DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 23 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 83

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 12 (dua belas) Bab dan 42 (empat puluh dua) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Tanggung Jawab Dan Wewenang Pemerintah Daerah; Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Bantuan Bagi Korban Bencana; Koordinasi Dan Pengendalian; Hak Dan Kewajiban Masyarakat; Kerja Sama Antar Daerah; Pembinaan Dan Pengawasan ; Pembiayaan ; Pelaporan Dan Evaluasi ; Penyelesaian Sengketa; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan penanggulangan bencana di wilayahnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan hurufb, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); a. c. 3. 2 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1095); Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS Menetapkan dan BUPATI BENGKALIS MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 10. 11. 12. 13. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Bupati adalah Bupati Bengkalis.3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 4, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis. 5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BPBD, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis yang menjabat Kepala BPBD secara ex- officio. 6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang memiliki fungsi meliputi perumusan penetapan dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh. 7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan menggangu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan /atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 8. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. 9. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit dan bahaya kebakaran. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. 4 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai. Status Keadaan Darurat Bencana adalah Keadaan Darurat Bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang menyelenggarakan urusan_ di_bidang penanggulangan bencana dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan. Status Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan _harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat sarana dan prasarana. Status Tanggap Darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat. Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan. Komando adalah kewenangan untuk memberikan perintah, mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi upaya penanganan darurat bencana. Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana adalah satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. 5 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya_ kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis klimatologis, geografis, sosial budaya, politik, ekonomi dan teknologi, pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, sarana dan prasarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. Masyarakat adalah Orang dan/atau Kelompok Orang. Standar pelayanan minimum yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana adalah dokumen perencanaan pengurangan risiko bencana yang berisi landasan prioritas dan strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara _partisifatif komprehensif dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangunan kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Kemudahan akses adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana, kerusakan, dan penyediaan sumber daya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera sarana dan prasarana fasilitas umum. Peran Serta adalah proses keterlibatan masyarakat yang terorganisasi di dalam Lembaga Usaha dalam Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan Pelaporan kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukannya. 6

38.Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi atau swasta, yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
39.Instansi/Lembaga terkait adalah instansi/lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana.
40.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman resiko dan dampak bencana.
(2)Tujuan Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
1. a.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana khususnya kepada kelompok rentan; dan b. membangun partisipasi, kemitraan, semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan dalam rangka penanggulangan dampak bencana.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah berasaskan:
1. a.kemanusiaan; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; keseimbangan, keselarasan, dan keserasian; b c d
2. e.ketertiban dan kepastian hukum; f. kebersamaan;
3. g.kelestarian lingkungan hidup; dan
4. h.ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2)Prinsip dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah yaitu:
1. a.cepat dan tepat;
2. b.prioritas;
3. c.koordinasi dan keterpaduan;
4. d.berdaya guna dan berhasil guna;
5. e.transparansi dan akuntabilitas;
6. f.kemitraan; 7
7. g.pemberdayaan; h. i. nondiskriminatif; dan nonproletisi.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: mo Pp

(1)tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah; penyelenggaraan penanggulangan bencana; bantuan bagi korban bencana; koordinasi dan pengendalian; hak dan kewajiban masyarakat; kerja sama antar daerah; pembinaan dan pengawasan; pembiayaan; pelaporan dan evaluasi; dan penyelesaian sengketa.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah merupakan penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; perlindungan masyarakat dari dampak bencana; pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan dan sistem peringatan dini; pengakolasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai; pengalokasian anggaran penaggulangan bencana dalam Belanja Tidak Terduga; pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana. i. j

(2)b. d. e. f. g. 8
(3)Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:
1. a.penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
2. b.pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
3. c.menentukan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. d.pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan /atau kabupaten / kota lain;
5. e.pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
6. f.perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
7. g.pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.
(4)Tanggung jawab dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Bupati melalui BPBD.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 6

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi: a. prabencana; b. tanggap darurat; dan Cc. pasca bencana.

Pasal 7

Tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

a.dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
b.dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 8

(1)Dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a Pemerintah Daerah melakukan:
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)perencanaan penanggulangan bencana; pengurangan risiko bencana; pencegahan; pemaduan dalam perencanaan pembangunan; persyaratan analisis risiko bencana; pelaksanaan dan penegakan ketentuan tata ruang; Pe a eo TF P pendidikan dan pelatihan; dan/atau
1. h.persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.
(2)Penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kajian resiko bencana yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah berdasarkan hasil kajian risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dengan program kegiatan dan rincian anggaran. Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana; pemahaman tentang kerentanan masyarakat; analisis kemungkinan dampak bencana; b. c. pemilihan tindakan pengurangan resiko bencana; d. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan e. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia. Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam dokumen rencana penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana. Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh BPBD berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah terkait lainnya. f. oF

(5)
(2)10

Pasal 10

Pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangl ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. (1 Pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

(2)
1. a.pengenalan dan pemantauan resiko bencana;
2. b.perencanaan partisipatif penanggulangan bencana; c. pengembangan budaya sadar bencana;
3. d.peningkatan komitmen pelaku penanggulangan bencana; dan; €. penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana. Pengurangan resiko bencana disusun dalam rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana dengan berpedoman pada rencana aksi Daerah Provinsi Riau.
(3)Rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam Forum Pengurangan Resiko Bencana dengan melibatkan unsur dari Pemerintah Daerah, masyarakat, dan lembaga usaha yang dikoordinasikan oleh BPBD. Rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BPBD untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau kembali sesuai kebutuhan. Forum Pengurangan Resiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana. Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

a.identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
b.pemantauan terhadap: 1. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; 2. penggunaan teknologi tinggi;
c.pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
d.penguatan ketahanan sosial masyarakat. Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(4)
(6)(1
(3)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)11

Isi peraturan

Teks83PDFHirarki

Memuat teks peraturan…