyehatan lingkungan, baik berupa | penataan prasarana dan sarana yang sudah ada maupun baru.
(3)Rencana umum ' dan "panduan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan-ketentuan tata bangunan dan lingkungan pada suatu lingkungan/ kawasan - . yang memuat rencana peruntukan lahan makro dan mikro, “rencana perpetakan,rencana tapak, rencana sistem pergerakan, “rencana “aksesibilitas lingkungan, rencana prasarana dan ” sarana lingkungan, rencana wujud visual bangunan, dan ruang terbuka hijau.
(4)Rencana investasi: sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan program investasi Bangunan Gedung dan . lingkungannya yang disusun berdasarkan program bangunan dan lingkungan serta ketentuan rencana umum dan panduan rencana yang memperhitungkan kebutuhan nyata para pemangku kepentingan dalam proses pengendalian investasi . dan pembiayaan dalam penataan lingkungan/kawasan, dan .merupakan-rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk menghitung kelayakan investasi dan pembiayaan suatu penataan. atau pun menghitung tolok .ukur keberhasilan “investasi, sehingga tercapai kesinambungan pentahapan | pelaksanaan pembangunan. |
(5)Ketentuan pengendalian rencana | sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat mobilisasi peran masing-masing pemangku kepentingan pada masa pelaksanaan atau masa - pemberlakuan RTBL sesuai dengan kapasitasnya dalam suatu sistem yang disepakati bersama, dan berlaku sebagai rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk mengukur tingkat keberhasilan . kesinambungan "pentahapan pelaksanaan pembangunan. : n
(6)Pedoman pengendalian: pelaksanaan sebagaimana dimaksud : | pada ayat (1) merupakan alat untuk mengarahkan perwujudan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan/kawasan yang berdasarkan dokumen RTBL, dan memandu pengelolaan - 'kawasan agar dapat berkualitas, meningkat, dan berkelanjutan. |
(7)RTBL disusun berdasarkan pada pola penataan Bangunan Gedung. dan lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta dapat dilakukan melalui kemitraan. Pemerintah Daerah dengan swasta dan/atau masyarakat sesuai dengan tingkat permasalahan pada lingkungan / kawasan bersangkutan dengan: mempertimbangkan pendapat para ahli dan masyarakat.
(8)Pola penataan Bangunan Gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi pembangunan baru (new 1 developmeni), pembangunan sisipan parsial (infill development), . peremajaan kota (urban renewal), pembangunan kembali wilayah perkotaan (urban redevelopment), pembangunan untuk menghidupkan kembali wilayah perkotaan (urban revitalization), dan pelestarian kawasan. | 26 ORreLyang didasarkan pada berbagai: pola penataan Bangunan - Gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ini ditujukan bagi berbagai status kawasan seperti kawasan. baru yang potensial berkembang, kawasan terbangun, kawasan yang dilindungi dan dilestarikan, atau kawasan yang bersifat : gabungan atau1 campuran dari ketiga jenis kawasan pada ayatCc - ini.
(10)RTBL ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

Persyaratan keandalan “Bangunan Gedung f sebagaimana | dimaksud dalam Pasal 16 meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. | B Pasal 44... Persyaratan keselamatan Bangunan : Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap beban muatan, persyaratan kemampuan Bangunan Gedung. terhadap bahaya kebakaran ' “dan persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya petir.

Pasal 45

“(1)Persyaratan - kemampuan Bangunan Gedung terhadap bebank muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 meliputi persyaratan struktur Bangunan Gedung, pembebanan pada : Bangunan Gedung, struktur atas Bangunan Gedung, struktur bawah Bangunan Gedung, pondasi langsung, pondasi dalam, keselamatan struktur, keruntuhan struktur dan persyaratan bahan... | n (@)Struktur Bangunan Gedung:sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)harus kuat/kokoh, stabil dalam memikul beban dan memenuhi persyaratan keselamatan, persyaratan kelayanan .selama umur yang direncanakan dengan mempertimbangkan: a. fungsi Bangunan Gedung, lokasi, keawetan dan kemungkinan | pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung: 27
1. b.pengaruh aksi sebagai akibat dari beban yang bekerja selama | UMUr layanan struktur baik beban muatan tetap maupun .' f sementara yang timbul akibat. gempa, angin, korosi, jamur dan serangga perusak, Cc. pengaruh gempa: terhadap substruktur maupun Struktur Bangunan Gedung sesuai zona gempanya,
2. d.struktur bangunan yang direncanakan secara daktail pada kondisi pembebanan maksimum, sehingga pada saat terjadi. keruntuhan, kondisi. strukturnya masih memungkinkan —penyelamatan diri penghuninya,
3. e.struktur bawah Bangunan Gedung pada lokasi tanah yang dapat terjadi likulfaksi, dan,
4. f.keandalan Bangunan Gedung.
(3)IPembebanan pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dianalisis dengan memeriksa respon . struktur terhadap beban tetap, beban sementara atau beban khusus yang mungkin bekerja selama umur pelayanan dengan menggunakan SNI yang berlaku atau standar baku dan/atau Pedoman Teknis.
(4)Struktur atas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konstruksi beton, konstruksi baja, konstruksi . kayu, konstruksi bambu, konstruksi dengan bahan dan teknologi khusus dilaksanakan dengan menggunakan standar yang berlaku. 2 | si
(5)Struktur bawah Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pondasi langsung dan pondasi dalam. n
(6)Pondasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus direncanakan sehingga dasarnya terletak di atas lapisan tanah yang mantap dengan daya dukung tanah yang cukup kuat dan selama berfungsinya Bangunan Gedung tidak mengalami | penurunan yang melampaui batas.
(7)Pondasi dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan dalam hal lapisan tanah dengan daya dukung yang terletak cukup jauh di: bawah permukaan tanah sehingga pengguna pondasi langsung dapat menyebabkan penurunan yang berlebihan atau ketidakstabilan konstruksi. . (8)Keselamatan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ' merupakan salah satu penentuan tingkat keandalan struktur bangunan yang diperoleh dari hasil Pemeriksaan Berkala oleh tenaga ahli yang bersertifikat sesuai dengan ketentuan dalam pedoman teknis yang berlaku.
(9)Keruntuhan struktur 'sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu kondisi yang harus dihindari dengan “cara melakukan Pemeriksaan Berkala tingkat keandalan Bangunan Gedung sesuai dengan pedoman teknis yang berlaku. . 10)/Persyaratan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan lingkungan dan Pengguna Bangunan Gedung serta sesuai dengan SNI terkait. 1Aa 28 | Pasal 46
(1)Persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya kebakaran meliputi sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif, persyaratan jalan ke luar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran, persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah ke luar dan sistem peringatan bahaya, persyaratan komunikasi dalam Bangunan Gedung, persyaratan instalasi bahan bakar gas dan manajemen penanggulangan kebakaran. 1
(2)Setiap.Bangunan Gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan sistem proteksi aktif yang meliputi sistem pemadam kebakaran, sistem diteksi dan alarm kebakaran, sistem pengendali asap kebakaran dan pusat pengendali kebakaran. 1
(3)Setiap Bangunan Gedung kecuali. rumah: tinggal tunggal dan rumah deret sederhana harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan sistem proteksi pasif dengan mengikuti standar teknis yang berlaku. : - .
(4)Persyaratan jalan ke luar dan' aksesibilitas "untuk pemadaman kebakaran - meliputi perencanaan akses bangunan dan lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran dan perencanaan dan pemasangan jalan keluar untuk penyelamatan sesuai dengan standar teknis yang berlaku. (S)Persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah ke luar dan sistem -peringatan bahaya: dimaksudkan untuk memberikan arahanbagi pengguna gedung dalam keadaaan darurat untuk menyelamatkan diri sesuai dengan standar teknis yang berlaku.
(6)Persyaratan komunikasi dalam Bangunan Gedung sebagai penyediaan sistem komunikasi untuk keperluan internal maupun untuk hubungan ke luar pada saat terjadi kebakaran atau kondisi lainnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai telekomunikasi.
(7)Persyaratan instalasi bahan bakar gas meliputi jenis bahan “bakar gas dan instalasi gas yang. dipergunakan baik dalam: jaringan gas kota maupun gas tabung mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
(8)Setiap Bangunan: Gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas,: jumlah: lantai dan/atau jumlah penghuni tertentu harus ' mempunyai unit manajemen proteksi kebakaran Bangunan Gedung. : |Pasal 47 |
(1)Persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya petir dan bahaya kelistrikan meliputi persyaratan instalasi proteksi petir dan persyaratan sistem kelistrikan. |
(2)Persyaratan instalasi proteksi petir harus memperhatikan perencanaan sistem proteksi petir, instalasi proteksi petir, pemeriksaan dan pemeliharaan serta memenuhi standar teknis yang berlaku. Naa n 29
(3)Persyaratan sistem kelistrikan -harus memperhatikan . perencanaan instalasi listrik, jaringan distribusi listrik, beban listrik, sumber daya “listrik, transformator distribusi, pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan dan memenuhi standar teknis yang berlaku.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…