Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 10. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Bupati adalah Bupati Bengkalis. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis. 4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. 5. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 7. Kekayaan Daerah adalah kekayaan milik daerah baik berupa uang, saham maupun barang. 8. Penyertaan Modal adalah setiap ousaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan mendapatkan bagian keuntungan. Pihak Ketiga adalah badan usaha yang berada di luar organisasi Pemerintahan Daerah antara lain, BUMN, BUMD, Koperasi, swasta nasional atau swasta asing yang tunduk pada hukum Indonesia. 4
11.Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Bumi Siak Pusako yang selanjutnya disebut PT. BSP adalah BUMD yang sesuai akte pendiriannya dimilki oleh Pemerintah Kabupaten Siak. PT. BSP melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan dan bidang usaha_ jasa pertambangan lainnya.
12.Dividen adalah hasil pembagian keuntungan/laba dari PT.
BSP yang dibagikan berdasarkan persentase saham kepemilikan modal.
13.Saham adalah bukti kepemilikan modal dalam PT. BSP.
14.Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. BSP.