DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis: a. Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7); b. Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 1); diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah 2. Ketentuan Pasal 3 diubah 3. Ketentuan BAB III diubah 4. Ketentuan Pasal 6 diubah 5. Ketentuan Pasal 7 diubah 6. Ketentuan Pasal 8 diubah 7. Ketentuan Pasal 12 diubah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang pariwisata, bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban um um dan sub urusan kebakaran, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pertanian, bidang pangan, bidang perikanan, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan, bidang perindustrian, bidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan maka, perlu dilakukan evaluasi kelembagaan;
b.bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan prinsip desain organisasi serta dinamika yang berkembang saat ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan Perubahan;
c.bahwa penataan pembentukan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b telah mendapatkan persetujuan Gubemur Riau melalui surat Nomor: B/1332/000.8.1/SETDA/ 2025 tanggal 2 Oktober 2025, Hal : Rekomendasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu rnenetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis; BUPATIBENGKALIS, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Menimbang PERUBAHANKETIGAATASPERATURANDAERAHKABUPATENBENGKALIS NOMOR3 TAHUN2016 TENTANGPEMBENTUKANDANSUSUNAN PERANGKATDAERAHKABUPATENBENGKALIS TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENBENGKALIS NOMOR 5 TAHUN2025 PROVINS! RIAU BUPATI BENGKALIS

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194); 2 Mengingat Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis:

a.Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);
b.Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 1); diubah sebagai berikut: Pasal I

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURANDAERAH KABUPATENSENGKALIS NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATENSENGKALIS. MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBENGKALIS dan SUPATI SENGKALIS Dengan Persetujuan Bersama

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
14.Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1042); 3
2.Dinas Kesehatan, Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4.Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan, Tipe B; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman, serta bidang pertanahan;
5.Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran; Dengan Peraturan Daerah mi, dibentuk perangkat daerah sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah, Tipe A; merupakan unsur staf, mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
b.Sekretariat DPRD, Tipe A; merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberi dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
c.Inspektorat Daerah, Tipe A; merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
d.Dinas Daerah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;

Pasal 3

2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
5.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

Pasal 1

1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 4
2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A; melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3.Badan Pendapatan Daerah, Tipe A; melaksanakan fungsi penunjang keuangan; Kearsipan, Tipe A; pemerintahan bidang
19.Dinas Perpustakaan dan menyelenggarakan urusan perpustakaan dan kearsipan.

e.Badan Daerah, terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah, Tipe A, rnelaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
2. 6.Dinas Sosial, Tipe A; rnenyelenggarakan urusan pernerintahan bidang sosial;
3. 7.Dinas Tenaga Kerja dan Transrnigrasi, Tipe A; rnenyelenggarakan urusan pernerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transrnigrasi;
4. 8.Dinas Pernberdayaan Perernpuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tipe A; rnenyelenggarakan urusan pernerintahan bidang pernberdayaan perernpuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
5. 9.Dinas Pertanian, Tipe A; rnenyelenggarakan urusan pernerintahan bidang pertanian;
6. 10.Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A; rnenyelenggarakan urusan pernerintahan bidang lingkungan hidup;
7. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A; rnenyelenggarakan urusan pernerintahan bidang adrninistrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. 12.Dinas Pernberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe B; rnenyelenggarakan urusan pernerintahan bidang pernberdayaan rnasyarakat dan desa;
9. 13.Dinas Perhubungan, Tipe A; rnenyelenggarakan urusan pernerintahan bidang perhubungan;
10. 14.Dinas Kornunikasi, Inforrnatika, dan Statistik, Tipe A; rnenyelenggarakan urusan pernerintahan bidang kornunikasi dan informatika, bidang statistik, serta bidang persandian;
11. 15.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Tipe A; rnenyelenggarakan urusan pernerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan rnenengah, bidang perdagangan, serta bidang perindustrian;
12. 16.Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe B; rnenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanarnan modal;
13. 17.Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Tipe B; rnenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kepernudaan dan olahraga;
14. 18.Dinas Perikanan dan Pangan, Tipe A; rnenyelenggarakan urusan pernerintahan bidang perikanan dan bidang pangan;dan 5

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit organisasi yang bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Sebagai unit organisasi yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah, dan bidang kepegawaian.

Pasal 8

6.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ( 1) Selain UPTDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1), terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah dan di bidang kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat.

(2)Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk pendidikan formal dan nonformal.
(3)Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.

Pasal 7

5.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD.
(2)UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 6

4.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
3.Ketentuan BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
4.Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan, Tipe A; melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tipe B; melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
6.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. 6 ERSAN SAPUTRA TH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 NOMOR 5 J G .. , rr . <, H X L T i\JGKALI~ JVI SI ,I l ("'.7?.'";/2"'25 SEKRETARIS DAERAH ~UPATEN BENGKALIS, Diund an di Bengkalis pada tanggal 1- .:3 1 ? 25 KASMARNI ? 5 Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal 9 M BUPATI BENGKALIS, SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN UKUM E _KALIS Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.UPTD yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPTD yang baru; dan
b.Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB III

Cukup jelas.

Pasal 12

7.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 7 II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas. Angka 3 Angka 4

Pasal 6

Cuku p jelas. Angka 5

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 1

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 12

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 6

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 1

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 12

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 6

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2024