Peraturan ini memuat Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban PPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut : a. b. Cc. Pendapatan Rp3.329.414.487.853,30 Belanja Rp4.216.524.993.951,88- Surplus/ Defisit Rp(887.110.506.098,58) Pembiayaan - Penerimaan Rp1.180.379.182.064,91 - Pengeluaran Rp 0,00- Pembiayaan Netto Rp1.180.379.182.064,91+ Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp 293.268.675.966,33d. 4
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurufc per 31 Desember Tahun 2022
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 6
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 1) Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas; 2) Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi; 3) Lampiran 1.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; 4) Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; 5) Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi belanja $=menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan; 6) Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 7) Lampiran Iil : Laporan Operasional; 8) Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas; 9) Lampiran V > Neraca; 10) Lampiran VI : Laporan arus kas; 11) Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan 12) Lampiran VII : Daftar rekapitulasi piutang daerah; 13) Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; 14) Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; 15) Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; 16) Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; 17) Lampiran XII : Daftar rekapitulasi aset tetap; 18) Lampiran XIV: Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan; 19) LampiranXV =:Daftar rekapitulasi aset lainnya; 20) Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah; 21) Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek; 22) Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang; 23) Lampiran XIX : Daftar subkegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; 24) LampiranXX =: Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah terdiri atas: 25) Lampiran X1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah: 7 26) Lampiran X2 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah:
Dalam hal Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Membuka PDF…