DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Falsafah dan Asas 3. Kelembagaan 4. Bentuk dan Fungsi 5. Tugas Pokok 6. Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah 7. Peran Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bengkalis Dalam Pelestarian Budaya Daerah 8. Penguatan Masyarakat Adat 9. Badan Usaha Lembaga Adat 10. Hubungan Kerja Sama 11. Gelar Adat, Gelar Adat Kehormatan, Gelar Adat Istimewa dan Penghargaan 12. Tata Cara Adat dan Upacara Adat 13. Pemartabatan dan Pelestarian Budaya Melayu 14. Pusat Pendidikan dan Pelestarian Adat 15. Kekuasaan dan Keanggotaan 16. Pembiayaan 17. Lambang, Tanda Kebesaran dan Hari Besar Adat 18. Sanksi Adat 19. Pembubaran 20. Ketentuan Peralihan 21. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa adat istiadat Melayu Riau di Kabupaten Bengkalis yang tumbuh dan berkembang secara turun temurun hidup dalam masyarakat merupakan salah satu kekayaan budaya daerah yang harus diakui, dihormati sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa dalam rangka memberikan penguatan, pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan adat istiadat dan nilai-nilai budaya serta kebiasaan-kebiasaan Masyarakat Kabupaten Bengkalis, perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis sebagai penguatan Lembaga Adat sesuai Visi Daerah;
c.bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah di urusan lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat, serta kewenangan di pembagian urusan pemerintahan bidang kebudayaan, sub urusan kebudayaan, maka perlu pengaturan mengenai Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis dan pelestarian adat istiadat Melayu Kabupaten Bengkalis;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis dan Pelestarian Adat lstiadat Melayu Kabupaten Bengkalis;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIBENGKALIS, Mengingat Menimbang BUPATI BENGKALIS PROVINS! RIAU PERATURANDAERAHKABUPATENBENGKALIS NOMOR 7 TAHUN2025 TENTANG LEMBAGAADATMELAYURIAUKABUPATENBENGKALISDANPELESTARIANADAT ISTIADATMELAYUKABUPATENBENGKALIS
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951); 2 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
3.Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4.Fasilitas adalah upaya dalam bentuk penertiban kebijakan dan/atau pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan dan mengembangkan kegiatan.
5.Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya melestarikan dan mengembangkan hukum adat serta mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian dan pengembangan adat budaya Melayu Riau di Kabupaten Bengkalis, dalam koridor peraturan perundang- undangan nasional.
6.Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat, terutama nilai-nilai akhlak, moral dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBENGKALIS dan BUPATIBENGKALIS

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 1); 3
7.Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan.
8.Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ideologi,politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
9.Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
10.Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
11.Adat Istiadat adalah kumpulan tradisi, kebiasaan, norma, dan aturan yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat atau budaya.
12.Nilai Sosial Budaya adalah konsepsi idealis tentang baik buruk dan benar mengenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dan dalam memakai hasil karya mereka.
13.Kampung sebutan lain dari Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14.Penghulu adalah Kepala Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan.
15.Lembaga Adat Melayu Riau Kawasan/Rantau adalah meliputi beberapa wilayah Kecamatan dan/atau satu Kecamatan.
16.Lembaga Adat Melayu Riau Kepenghuluan/Pebatinan adalah meliputi beberapa wilayah kepenghuluan/pebatinan dan/atau antar penghuluan/pebatinan.
17.Anggaran Dasar adalah dokumen hukum yang mengatur tata kelola dan operasional lembaga dan ketentuan pokok seperti nama, tujuan, asas, struktur organisasi, dan keanggotaan, yang bersifat fundamental dan relatif tetap.
18.Anggaran Rumah Tangga adalah penjabaran teknis dari AnggaranDasar, mengatur mekanisme kerja, hak dan kewajiban anggota, tata cara rapat, kepengurusan, serta sanksi, yang lebih fleksibeldan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan.
19.Hak Ulayat atau yang serupa itu dari Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Hak Ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengarnbil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara rnasyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. 4 Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kelembagaan;
b.bentuk dan fungsi;
c.tugas pokok;
d.wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
e.peran lembaga adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis dalam pelestarian budaya daerah;
f.penguatan masyarakat adat;
g.badan usaha lembaga adat;
h.hubungan kerja sama;
1. 1.gelar adat, gelar adat kehormatan, gelar adat istimewa dan penghargaan;
j.tata cara adat dan upacara adat;
k.pemartabatan dan pelestarian budaya melayu

BAB I

KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU KABUPATEN BENGKALIS DAN PELESTARIAN ADAT ISTIADAT MELAYUKABUPATENBENGKALIS.

Pasal 6

Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis tidak boleh ikut serta dalam politik praktis.

Pasal 5

a.menggali, membina, melestarikan, memelihara dan mengembangkan nilai adat dan nilai sosial budaya sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat Melayu;
b.melindungi, membela, dan memajukan hak tradisional dan konstitusional masyakat adat, dengan tetap menghormati prinsip- prinsip Hak Asasi Manusia dan hukum nasional; dan
c.mewujudkan masyarakat adat dan nilai sosial budaya yang maju, adil dan sejahtera dalam tatanan masyarakat madani. LembagaAdat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis bertujuan:

Pasal 4

Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis berasaskan Pancasila, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman yang telah hidup dan berkembang sebagai pembentuk karakter budaya Melayu Riau.

Pasal 3

Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis berfalsafah Pancasila.

Pasal 2

(1)Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau.
(2)Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disusun dan disahkan melalui forum tertinggi pengambilan keputusan.

BAB II

FALSAFAHDANASAS 5

Pasal 8

(2)Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis dapat memfasilitasi pembentukan Lembaga Adat Kawasan/ Rantau/ Kepenghuluan/Pebatinan di daerahnya atau di wilayah kerjanya dan memberikan pengakuan atas keberadaannya
(3)LAM Riau Kawasan/Rantau/Kepenghuluan/Pebatinan dapat dibentuk setelah mendapat persetujuan tertulis dari Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis.
(4)LAM Riau Kawasan/Rantau/Kepenghuluan/Pebatinan melakukan koordinasi dengan Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis dalam pengambilan keputusan menyangkut kepentingan adat dan masyarakat di wilayah Daerah.
(5)Lembaga-lembaga adat selain lembaga adat atau paguyuban atau nama lainnya yang berkedudukan di Daerah dapat menjalankan aktivitas adat dan budayanya dengan tetap berpayung kepada Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis.

Pasal 7

1.pusat pendidikan dan pelatihan adat;

m.kekuasaan dan keanggotaan;
n.pembiayaan;
o.lambang, tanda kebesaran dan hari besar adat;
p.sanksi adat;
q.pembubaran; dan
r.ketentuan peralihan. 6

(1)Susunan kepengurusan dan kepemimpinan Lembaga Adat Melayu Riau Kabu paten Bengkalis diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(2)Pengurus Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis, dipilih dan disahkan dalam musyawarah Daerah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(3)Keputusan Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis tingkat Kabupaten menjadi pedoman dan bersifat mengikat bagi Lembaga Adat Melayu tingkat Kecamatan, Desa/ Kampung/ Kelurahan beserta perangkat bawahannya dengan memperhatikan adat istiadat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 10

(1)Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis bersifat otonom sebagai organisasi kemasyarakatan adat, dengan ketentuan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan.
(2)Kedudukan dan wilayah Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis terdiri dari:
1. a.Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten berkedudukan di ibu kota Daerah;
2. b.Lembaga Adat Melayu Riau Kecamatan berkedudukan di ibu kota Kecamatan; dan
3. c.Lembaga Adat Melayu Riau Desa atau Kampung atau Kelurahan berkedudukan di Desa/Kampung/ Kelurahaan.

Pasal 9

a.nama dan lambang;
b.tempat kedudukan;
c.asas, tujuan, dan fungsi;
d.kepengurusan;
e.hak dan kewajiban anggota;
f.pengelolaan keuangan; dan
g.mekanisme penyelesaian sengketa serta internal.

(3)Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit memuat: 7
(1)Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis memiliki tugas pokok:
1. a.mengadakan usaha-usaha penemuan, pengumpulan, pengkajian dan pengelolaan bahan serta data adat dan budaya Melayu yang terdapat di Daerah yang serasi dengan hukum Syarak dan hukum negara;

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…