DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 19 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 93

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 21 (dua puluh satu) Bab dan 93 (sembilan puluh tiga) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum; Pendirian, Nama Dan Tempat Kedudukan; Maksud, Tujuan; Kegiatan Usaha; Jangka Waktu Berdiri; Permodalan; Organisasi; KPM; Dewan Pengawas; Direktur; Satuan Pengawas Intern, Komite Audit Dan Komite Lainnya; Perencanaan, Operasional Dan Pelaporan; Penggunaan Laba; Anak Perusahaan; Penugasan Pemerintah; Evaluasi, Restrukturisasi Dan Perubahan Bentuk Hukum; Pembubaran; Kepailitan; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Terubuk Kabupaten Bengkalis: . Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 1 Indonesia Tahun 1945: . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 2. Pembentukan Daerah Otonom Daerah dalam. Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25): . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 3. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan “Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234): . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 4. Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038): Menetapkan : 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225), 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490), 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), | 8. . Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan 9. Usaha Milik Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dan Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS dan . BUPATI BENGKALIS MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANGPERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TERUBUKKABUPATEN BENGKALIS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 10. 11. 12. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkalis. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang. kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 5. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. 6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Terubuk yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Terubuk adalah Perusahaan Umum Air Minum Tirta Terubuk Kabupaten Bengkalis. 7. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Terubuk yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direktur dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Tirta Terubuk. | 8. Direktur adalah organ Perumda Air Minum yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Terubuk serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Terubuk baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Satuan pengawas intern adalah Satuan Pengawas Intern Perumda Air Minum Tirta Terubuk. Pelanggan adalah semua pemakai air yang dikelola oleh Perumda Air Minum Tirta Terubuk. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan Perumda Air Minum Tirta Terubuk yang memuat antara lain janji atau pernyataan Pengawas atau Direktur untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

13.Tarif Air Minum adalah harga air minum untuk setiap meter kubik (M3) yang harus dibayar pelanggan.
14.Rekening Air Minum adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pelanggan setiap bulannya, sesuai dengan jumlah pemakaian air ditambah biaya tetap.
15.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai Pengawas atau Direktur Perumda Air Minum Tirta Terubuk.
16.Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Pengawas atau Bakal Calon Direktur Perumda Air Minum Tirta Terubuk yang ditetapkan oleh KPM.

BAB II

PENDIRIAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk pendirian perusahaan yang sebelumnya bernama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dirubah menjadi Perumda Air Minum.
(2)Nama Perumda Air Minum sebagaimana maksud ayat (1) diberi nama Perumda Air Minum Tirta Terubuk.

Pasal 3

(1)Perumda Air Minum Tirta Terubuk berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Bengkalis.
(2)Perumda Air Minum Tirta Terubuk dapat mendirikan cabang atau unit ditempat lain dalam wilayah Kabupaten Bengkalis dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan : yang berlaku.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN

Pasal 4

(1)Maksud pembentukan Perumda Air Minum Tirta Terubuk adalah untuk mewujudkan sistem penyediaan air minum dalam wilayah Kabupaten Bengkalis yang memenuhi persyaratan tertib administrasi, ketentuan teknis, kecepatan, ketepatan pelayanan secara berkesinambungan dan mandiri.
(2)Tujuan pembentukan Perumda Air Minum Tirta Terubuk adalah untuk terselenggaranya penyediaan air minum yang memenuhi kualitas, kuantitas dan kontiunitas dalam memenuhi kebutuhnan masyarakat.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

(1)Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Terubuk adalah :
1. a.penyediaan air minum yang memenuhi syarat — syarat kesehatan demi meningkatkan kesejateraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, ekonomi, kesehatan dan pelayanan umum berdasarkan peraturan perundangan, dan
2. b.jenis usaha lain yang menyangkut pengelolaan air dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi daerah.
(2)Pengembangan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan setelah mendapat ijin KPM.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

Jangka waktu berdiri Perumda Air Minum Tirta Terubuk adalah tidak terbatas.

BAB VI

PERMODALAN

Pasal 7

Modal dasar Perumda Air Minum adalah bersumber dari ' APBD Kabupaten Bengkalis, pinjaman, hibah, Subsidi dan sumber modal lainnya. Penyertaan Modal ditetapkan dengan Peraturan KPM. Subsidi dapat diberikan untuk menunjang produksi Air Minum dengan menyesuaikan kondisi biaya produksi Perumda Air Minum Tirta Terubuk. Subsidi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penambahan Modal, Hibah, Pinjaman dan Subsidi Pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Bengkalis.

BAB VIL

ORGANISASI

Pasal 9

Organ Perumda Air Minum Tirta Terubuk terdiri dari :

a.KPM,
b.Dewan Pengawas: Cc. Direktur.

(2)Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Perumda Air Minum Tirta Terubuk diatur dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VIII

KPM

Pasal 10

(1)Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)(S) kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Terubuk yang selanjutnya disingkat KPM, memberikan persetujuan atas usulan Direktur dalam pengambilan kebijakan mengenai:
1. a.perencanaan dan pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta terubuk sejalan dengan maksud dan tujuan didirikannya Perumda Air minum Tirta Terubuk, dan
2. b.penyertaan modal terhadap BUMD lain dan Badan usaha lain. Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPM mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas. KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Terubuk apabila dapat membuktikan:
3. a.tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung, b.tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda, dan/atau
4. c.tidak terlibat langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda. KPM, Dewan pengawas, dan Direktur melakukan rapat tahunan, rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda dan rapat luar biasa, dalam rangka pengembangan Perumda.

BAB IX

DEWAN PENGAWAS

Pasal 11

Dewan Pengawas diangkat oleh KPM. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan KPM. Jumlah Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Terubuk paling banyak sama dengan jumlah Direktur.

(3)Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)diangkat seorang sebagai ketua merangkap anggota dan sekretaris dengan keputusan KPM:
(4)Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagikepentingan Perumda Air Minum:
(5)Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. b. k. Sehat jasmani dan rohani, Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan, Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,c. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, d. . Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakane. tugasnya, Berijazah paling rendah strata 1 (S-1),£ Berusia paling tinggi 60 (Enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali, g Tidak pernah menjadi anggota Direktur, anggota Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit, Tidak sedang menjalani sanksi pidana, h. 1. Tidak terkait hubungan keluarga dengan KPM dan dengan Direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar, dan Mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.
(7)Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPM.

Isi peraturan

Teks93PDFHirarki

Memuat teks peraturan…