Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) bab dan 7 (tujuh) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Lingkup Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Pelaksanaan; Pembiayaan.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transportasi Jemaah Haji; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 ‘Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 4. ‘Indonesia Tahun 2015 Nomor 08, -Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338); 7 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS Menetapkan dan BUPATI BENGKALIS MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI DAERAH.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan : 1. 2. 10. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkalis. Pemerintahan Daerah adalah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta unsur Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Bengkalis. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis. Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Penyelenggaraan ibadah haji daerah adalah rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pemberangkatan dan pemulangan ibadah haji di daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah /Lembaga lainnya, Kecamatan, dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Jemaah Haji Daerah adalah Wwarga masyarakat daerah yang beragama islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Panitia Penyelenggara Haji Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPHD adalah Panitia yang menyelenggarakan pelayanan haji daerah. 4. 5. 6. 7. 8. 11.Transportasi adalah sarana pengangkutan yang disediakan untuk melayani kepentingan penyelenggaraan ibadah haji bagi jemaah haji dari daerah ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah.
BAB II
Penyelenggaraan Tranportasi Jemaah Haji di Daerah dimaksudkan untuk: a. mewujudkan/merealisasikan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan ibadah haji di daerah;
Penyelenggaraan Tranportasi Jemaah Haji di Daerah bertujuan untuk :
BAB III
BAB IV
Penyelenggaran pelayanan transportasi bagi jemaah haji daerah dilaksanakan oleh Bupati. Dalam rangka melaksanakan pelayanan transportasi bagi jemaah haji daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk PPHD dengan Keputusan Bupati. PPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pemberangkatan jemaah haji kelompok terbang pertama pada setiap tahun berjalan. PPHD ‘sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama, dan unsur terkait lainnya. PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas untuk menyelenggarakan:
BAB V
Pembiayaan penyelenggaraan transportasi Jemaah Haji Daerah dari daerah ke Embarkarsi dan dari Debarkasi ke Daerah termasuk akomodasi dan penyediaan konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyediaan sarana transportasi, akomodasi dan penyediaan konsumsi Jemaah Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan ibadah haji.
Peraturan Daerah ini mulai_ berlaku pada _tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis. Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal, 25 September 2019 BUPATI BENGKALIS, AMRIL M IN Diundangkan di Bengkalis pada tanggal, 25 September 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEN GKALIS, H. BUSTAMI MY LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019 NOMOR 6 NOREG FERATURAN DAERAH KABUPA [EN BENGKALIS, FROVINST RIAU (9.78.C/2019)
Membuka PDF…