DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 12 (dua belas) pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Pendapatan Asli Daerah; Anggaran Belanja Daerah; Belanja Operasi; Anggaran Pembiayaan Daerah; Penerimaan Pembiayaan; Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya; Uraian lebih lanjut tentang Perubahan APBD; Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); a. d. 10. 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9340; 3

11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Kabupaten Bengkalis; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 20. 21. 22. 23. 24. 20. 26. 27. 28. 4 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); vy 5
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
30.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 31. tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5); Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 28 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 28). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS Menetapkan : dan BUPATI BENGKALIS MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 10. 11 12. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis; Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis; Bupati adalah Bupati Bengkalis; Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkalis; Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis; Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis; Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis; Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis; Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis; Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis; .Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan APBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis; Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran. 4. 5. 6. 7. 8. 6

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp3.342.715.704.834 (tiga triliun tiga ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus lima belas juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp1.370.881.279.596,22 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh miliar delapan ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam koma dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp4.663.596.984.430,22 (empat triliun enam ratus enam puluh tiga miliar lima ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh koma dua puluh dua rupiah) yang bersumber dari:

1.Pendapatan Daerah:

a.Semula Rp3.217.264.617.959
b.Bertambah Rp1.439.721.024.494 Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp4.656.985.642.453
1. 2.Belanja Daerah:
a.Semula Rp3.292.715.704.834
b.Bertambah Rp1.370.881.279.596,22 Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp4.663.596.984.430,22
1. 3.Pembiayaan Daerah:
a.Penerimaan Pembiayaan: 1) Semula Rp125.451.086.875 2) Berkurang Rp(118.839.744.897,78) Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp6.611.341.977,22
b.Pengeluaran Pembiayaan:
1. 1.Semula Rp50.000.000.000
2. 2.Bertambah/(berkurang) RpO Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp(50.000.000.000) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah setelah perubahan RpO

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari: a.Pendapatan Asli Daerah: 1) Semula Rp782.874.854.145 7 2) Bertambah Rp(244.632.021.256) Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp538.242.832.889

b.Pendapatan Transfer: 1) Semula Rp2.434.389.763.814 2) Bertambah Rp1.684.353.045.750 Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp4.118.742.809.564

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
1. a.Pajak Daerah: 1) Semula Rp246.532.500.000 2) Bertambah Rp2.000.000.000 Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp248.532.500.000
2. b.Retribusi Daerah: 1) Semula Rp173.365.554.145 2) Bertambah Rp15.956.205.653 Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp189.321.759.798
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: 1) Semula Rp327.000.000.000 2) Bertambah Rp(264.155.773.570) Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah perubahan Rp62.844.226.430
4. d.Lain-lain PAD yang Sah: 1) Semula Rp35.976.800.000 2) Berkurang Rp1.567.546.661 Jumlah Lain-lain PAD yang Sah setelah perubahan Rp37.544.346.661
(2)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat:
  1. 1.Semula Rp2.262.305.040.000
  2. 2.Bertambah Rp1.702.899.191.511 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp3.965.204.231.511 8
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah:
  1. 1.Semula Rp172.084.723.814
  2. 2.Bertambah Rp(18.546.145.761) Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan Rp153.538.578.053

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.Belanja Operasi:
1. 1.Semula Rp2.500.591.824.746
2. 2.Bertambah Rp546.251.187.937,50 Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan Rp3.046.843.012.683,50
b.Belanja Modal: 1) Semula Rp4 115.645.346.124 2) Bertambah Rp493.348.462.575 Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp908.993.808.699
c.Belanja Tidak terduga: 1) Semula Rp22.119.434.791 2) Berkurang Rp(17.362.889.202,28) Jumlah Belanja Tidak terduga setelah perubahan Rp4.756.545.588,72
d.Belanja Transfer: 1) Semula Rp354.359.099.173 2) Bertambah Rp348.644.5 18.286 Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan Rp703.003.617.459

Pasal 6

(1)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai: 1) Semula Rp1.170.984.227.040 2) Berkurang Rp234.552.709.083,95 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp1.405.536.936.123,95
2. b.Belanja Barang dan Jasa: 1) Semula Rp1.234.144.020.365 2) Bertambah Rp252.714.804.265,55 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp1.486.858.824.630,55
3. c.Belanja Subsidi: 1) Semula Rp12.040.485.841 2) Bertambah Rp(7.549.603.841) Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp.4.490.882.000
4. d.Belanja Hibah: 1) Semula Rp57.976.691.500 2) Bertambah Rp67.190.278.429 Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp125.166.969.929
5. e.Belanja Bantuan Sosial: 1) Semula Rp25.446.400.000 2) Berkurang Rp(657.000.000) Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp24.789.400.000
(2)Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah: 1) Semula Rp1.000.000.000 2) Bertambah Rp(1.000.000.000) Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan RpO
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin: 3) Semula Rp86.058.436.825 4) Bertambah Rp124.906.499.038 Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan Rp210.964.935.863
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan: 1) Semula Rp98.535.315.319 2) Bertambah Rp28.783.830.328 Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan Rp127.319.145.647 V 10
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi: 1) Semula Rp211.751.593.980 2) Bertambah Rp329.410.501.162 Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan Rp541.162.095.142
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya: 1) Semula Rp18.300.000.000 2) Bertambah Rp10.305.215.347 Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan Rp28.605.215.347
6. f.Belanja Modal Aset Lainnya: 1) Semula Rp0O 2) Bertambah Rp942.416.700 Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan Rp942.416.700
(3)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga:
1. a.Semula Rp22.119.434.791
2. b.Berkurang Rp(17.362.889.202,28) Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp4.756.545.588,72
(4)Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :
1. a.Belanja Bagi Hasil: 1) Semula Rp26.128.595.173 2) Bertambah Rp15.361.475.162 Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp41.490.070.335
2. b.Belanja Bantuan Keuangan: 1) Semula Rp328.230.504.000 2) Bertambah Rp333.283.043.124 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp661.513.547.124 j 11

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

a.Penerimaan Pembiayaan: 1) Semula Rp125.451.086.875 2) Berkurang Rp(118.839.744.897,78) Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp6.611.341.977,22
b.Pengeluaran Pembiayaan: 1) Semula Rp50.000.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp(50.000.000.000) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan RpO

Pasal 8

(1)Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya: 1) Semula Rp124.251.086.875 2) Berkurang Rp(118.839.744.897,78) Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran setelah perubahan Rp5.411.341.977,22
2. b.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah: 3} Semula Rp1.200.000.000 4) Berkurang Rpo Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran setelah perubahan Rp1.200.000.000
(2)Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
1. a.Penyertaan Modal Daerah: 1) Semula Rps0.000.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp(50.000.000.000) Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan RpoO \. 12

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
1. b.Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
2. c.Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
3. d.Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 4.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; v 13
5.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7.Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJUMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8.Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9.Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10.Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11.Lampiran XI] Daftar Pinjaman Daerah. Pasa] 11 Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis. Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal 44 oxtober 2°25 BUPATI BENGKALIS, a KASMARNI Diundangkan di Bengkalis pada tanggal 14 Oktober 27°25 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS, ERSAN SAPUTRA TH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DA*RAH K/BUPATEN SENGKALIS PROVINSI RLAU (9.58.4/2925) Kab. Bengkalis, 14 Oktober 2025 Bupati KASMARNI SIPD-RI: dicetak pada 2025-16-14 09.56.20 Halaman 2 JUMLAH (Rp) KODE URAIAN BERKURANG/BERTAMBAH SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp) 1 2 3 4 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 50.000.000.000,00 0,00 -50.000.000.000,00 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 50.000.000.000,00 0,00 -50.000.000.000.00 Jumlah Pengeluaran Pembiay §0.000.000,000,00 0,00 -50.000.000.000,00 Pembiayaan Netto 75.451.086.875,00 6.611.341.977,22 -68.839.744.897,78 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)} 0,00 0,00 0,00 5s e Kab. Bengkalis, 14 Oktober 2025 Bupati KASMARNI alanis 7 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-14 09:58:30 Belanja Pendapatan Kode Urusan Pemerintah Daerah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Sebel Jumlah Sesudah Bertambah/Berkuran Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebel Sesudah Sebetum Sesudah Sebel Sesudah 9 01 | 7.01.0.00.0.00.42.0010 | Kelurahan Pematang Pudu 0,00 0.00| 2.840.687.863,00| 2.408.159.2950 299.600.000,00| 608.584.229.00 0.00 0.00 00 000 3.140.287.863,00 3.016.743,524.00 -123.544_339,00 01 | 7.01.0.00.0.00.42.0011 | Kelurahan Duri Barat 0.00 0.00 2.194.723.841,.00| 1.829.822.227,00] 299.600.000.00 608.739.100.00 0,00 0,00 00 000 2.494.323.841.00 2.438.561.327,00 -58.762,514,00 01 | 7.01.0.00.0,00.43.0000 | Kecamatan Pinggir 0,00 0.00] 15.252.304.601,00| 13.73.206.362.00 | 1.301.215.374.00 | 1.357.511.149.00 0.00 0.00 00 | 16.853.519.975.00 | 15.092.717.511.00 -1.460.802.464,00 01 | 7.01.0.00.0.00.44.0000 | Kecamatan Bathin Solapan 00 0.00| 10.549.563.811.00| 9.486.124.885,00 | 848.929.170.00 138.040.668,00 0.00 00 00 0,00 | —11.398.492.981.00 9,624.165.553,00 “1.774.327.428.00 01 | 7.01.0.00.0.00.45.0000 | Kecamatan Talang Muandau 000 0.00] 9.358.791.872,00| —8.341.550.047,00] 928.981.903.00 39.605.796.00 0.00 00 000 00 | 10.287.773.775,00 8.381, 155.843,00 -1.906,617.932.00 OMe. PEMERINTAHAN 0.00 0.00 | 18.886.820.586.00 | 20.319.352.230.00 331.201.934,00 68.226.625,00 0.00 00 00 00 | 19.218.022.520,.00 | 20.387.578.855.00 4.169,556.335,00 a1 var BANGSA DAN 0.00 0,00 | 18.886.820.586,00 | 20.319.352.230,00] 331.201.934,00 68.226.625,00 0,00 0,00 00 0,00 | —19.218.022.520,00 } _20.387.578.855.00 1.169.556.335,00 01 | 8.01.0.00.0.00.46.0000 pean Kesatuan Bangsa dan 00 0.00) 18.886.820.586,00 | 20.319.352.230.00 331.201.934,00 68.226.625.00 0.00 0,00 0,00 0,00} 19.218.022.520,00| 20.387.578.855.00 1.169.556,335,00 3.216.232.617.059,0 | 4.656.425.642.453,0 | 2.500.501.824.746,0 | 3.046.843.012.683,5 | 415.645.346.124,0 | 908.993.808.699,0 | 22.119.434.791.0 | 4.756.545.588,7 | 34.359.009.173,0 | 703.003.617.459,0 | 3.292.715.704.834,0 | 4.663.596.984.430,2 TOTAL ° ° i ° ° | 1.370.881.279.596,22 Kab. Bengkalis, 14 Oktober 2025 Bupati s KASMARNI SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-14 10:01:21 Halaman 525 PEMBIAYAAN DAERAH JUMLAH KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 125.451.086.875,00 6.611.341.977,22 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun6.1.01 Sebelumnya 124.251.086.875,00 §.411.341.977,22 Penerimaan Kembali Pemberian 6.1.05 Pinjaman Daerah 1.200.000.000,00 4.200.000.000,00 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN §0.000.000.000,00 0,00 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah §0.000.000.000,00 0,00 Kab. Bengkalis, 14 Oktober 2025 Bupati vKASMARNI SIPOLRY . Ginetak pads 2025-1 i410 44:5u Hatamar 319 Urusan/ Bidang Urusan/ indikator Program ! Kegiatan / Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Pagu indikatif Belanje (Rp) No Kode Program / Kegiatan / Sub Sub Kegistan Kegiatan Target Operati Modal Tidak Terduga Transter Total Sumber Dana Sebelum Sesudsh Sebslum Sesudsh Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 co] 12 LK} 14 18 6 Pelaksanaan Monitoring. Evaluas: dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Din, Kena Sama intelyen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan 2472 | 8.01.06.2.01.0005 Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasiltas: Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, seria Penanganan Kontik d: Daerah Jumtah Laporan Hasil Monsonng, Evatuas: dan Pelaporan d: Bidang Kewaspadaan Din, Kerja Sama intetyen: Pemantauan Orang Asing Tenaga Kenya Asing dan Pendapatan Transfer Pemeentah Pusal Lembaga Aung. Kewaspedaan | 4 LRporan 48.960.000,00 49.040.000.00 00 0,00 0,00 00 0,00 00 48.969.000.00 19.040.000.00 | pordapatan Tianstet Pemernian Pusat Perbatasan antat Negara. Fasitas: Kelembagaan Bilang Kewaspadaan, serta Penanganan Konfik di Daerah Pelaksanaan Forum Koordinast 2473 8.01.06 2.01 0006 Pimpinan Daerah KabupatenKota Jumlah Dokumen Hasil Petaksanaan Forum Koordinasy Pendapatan Transfer Pi h Pr + Dokumen 716.800.000.00 2.077 499,520.00 . lapatan Transfer Pemerintah Pusat Prmpmoan Doerat 00 00 0,00 00 0.00 0.00 716 800.000,00 2.077.499.520,00 Pendapaian Transfer Pemenntah Pusat abupatensKo' Kab. Bengkalis, 14 Oktober 2025 Bupati v SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-14 11:05:40 Halaman 5 KASMARNI Kelompok Belanja Jumlah Kode Uraian Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebetum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Pengendalian Penduduk dan | 3.098.932.248 | 9.765.717.793 3.098.932.248 | 9.765.717.793 o7 | 2 ‘4 Keluarga Berencana ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 ,00 ,00 PARIWISATA 2.527.738.230 | 2.753.887.103 | 1.017.000.00 | 12.437.248.1 3.544.738.230 | 15.191.135.28 08 | 3. | 26 | Pariwisata 00 00 0.00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 8.00 PENDIDIKAN 103.517.431.8 | 189.886.563.6 | 68.025.411.6 | 126.299.664. 171.542.843.4 | 316.186.228.2 10 | 1 01 | Pendidikan 11,00 35,00 60,00 582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,00 17,00 10.578.601.77 | 3.178.502.018 | 200.000.000, | 7.665.088.66 10.778.601.77 | 10.843.590.68 10 | 2 49 | Kepemudaan dan Olahraga 8.00 00 00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.00 4,00 3.684.029.650 | 1.984.861.695 | 1.805.000.00 | 2.346.583.90 5.489.029.650 | 4.331.445.601 10 } 2 22 | Kebudayaan 00 00 0.00 6.00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 10 | 2 | 23 | Perpustakaan 449.798.873.0 297.473.4198 185.241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449.984.114.0 297.473.419.0 PERLINDUNGAN SOSIAL . 35.944.915.81 | 32.378.427.75 | 12.102.825,0 | 83.767.915,0 35.957.018.64 | 32.462.195.66 11 | 1 06 | Sosial 5.00 3,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 8,00 Pemberdayaan Perempuan 1.986.521.975 | 2.532.597.971 1.986.892.457 | 2.532.597.971 11 2 | 08 dan Perlindungan Anak 00 00 370.482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 1113 | 32 | Transmigrasi 208.725.168.0 | 94.511.819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 208-725-168.0 | 94 .511.819,00 TOTAL 2.500.591.824 | 3.046.843.012 | 415.645.346. | 908.993.808. | 22.119.434. | 4.756.545. | 354.359.099. | 703.003.617. | 3.292.715.704 | 4.663.596.984 -746,00 .683,50 124,00 699,00 791,00 588,72 173,00 459,00 834,00 -430,22 6778B888999go Kab. Bengkalis, 14 Oktober 2025 Bupati SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-14 11:05:54 Halaman 6 : KASMARNI Alokasi Anggaran (Rp) No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5

5.Pelayanan Penyelamatan dan Dukungan Pemberdayaan Evakuasi Korban Kebakaran Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana 34.998.779,00 22.912.634,00 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 119.993.745,00 59.675.586,00 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 114.677.000,00 68.418.000,00 Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 7.440.188.889,00 7.774,003.889,00 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 149.983.382,00 84.977.123,00 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 132.402.074,00 95.893.761,00 Total 7.992.243.869,00 8.105.880.993,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 16.169.866.600,00 18.305.616.584,00 F SPM Bidang Sosial
1.Rehabilitasi Sosial Dasar Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk 2.500.000,00 1.000.000,00 Penyandang Disabilitas Terlantar, Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, | dan Kartu Identitas Anak serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan 454.999.750,00 83.543.500,00 Kesehatan Dasar Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 1.197.541.161,00 439.119.794,00 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta 25.000.170,00 7.785.500,00 Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 2.995.835,00 1.434.021,00 Pemberian Layanan Kedaruratan 80.000.360,00 26.592.750,00 Pemberian Layanan Rujukan 120.000.180,00 114.739.000,00 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 24.999.520,00 8.560.000,00 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 79.999.295,00 56.510.100,00 Penyediaan Alat Bantu 274.999.865,00 142.623.412,00 Penyediaan Permakanan 49.991.040,00 24.142.000,00 Penyediaan Sandang 260.170.000,00 140.489.125,00 Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota Total 2 273.197.176,00 1.046.539.202,00 Pelayanan Dukungan Psikososial 7.700.000,00 2.750.000,00 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 5.929.986,00 3.789.000,00 Penyediaan Makanan 819.933.000,00 387.472.000,00 Penyediaan Sandang 219.854.538,00 104.491.581,00 Total 1.053.417.524,00 498.502.581,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial 3 326.614.700,00 1.545.041.783,00 2, Kab. Bengkalis, 14 Oktober 2025 Bupati KASMARNI SIPD-RI- dicetak pada 2025-10-14 11:08:24 Halaman 19 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 4 5 01 KECAMATAN 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 0,00 9.280.418.082,00 7.375.088.986,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 0,00 406.853.533,00 144.290.880,00 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 02 KEUANGAN 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 0,00 403.029.141.576,00 729.273.767.938,72 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 0,00 119.902.247.361,00 257.410.197.119,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 0,00 512.106.950,00 299.058.328,00 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 15.641.777.461,00 14.967.624.169,00 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 0,00 371.494.210,00 54.072.205,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 0,00 14.342.679.014,00 16.373.187.931,00 321 7 7 2 2 2 5 5 5 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 Kab. Bengkalis, 14 Oktober 2025 Bupati KASMARNI an 164 SIPD-RI : dicetak pada 2025-10-74 11:08:43 Halaman 16: Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 8.01.0.00.0.00.46.0000 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor 121.200.000,00 121.200.000,00 121.200.000,00 8.01.0.00.0.00.46.0000 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 117.756.377,00 117.756.377,00 117.756.377,00 8.01.0.00.0.00.46.0000 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 24.800.000,00 24.800.000,00 24.800.000,00 8.01.0.00.0.00.46.0000 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 526.471.000,00 526.449.000,00 526.449.000,00 8.01.0.00.0.00.46.0000 8 | 01 | 01 | 2.06 } 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 46.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00 8.01.0.00.0.00.46.0000 8 | 01 | 01 | 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah §9.126.625,00 §9.126.625,00 59.126.625,00 8.01.0.00.0.00.46.0000 8 | 01 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.46.0000 8 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel 24.997.500,00 24.997.500,00 24,997.500,00 8.01.0.00.0.00.46.0000 8 | 01 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 34.129.125,00 34.129.125,00 34.129.125,00 8.01.0.00.0.00.46.0000 8 | 01 | 01 | 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 627.438.240,00 627.438.240,00 627 .438.240,00 8.01.0.00.0.00.46.0000 8 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat 92.737.500,00 92.737.500,00 92.737.500,00 8.01.0.00.0.00.46.0000 8 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 124.491.980,00 124.491.980,00 124.491.980,00 8.01.0.00.0.00.46.0000 8 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 410.208.760,00 410.208.760,00 410.208.760,00 8.01.0.00.0.00.46.0000 8 | 01 | 01 | 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 644.981.467,00 644.981.467,00 644 981.467,00 8.01.0.00.0.00.46.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.09 | ooo2 | Fenveciaan wasa Operasional atau Lapangan Pajak dan Perizinan 551.196.153,00 551.196. 153,00 551.196.153,00 8.01.0.00.0.00.46.0000 8 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.46.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.09 | 0010 mye Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 93.785.314,00 93.785.314,00 93.785.314,00 8.01.0.00.0.00.46.0000 8|o01/ 01 2.09 | 0011 vou BoneuaonLaineyas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 0,00 0.00 0,00 TOTAL 4.663.597.390.533,00 4.663.597.390.533,00 4.648.871.944.027,22 hara Di $) ZL ueweleHy 40-60-14 PL-OL-GZOZ ped yeIBIIP Y-IdIS INYVYASV nedng $202 48q0}X0 pL ‘steyBueg ‘qey ORG 'EZO'VIOT | OO'RPTSZT EWES | LID COOOL DOSE GEO'ESE WSC | ZZ'sES'S¥S'eSc'y | OO'LEL PEM'GELZz | ze LON'sze | CO'szw'LOL‘OLeZZL OS'6cL GEaZOgaCaL OO'RSzOrPOSO'zZ96 WWLOL ueinfugjayag Buewesyey ‘any nec’ 4 ‘nag Age: La WOW NVGLLY314» NVO bue, Bues eAepiag 00'000' 08S" 16 00°000°016°92Z 00'0 000 o0'o 000 wo coo 00'000'08S'16 00'000°016'9z2 urease NVAVELNSLS ISYNIOQNOON WYH9ONd IMPAASEYY] ue seWenyag Bue, esnuey e4eg Jequing VeE_EyBuvayy O2t on UBEIEIAWOd ueyBue}eg veinlugjayeg uBp | gen’ nan neg NVHYAWNdad Bue, uep nUOUO;a 00'SL0'SE6'S0'L 00'090'096'696 ooo o0'o 00°0 o0'0 00'0 ooo O0'SL0'8C6'8P0'L 00°090'096'696 ueqeuned NVONVENZONSd WYHOOUd mt 4njun YeMeq Uep ep esap Vep uNBUEqUIEWY 891 UsRIRaWed seuig UBHEWOIed von NVINVLU3d sana 2a" sana ngn’ 7Re" MwOvOyy uep AUOLONe 00°000'28S PS 00'000'000°Sz1 00'0 ooo 00'0 00'0 oo’ 00’ 00'000'26S' PS 00'000'000'Sz1 ‘unBueg VWNVONIE NVONYINSONYN3d 6ue84 quunyed mun Yemed Lep Uep Ese UEP UNBuEqUEYY aL ueweuey NV NVIIVONSONAd WYuDOud seug uernfurapag een" one" pL 16D" 26 Bulgg NVHV8N13» NVO VS30 LYIVUvASYN, Bue, yep mwavoys O0'00€ P9S'E91'S OO' PLZ 2S2 0EL'S ooo 00'0 00'0 ooo 00°000'c00'899 00'000'006'Se0"L 00'00E'L9S'S6r'b OO'pL 2258" 160'p veyewesey, NVVAVONSENad WYHOONd anyynyseyuy ‘wouox@ UeuRquinuad ymuN Yemed Lep UEP esep Uep UNéuEqWOW, 4a uegeweg yefueuey uep “sse1eday ppye UBEC NjEjeW ISyNPOUd B1jUEes Ip USNpUE a7 ergs, 1 " “ ‘C70 BRE. 99> Cag) hoax eyesyy ISVHIdO™ NVWSHISNSd nuovoyZ | WuRWos/be UeyGuequebueW Byas jjeasy LISNpUI UBYSUeEqUabusU 00'SZe'6é' 68 Oo'287'¢96'669 ooo coo 00'o ooo 00'°0 a0'o 00'SZ8'66b' 8 00'Z82'E96'669 ‘sseiadoy NYO NYSYMVON3d WYHOOUd m1 BuosopuaU “seyjenyaq BueA ebay UeGUEdE) oo seuig uep vebk Buad sf nepueny ¢INSNe song 7c sang esa’ apn ee” ejay e181 uep 1udu0y9 00°000'SEO P2S 00'000'62S 7re ooo ooo ooo oo ooo 000 O0'000'SEO'bLS 00°000'625 bre Guere NYNWAV1Sd NYO NVHWINIG3N Sd * ad nBut so ugmuerey NVVEVOONSTANad WYHOOud ueveyBuuag | "WwoUoye UBYRquNed ynUN yemeg Lep UEP ese VED UNBUEQWaYY “seyaqesio Buepueduad uep ‘(7 ses0ua6 Uep peop os pay’ pay eesi1B649 VLOWINAL VAN yy eye, ee 6) epraued vesad eyes spua6 00'210'860' er! "| OO'rO0 82a L9Ft 00'0 00'0 00'o 000 00'0 oo'0 00'210'860'Sr 11 00 pO0'ezs' 297" veiieg HVeaV0 NVHVLNISSASd “eBesyeyo iseysaid ‘uejeyasay ‘vey!pIpUad ':BO}OUYA} vo NYSNYN ONVENNNAd WWe9Oud “sues ‘(WOS) ersnuew eAep sequins veunBuequwed jempaduey yinand was seven» ARR nec": SAN he! mee OTInDI! NET der Ren syeyBu UEP IWOUOYS oo'oze'abg'ezit 00°02 262"POL' ooo oo'o 900 oo'o 00'o00 00s" 00'000'00s'vr oo'ode'at tout" O0'OLs' 294° 6S0"L ugnesen NVNVAVTad NVQ NVHWININAN3d vovekmee nur yemon wep uep esap uep unduequoyy ©3! NVVUEVOONS TIANSd WYHOOUd ueyeyBuveg ‘ eBesyero uep veepnuiaday viownavanavy OS Saute bung efepiog 00°000' wré'0zt 00'000 0ZP'E9Z oo'o 00'o 00'0 00‘ 00'0 o0'o 00'000' P6021 00'000 OZP'£9z “ueeAepngeay HVYSVO NVHVLNINSN ad Aggy bur Ke ng uegeybur 4:1 “Blesmued ONYPNANAd NYeODOUd veresbuas HOO SeWEmHaG Bue, eSNUaH BAEC] AIRHUNS UENEXDNUIN stuig uediveay uep “seypqesip Guepuedued yep {7 seseueb vep lenin 666666" oven ‘eLa Lae: POs La" veeyeyend ONN HYASYN NVG TYNOISYN BrOyoy BL eonwad ad uased vey eyes “sopu OO BLD LZE Pe 00'S66°666'6P ooo 00'0 00'0 00'0 00'o 00'te2'SeL OO'RIDLZE' Pe OOPS FL e'6h ey seu ISM TON NVIWISA 13d WYYOOUd Wuad iseysaid ff “gules “(WWQS) ersnuew edep raquns ueunBuequiad jenpadway, yepnsag wnjaqog yepnsag wnjaqag yepnseg wnjeqeg yupnsag winjaqeg BUUS¥Eed ISUIADI sqjsue2 eBnpia, yep, jepow iesadg ads weBbeig urunbuequeg feuojseq UeunBuequieg seysod ON yequine dady vebussuey wejeg efugjeg ueseBBuy ssyory 8% = Ba Lampiran X : Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2025 Tanggal : 14 Oktober 2025 KABUPATEN BENGKALIS DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2025 BUPATI BENGKALIS KASMARNI ESELON NON ESELON GOLONGAN/RUANG JUMLAH ll Wl IV TENAGA STAF FUNGSIONAL Golongan IV/e - - - 1 - 1 Golongan IV/d 1 - - 3 - 4 Golongan IV/c 18 - - 180 3 201 Golongan IV/b 15 36 4 360 9 424 Golongan !V/a - 97 13 260 22 392 Jumiah Golongan IV 34] 133 17 804 34 1.022 Golongan IlI/d - 45 136 1.266 66 1.513 Golongan Ill/c - - 186 583 133 902 Golongan Ill/b - 1 60 686 241 988 Golongan Ill/a - - 5 159 655 819 Jumlah Golongan Ill - 46 387 2.694 1.095 4.222 Golongan Il/d - - - 53 282 335 Golongan lti/c - - - 40 147 187 Golongan II/b - - - 1 62 63 Golongan Il/a - - - - 16 16 Jumiah Golongan II - - - 94 507 601 Golongan I/d - - - - 7 7 Golongan I/c - - - - 7 7 Golongan I/b - - - - 1 1 Golongan I/a - - - - 1 1 Jumlah Golongan | - - - - 16 16 TOTAL 34; 179 404 3.592 1.652 5.861 Vv Lampiran Xa : Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2025 Tanggal : 14 Oktober 2025 KABUPATEN BENGKALIS DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PPPK PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2025 BUPATI BENGKALIS ¢ KASMARNI GOLONGAN/RUANG ESELON NON ESELON IV FUNGSIONAL TENAGA STAF JUMLAH Golongan IV/e Golongan IV/d Golongan IV/c Golongan !V/b Golongan IV/a Jumlah Golongan IV Golongan Ill/d Golongan Iil/c Golongan III/b Golongan Ill/a 19 3.004 19 3.004 Jumlah Golongan Ill 3.023 3.023 Golongan li/d Golongan Il/c Golongan II/b Golongan Il/a 463 45 463 45 Jumlah Golongan Il 508 508 Golongan I/d Golongan I/c Golongan I/b Golongan Jumlah Golongan | TOTAL 3.531 Vv la 3.531 Lampiran Xl : Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2025 Tanggal : 14 Oktober 2025 KABUPATEN BENGKALIS DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 BUPATI BENGKALIS KASMARNI TAHUN PENGAKUAN JUMLAH PIUTANG PERKIRAAN PERKIRAAN PERKIRAAN SALDO NO URAIAN RINCIAN PIUTANG PIUTANG SAMPAI DENGAN PENAMBAHAN PENGURANGAN AKHIR TAHUN TAHUN n-2 TAHUN n-1 TAHUN n-1 TAHUN n-1 1 2 3 4 7=4+5+6 N | H JUMLAH L 1 Lampiran Xil : Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2025 Tanggal : 14 Oktober 2025 KABUPATEN BENGKALIS DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 BUPATI BENGKALIS a KASMARNI Jumiah Bentuk modal enodal Tahun Dasar Hukum Penyertaan Hasil penyertaan modal] (Investasi) NO |Penyertaan Nama Badan/Lembaga/pihak ketiga Penyertaan Modal Modal Modal linvestant} Decrah renyeusen Sisa mooal yang belum (investasi) daerah yang akan eons Modal (Investasi) Daerah | (Investasi) Jumlah modal yang telah Jumlah modal yang tahun ini diterima disertaka Daerah disertakan sampai tahun telah disertakan sampai kembali n anggaran yang talu dengan tahun ini tahun ini 1 3 4 § 6 7 8 9=7+8 10= 6-9 11 12 13=9-12 2000 |Perumda Tirta Terubuk Perda nomor: 4 | Penyertaa 28.006.482.531,00 28.006.482.531,00 28.006.482.531,00 0,00 0,00 1 Tahun 1994 n modal - 2 | 2001 |PT. Bumi Laksamana Jaya Pore oe 4© | Penyertaal 426.630.393.067,00] 426.630.393.067,00 426.630.393.067,00 00 2.500.000.000,00 n Modal - Penyertaa 8.000.000.000,00 0,00 0,00 3 2005 =| PT. Riau Air Lines n Modal 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 - Penyertaa 8.236.000.000,00 0,00 0,00 4 2005 ~=|PT. Sri Junjungan Media Televisi n Modal 8.236.000.000,00 8.236.000.000,00 - 5 | 2006 |PT.Bank Riau Kepri Syariah Poe Nome 3 |Penyertaa] 300.000.000.000,00| _131.606.200.000,00 131.606.200.000,00 | 168.393.800.000,00 | 24.956.226.430,00 n modal . bing apes 5 | Penyertaa . 30,.000.000.000,00 0,00 6 2023 =|PT. Bumi Siak Pusako u n Modal 30.000.000.000,00 - - JUMLAH 800.872.875.598,00 602.479.075.598,00 602.479.075.598,00 198.393.800.000,00} 27.456.226.430,00 - - qu Lampiran Xill : Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2025 Tanggal : 14 Oktober 2025 KABUPATEN BENGKALIS DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2025 BUPATI BENGKALIS 0 KASMARNI PERKIRAAN PERKIRAAN PERKIRAAN NO JENIS ASET TETAP DAERAH SALDO ae TAHUN n-| BENAMBAHAN PENGURANGAN SALDO PADA AKHIR TAHUN n-1 TAHUN n-1 TAHUN n-1 1 2 3 4 5 6= 3 +4-5 ASET TETAP DAERAH 1 [Tanah 1.097.923.133.576 64 2.948.230.589 48 5.452.784.352 00 1.095.418.579.814 12 2 |Peralatan dan Mesin 2.175.277.685.394 48 184.193.962.558 79 21.112.134.999 00 2.338.359.512.954 27 3. |Gedung dan Bangunan 3.559.060.212.357 29 231.249.899.248 58 72.696.167.908 38 3.717.613,943.697 49 4 |Jalan, irigasi dan Jaringan 10.587.566.366.492 60 653.922 764.337 65 103.501.300 00 11.241.385.629.530 20 5 |Aset Tetap Lainnya 155.702.358.281 02 15.926.400.334 00 145.454.300 00 171.483.304.315 02 6 _|Konstruksi dalam Pengerjaan 442.363.319.930 71 91.453.093.644 06 185.093.402.731 11 348.723.010.843 66 7 |Akumulasi Penyusutan (10.278.584.285.127 30)| __ (847.812.051.945 73) (11.126.396.337.073 00) JUMLAH 7.739.308.790.905,37 331.882.298.766,83 284.603.445.590,49 7.786.587.644.081,71 ASET LAIN-LAIN 1 |Tagihan Penjualan Ansuran - - 2 |Tuntutan Ganti Rugi 4.572.290.815,00 4.572.290.815 00 3 |Kemitraan dengan Pihak Ketiga - 4 |Aset Tak Berwujud 23.804.346.992,57 186.832.000,00 23.991.178.992 57 5 |Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (22.336. 166.382.49) (636.178.341,67) (22.972.344.724 16) 6 |Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) 295.651.477.000,00 42.575.934.000,00 295.651.477.000,00 42.575.934.000 00 7 |Aset Lain-lain 253.782.605.555,93 25.204. 568.503,32 228.578.037.052 61 JUMLAH §52.474.553.981,01 42.126.587.658,33 320.856.045.503,32 273.745.096.136,02 Lampiran XIV __ : Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2025 Tanggal : 14 Oktober 2025 KABUPATEN BENGKALIS DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2025 BUPATI BENGKALIS it KASMARNI PERKIRAAN PERKIRAAN PERKIRAAN NO JENIS ASET TETAP DAERAH _—| SALDO ane. TAHUN| —_ PENAMBAHAN PENGURANGAN SALDO PADA AKHIR TAHUN n-1 TAHUN n-1 TAHUN n-1 1 2 3 4 5 6= 3 +4-5 ASET LAIN-LAIN 1 |Tagihan Penjualan Ansuran ~ - - 2 |Tuntutan Ganti Rugi 1.572.290.815,00 1.572.290.815,00 3. |Kemitraan dengan Pihak Ketiga - - 4 |Aset Tak Berwujud 23.804.346.992,57 186.832.000,00 23.991.178.992,57 5 |Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (22.336.166.382,49) (636.178.341,67) (22.972.344.724,16) Dana Transfer Treasury Deposit Facility 6 |(TDF) 295.651.477.000,00 42.575.934.000,00 295.651.477.000,00 42.575.934.000,00 7 |Aset Lain-lain 253.782.605.555,93 25.204.568.503,32 228.578.037.052,61 JUMLAH 552.474.553.981,01 42.126.587.658,33 320.856.045.503,32 273.745.096.136,02 Lampiran XV : Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2025 Tanggal : 14 Oktober 2025 KABUPATEN BENGKALIS DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTIYEARS) TAHUN ANGGARAN 2025 BUPATI BENGKALIS KASMARNI Jumiah Anggaran 2022 Jumlah Sisa Anggaran yang diselenggarakan dalam Tahun ini (Rp) Jumlah TA 2023 No Kode Judul Kegiatan Perubahan | Realisasi s.d APBD TA. 2022 APBD TA. | akhir TA. 2022 2022 APBD PERUBAHAN APBD 1 2 3 4 5 6 7 8 JUMLAH L H N e Lampiran XVI __: Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2025 Tanggal : 14 Oktober 2025 KABUPATEN BENGKALIS DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2025 BUPATI BENGKALIS + KASMARNI Jumlah Anggaran Jumlah Sisa Anggaran yang Tahun 2021 dianggarkan dalam tahun ini Jumlah Realisasi s.d (Rp) No Nama SKPD Nama Kegiatan Lokasi Kegiatan APBD TA. 2024 Perubahan APBD akhir TA. 2021 TA. 2022 TA. 2021 APBD TA. 2022 PERUBAHAN APBD TA. 2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jumiah L H N Lampiran XVII: Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2025 Tanggal : 14 Oktober 2025 KABUPATEN BENGKALIS DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 BUPATI BENGKALIS KASMARNI Tujuan Pembentukan Dana Dasar Hukum Jumlah Dana Saldo Awal Transfer dari Transfer ke Saldo Akhir Sisa dana yang NO Cadangan Pembentukan Dana Cadangan yang kas Daerah kas Daerah belum dicadangkan Cadangan direncanakan (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 2 3 4 7 9 N | H L JUMLAH Lampiran Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2025 Tanggal : 14 Oktober 2025 KABUPATEN BENGKALIS DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 BUPATI BENGKALIS ‘4 KASMARNI No Sumberpinjaman daerah Dasar Hukum pinjaman/obligasi Tanggal/tahun perjanjian pinjaman/obligasi Jumiah pinjamaninilai Nominal Obligasi (Rp) Jangka waktu pinjaman (tahun) Persentase bunga pinjaman % Tujuan Penggunaan pinjaman Jumlah pembayaran tahun ini Jumiah sisa pembayaran Pokok pinjaman daerah (Rp) Bunga (Rp) Pokok pinjaman daerah (Rp) Bunga (Rp) 5 10 11 12 | H Jumiah L N 1

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…