DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 1 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bengkalis

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang APBD Kabupaten Bengkalis TA 2024.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024; on . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 1. Indonesia Tahun 1945; . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang2. Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. 10. 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipa Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340; 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 3 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Kabupaten Bengkalis; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); Memperhatikan : 20. 21. 22. 23. 24. 295. 26. 27. 28. 29. 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5); Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 28 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 28); Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan MInventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 5 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS Menetapkan : dan BUPATI BENGKALIS MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 10. 11. 12. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis; Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis; Bupati adalah Bupati Bengkalis; Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkalis; Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis; Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis; Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis; Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis; 4, 5. 6. 7. 8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis; 9, Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis; Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. 6

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.626.160.805.381 (tiga triltun enam ratus dua puluh enam miliar seratus enam puluh juta delapan ratus lima ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah; dan
b.Pendapatan Transfer.

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp521.581.319.062 (lima ratus dua puluh satu miliar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp136.835.000.000 (seratus tiga puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.128.851.726 (empat belas miliar seratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp38.000.000.000 (tiga puluh delapan miliar rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp332.617.467.336 (tiga ratus tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp3. 104.579.486.319 (tiga triliun seratus empat miliar lima ratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat;
2. b.Pendapatan transfer antar daerah;
(2)Pendapatan transfer §pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.867.308.655.346 (dua triliun delapan ratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah). 7
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp237.270.830.973 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp4.135.901.040.461 (empat triliun seratus tiga puluh lima miliar sembilan satu juta empat puluh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas: a. b c. d

(1)
(2)
(3)
(4)
(6)Belanja Operasi; . Belanja Modal; Belanja Tidak Terduga; dan . Belanja Transfer.

Pasal 7

Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp3.015.349.523.681 (tiga triliun lima belas miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Subsidi; Belanja Hibah; dan Belanja Bantuan Sosial. c. d. e. Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.384.645.680.459 (satu triliun tiga ratus delapan puluh empat miliar enam ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah); Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.447.990.470.278 (satu triliun empat ratus empat puluh tujuh miliar Sembilan ratus Sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah); Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.487.652.312 (dua puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua belas rupiah); Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d - direncanakan sebesar Rp137.290.243.734 (seratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus Sembilan puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah); 8

(7)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp23.935.476.898 (dua puluh tiga miliar Sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)huruf b direncanakan sebesar Rp579.078.822.352 (lima ratus tuyuh puluh sembilan miliar tujuh puluh delpan juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
2. b.Belanja Modal Gedung dan Bangunan;.
3. c.Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan
4. d.Belanja Modal Aset Tetap lainnya. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp90.046.752.281 (sembilan puluh miliar empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah). Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp97.931.745.332 (sembilan puluh tujuh miliar Sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah). Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp390.350.024.739 (tiga ratus sembilan puluh miliar tiga ratus lima puluh juta dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah). Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp640.000.000 (enam ratus empat puluh juta rupiah). Belanja Modal Aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp110.300.000 (seratus sepuluh miliar tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 9

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp22.484.915.720 (dua puluh dua miliar empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 10

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp518.987.778.708 (lima ratus delapan belas miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja Bagi Hasil; dan
b.Belanja Bantuan Keuangan.

(2)Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.096.385.173 (lima belas miliar sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah);
(3)Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp503.891.393.535 (lima ratus tiga miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp509.740.235.080 (lima ratus sembilan miliar tujuh ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:

a.Penerimaan pembiayaan; dan
b.Pengeluaran pembiayaan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…