Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) bab dan 11 (sebelas) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Bentuk, Jumlah dan Sumber; Hak dan Kewajiban; Pengawasan dan Pelaporan; Ketentuan Penutup;
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada Perseroan Terbatas Bumi Siak Pusako; d. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106); 2 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS Menetapkan : dan BUPATI BENGKALIS MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS BUMI SIAK PUSAKO.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 10. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Bupati adalah Bupati Bengkalis. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis. 4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. 5. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 7. Kekayaan Daerah adalah kekayaan milik daerah baik berupa uang, saham maupun barang. 8. Penyertaan Modal adalah setiap ousaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan mendapatkan bagian keuntungan. Pihak Ketiga adalah badan usaha yang berada di luar organisasi Pemerintahan Daerah antara lain, BUMN, BUMD, Koperasi, swasta nasional atau swasta asing yang tunduk pada hukum Indonesia. 4
Prinsip Penyertaan Modal pada PT.BSP dilaksanakan berdasarkan Prinsip-prinsip ekonomi perusahaan/profit oriented.
BAB II
BAB III
Dalam Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berhak memperoleh:
PT. BSP berhak menerima Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 #£4dan menggunakannya untuk menunjang rencana_ bisnis perusahaan. (1 Penggunaan modal yang telah disertakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab sepenuhnya PT. BSP. 6
PT. BSP berkewajiban: a. b.
BAB IV
Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan dapat melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BSP. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
Bupati menyampaikan laporan secara tertulis tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BSP sekali dalam 1 (satu) tahun kepada DPRD. (1 Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Peraturan Daerah ini mulai_ berlaku pada _tanggal diundangkan. Agar setiap orang =mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis. Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal 25 September 2922 BUPATI BENGKALIS, a KASMARNI Diundangkan Bengkalis pada tanggal 25 Septexber 2@2% SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS, ERSAN SAPUTRA TH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU (9. 35.C / 2@23)
Membuka PDF…