1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
4
2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A;
melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3.Badan Pendapatan Daerah, Tipe A; melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
Kearsipan, Tipe A; pemerintahan bidang
19.Dinas Perpustakaan dan menyelenggarakan urusan perpustakaan dan kearsipan.
e.Badan Daerah, terdiri dari:
1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah, Tipe A, rnelaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
6.Dinas Sosial, Tipe A; rnenyelenggarakan urusan pernerintahan bidang sosial;
7.Dinas Tenaga Kerja dan Transrnigrasi, Tipe A;
rnenyelenggarakan urusan pernerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transrnigrasi;
8.Dinas Pernberdayaan Perernpuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tipe A; rnenyelenggarakan urusan pernerintahan bidang pernberdayaan perernpuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9.Dinas Pertanian, Tipe A; rnenyelenggarakan urusan pernerintahan bidang pertanian;
10.Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A; rnenyelenggarakan urusan pernerintahan bidang lingkungan hidup;
11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A;
rnenyelenggarakan urusan pernerintahan bidang adrninistrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12.Dinas Pernberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe B;
rnenyelenggarakan urusan pernerintahan bidang pernberdayaan rnasyarakat dan desa;
13.Dinas Perhubungan, Tipe A; rnenyelenggarakan urusan pernerintahan bidang perhubungan;
14.Dinas Kornunikasi, Inforrnatika, dan Statistik, Tipe A;
rnenyelenggarakan urusan pernerintahan bidang kornunikasi dan informatika, bidang statistik, serta bidang persandian;
15.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Tipe A;
rnenyelenggarakan urusan pernerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan rnenengah, bidang perdagangan, serta bidang perindustrian;
16.Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe B; rnenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanarnan modal;
17.Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Tipe B;
rnenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kepernudaan dan olahraga;
18.Dinas Perikanan dan Pangan, Tipe A; rnenyelenggarakan urusan pernerintahan bidang perikanan dan bidang pangan;dan 5
(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit organisasi yang bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Sebagai unit organisasi yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah, dan bidang kepegawaian.