Penyelenggaran pelayanan transportasi bagi jemaah haji daerah dilaksanakan oleh Bupati. Dalam rangka melaksanakan pelayanan transportasi bagi jemaah haji daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk PPHD dengan Keputusan Bupati. PPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pemberangkatan jemaah haji kelompok terbang pertama pada setiap tahun berjalan. PPHD ‘sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama, dan unsur terkait lainnya. PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas untuk menyelenggarakan:
a.persiapan pelayanan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dari daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah;dan
b.pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dari daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah.
PPHD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati. BAB V PEMBIAYAAN