DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 8 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 9 (sembilan) bab dan 30 (tiga puluh) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Pendirian Dan Penyelenggaraan; Dukungan Dan Fasilitasi; Penilaian Dan Perkembangan Pesantren; Pendanaan; Pembinaan, Pengawasan Dan Evaluasi; Kerja Sama; Partisipasi Masyarakat; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);. d. 1. 3. 10. 11. 12. 2 Undang-Undang Nomor 12 ‘Tahun 2011 _— tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lkembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632); Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206); 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432); Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405); Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1433); Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS Menetapkan dan BUPATI BENGKALIS MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
3.Bupati adalah Bupati Bengkalis. 10. 11. 12. 13. 4 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin. 6. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren. 7. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis dan terorganisasi. 8. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiak, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren. Sarana dan prasarana adalah bangunan dan/atau peralatan pendukung bagi masjid/mushola dan pondok/asrama serta bangunan dan/atau peralatan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan fungsi-fungsi Pesantren.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pesantren berasaskan: a. b. c. Ketuhanan Yang Maha Esa; kebangsaan; kemandirian; ro mp keberdayaan; kemaslahatan; multikultural; profesionalitas; akuntabilitas; keberlanjutan; partisipatif; kepastian hukum; dan berkeadilan.

Pasal 3

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bertujuan: a. b. mewujudkan penyelenggaraan Pesantren yang berdaya saing, unggul sesuai dengan perkembangan zaman; membentuk santri yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, mandiri, tolong-menolong, seimbang, moderat_ serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, peka terhadap lingkungan dan perubahan sosial; mendorong penyelenggaraan Pesantren yang partisipatif, proporsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam kehidupan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. b. mona pendirian dan penyelenggaraan,; dukungan dan fasilitasi; penilaian dan perkembangan Pesantren; pembinaan, pengawasan dan evaluasi; kerja sama; dan partisipasi Masyarakat.

BAB II

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Pendirian Pesantren dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 5 d. i. k. 1. d. 6

Pasal 6

(1)Pesantren menyelenggarakan fungsi:
1. a.pendidikan;
2. b.dakwah; dan
3. c.pemberdayaan masyarakat.
(2)Pesantren terdiri atas:
1. a.pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
2. b.pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; dan/atau
3. c.pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
(3)Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
1. a.kiai;
2. b.santri yang bermukim di Pesantren;
3. c.pondok atau asrama;
4. d.masjid atau musala; dan
5. e.kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam rahmatan lil’alamin serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
(2)Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.

Pasal 8

(1)Dalam penyelenggaraan Pesantren, Kiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a harus:
1. a.berpendidikan Pesantren;
2. b.berpendidikan tinggi keagamaan Islam; dan/atau
3. c.memiliki kompetensi ilmu agama Islam. 7
(2)Kiai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemimpin tertinggi Pesantren yang mampu menjadi pengasuh, figur, dan teladan dalam penyelenggaraan Pesantren.
(3)Dalam penyelenggaraaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kiai dapat dibantu oleh:
1. a.pendidik dan tenaga kependidikan dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Pesantren; dan/atau
2. b.pengelola Pesantren.
(4)Pengelola Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan membantu peran Kiai dalam fungsi administrasi pengelolaan Pesantren.

Pasal 9

(1)Dalam penyelenggaraan Pesantren, Santri yang bermukim di Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren.
(2)Selain Santri yang bermukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren dapat memiliki Santri lain yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren.
(3)Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk pendalaman dan peningkatan kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin, pengamalan ibadah, pembentukan perilaku akhlak mulia, dan penguasaan bahasa.
(4)Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dididik untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia, memegang teguh toleransi, keseimbangan, moderat, rendah hati, dan cinta tanah air berdasarkan ajaran Islam, nilai luhur bangsa Indonesia, serta berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 10

(1)Sarana prasarana seperti Pondok atau asrama, dan masjid atau musala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dan huruf d harus memperhatikan aspek daya tampung, kebersihan dan kenyamanan.
(2)Pemerintah Daerah memfasilitasi sarana dan prasarana Pondok atau asrama dan masjid atau musala Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
(3)Fasilitasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

DUKUNGAN DAN FASILITASI

Pasal 11

(1)Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.
(2)Fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren.
(3)Pemerintahan Daerah mendukung dan wmenmifasilitasi Pesantren yang menyelenggarakan CKurikulum _berbasis budaya Melayu.
(4)Dukungan dan Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
1. a.beasiswa bagi Santri berprestasi;
2. b.beasiswa Kiai, Pendidik, Tenaga kependidikan dan/atau Pengelola Pesantren; bantuan biaya personalia dan nonpersonalia; . bantuan biaya pendidikan bagi Santri tidak mampu; bantuan penyediaan investasi lahan; bantuan penyediaan atau pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
3. g.bantuan lain dalam rangka pengembangan Pesantren menjadi lembaga pendidikan bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal; dan/atau
4. h.bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dukungan dan Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…