DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 26 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 8 (delapan) Bab dan 31 (tiga puluh satu) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Kawasan Tanpa Rokok; Pembinaan, Koordinasi, Dan Pengawasan; Larangan Dan Kewajiban; Partisipasi Masyarakat; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842); 10. 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952); 7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/1I/2011, Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49); 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1982); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS Menetapkan : dan BUPATI BENGKALIS MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Bupati adalah Bupati Bengkalis. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 3 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam penyelenggaraan urusan opemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 4, Satuan Tugas Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Satgas Pengawasan KTR adalah Satgas yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan pada Kawasan Tanpa Rokok sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau lainnya. 6. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya termasuk shisha, rokok elektronik, produk tembakau yang dipanaskan dan bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. 7. Merokok adalah kegiatan membakar dan menghisap rokok.8. Tempat Khusus Merokok yang selanjutnya disingkat KTM adalah tempat yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok. 9. Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada_ kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat. Produk tembakau adalah suatu' produk yang_ secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah. Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan/atau masyarakat. Tempat bermain dan/atau tempat berkumpul anak adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak. 16. 17. 18. 19, 20. 21. 22. 4 Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kapal Roll on roll off yang selanjutnya disingkat dengan roro adalah salah satu jenis kapal transportasi laut yang berfungsi sebagai penyeberangan penumpang dan kendaraan mobil motor. Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

Pasal 2

Pengaturan KTR di Daerah berasaskan: 7 oe m= P&B P kepentingan kualitas kesehatan manusia; keseimbangan; kemanfaatan; keterpaduan; keserasian; partisipasi; keadilan; dan . transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan untuk: a. b. memberikan perlindungan pada perokok aktif dan/atau perokok pasif dari bahaya asap rokok; memberikan ruang dan lingkungan yang bersih serta sehat bagi masyarakat; melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung; menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok; d. 5

e.melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa rokok dan atau produk tembakau lainnya;
f.meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; menurunkan angka jumlah perokok; danga
h.mencegah perokok pemula.

BAB II

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

(1)KTR meliputi: fasilitas pelayanan kesehatan; tempat proses belajar-mengajar; tempat anak bermain; tempat ibadah; angkutan umum; tempat kerja; tempat umum; dan mo Bo tempat lain yang ditetapkan.
(2)KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf e merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok.
(3)Pimpinan atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sampai huruf h dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.

Pasal 5

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:

a.rumah sakit; rumah bersalin; poliklinik; pusat kesehatan masyarakat; balai pengobatan; apotek; pos pelayanan terpadu; dan ro mo AO tempat praktek kesehatan swasta. 6

Pasal 6

Tempat proses belajar-mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi: ao op sekolah; universitas dan/atau perguruan tinggi; balai pendidikan dan pelatihan; balai ilatihan kerja; tempat bimbingan belajar; tempat kursus; dan pondok pesantren.

Pasal 7

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1)huruf c meliputi:
1. a.area bermain anak;
2. b.tempat penitipan anak;
3. c.gedung pendidikan anak usia dini;
4. d.gedung taman kanak-kanak; dan
5. e.taman terbuka yang terdapat fasilitas anak.

Pasal 8

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi:

a.pura; b. masjid/mushola/surau;
c.gereja;
d.vihara; dan
e.klenteng.

Pasal 9

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi:

a.bus umum termasuk bus antar kota antar provinsi; taksi; angkutan kota; kendaraan wisata; bus angkutan anak sekolah; bus angkutan karyawan; dan angkutan laut. d. e. f. 7

Pasal 10

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f meliputi:

a.perkantoran pemerintah, baik sipil, Tentara Nasional Indonesia maupun Kepolisian Republik Indonesia;
b.perkantoran swasta; dan industri.

Pasal 11

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g meliputi:

a.pasar modern; pasar tradisional; tempat wisata; hotel dan restoran; tempat rekreasi; tempat hiburan; fasilitas olahraga lainnya; halte; dan oa oO oF terminal angkutan umum.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…