DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 11 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 7 (tujuh) Bab dan 11 (sebelas) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Penyusunan dan Sistematika RPJPD; Pengendalian dan Evaluasi; Perubahan RPJPD; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan4. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Menetapkan : 2
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962); Te
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

: Pendahuluan;

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Bupati adalah Bupati Bengkalis.3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 4, Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan. pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara 5. terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah. 7. 10. 3 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun di Kabupaten Bengkalis. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai arahan dan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan stakeholder dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan sesuai Visi dan Misi.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:

a.mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional proposional, efektif dan efisien dalam melaksanakan Pembangunan; menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan Pembangunan Daerah antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat; pedoman bagi calon Bupati dalam menyusun visi dan misi kepala daerah; dan ¢. pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. d.

Pasal 4

Ruang lingkup RPUPD Tahun 2025-2045 meliputi: a. b c. d visi pembangunan; misi pembangunan; arah kebijakan pembangunan; dan sasaran pokok pembangunan.

BAB II

PENYUSUNAN DAN SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 5

RPJPD Tahun 2025-2045 disusun telah memperhatikan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045. 4

Pasal 6

RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BABII : Gambaran Umum Kondisi Daerah; BABIV_ : Visi dan Misi Daerah; BAB V_: Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan BAB VI : Penutup. RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045. Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RPJPD

Pasal 8

Perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 dapat dilakukan apabila:

a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
b.terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis muntandis terhadap perubahan RPJMD. 5

Pasal 9

(1)Ketentuan mengenai RPJMD yang telah ada, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini hingga ditetapkannya RPJMD baru sesuai dengan periodesasi RPJPD Tahun 2025-2045.
(2)Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi penyusunan dan/atau penyempurnaan bagi Rancangan Teknokratik RPUMD.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 3) masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis. Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal “* September BUPATI BENGKALIS, KASMARNI Diundangkan di Bengkalis pada tanggal 12 oeptenber er ok \a a SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS, ERSAN SAPUTRA TH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024 NOMOR 5 ROPES betas 2 a (9.46.4/ Denk), PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 I. UMUM Kabupaten Bengkalis merupakan daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, daerah diberi kewenangan mengatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam rangka mendukung terwujudnya efektivitas, efisiensi, dan sinergitas penyelenggaraan pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang merupakan implikasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Bupati Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka RPJPD perlu dibuat guna menjadi acuan bagi penyusunan rencana daerah dengan hierarki dan skala lebih sempit serta mengacu pada rencana nasional dan daerah dengan hierarki yang lebih tinggi dan skala lebih luas. Dalam tata perencanaan pembangunan daerah, RPJUPD Kabupaten Bengkalis akan menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Bengkalis. Ruang lingkup pengaturan RPJPD ini meliputi Ketentuan Umum, Sistematika RPJPD, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup. Substansi pokok RPJUPD mencakup gambaran umum kondisi Daerah, permasalahan dan isu strategis, visi dan misi Daerah, serta arah kebijakan dan sasaran pokok. Penyusunan RPJPD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Il. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…