DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini berisi 6 (enam) Bab dan 6 Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Besaran Dana Penyertaan Modal; Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban; Pengawasan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkalis Secara Non Kas, |

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, || 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 16), 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387): 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah. dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): : 2 0. Peraturan.Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 Tentang. . . “Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada. Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah . kepada“Perusahaan Daerah. Air - Minum, Dalam Rangka. 6. Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada . Pemerintah Pusat Secara Non Kas, an Peraturan Daerah Kabupaten ' Daerah Tingkat IT Bengkalis n7. Nomor 4 Tahun.1994 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air f . Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, | Dengan:Persetujuan. Bersama a ' DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS II aa dan . , BUPATI BENGKALIS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN . “BENGKALIS “TENTANG” PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH: AIR 5. | N . MINUM KABUPATEN BENGKALIS SECARA NON. KAS. N : BAB I. | KETENTUAN UMUM. “Pasal 1 3 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: h 1 2. 3. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis. aa Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai | Unsur penyelenggara. Pemerintahan Daerah. 2 Bupati adalah Bupati Bengkalis. 'Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalisyang . ' selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat “ Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 0 4. 0 Perusahaan Daerah adalah badan usaha: yang seluruh atau “sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. 5. Perusahaan Daerah. Air Minum yang selanjutnya disingkat 6. - PDAM. “adalah “Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkalis. Penyertaan“Modal adalah pengalihan - kekayaan yang tidak |0 |dipisahkan menjadi kekayaan yang .dipisahkan untuk n7. diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum lainnya yang 0. dananya bersumber . dari: Anggaran Pendapatan dan Belanja .r Daerah. | Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D “ adalah surat yang digunakan untuk pencairan dana lewat bank . : yang sditunjuk setelah SPM diterima. ah 2 3 Oo. &.

(1)| Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang: selanjutnya disingkat - PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah. 10. Anggaran Pendapatan: dan Belanja Daerah yang selanjutnya | disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah |daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah” Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 11. Penyelesaian ' Hutang PDAM: adalah Pelunasan Hutang yang NN n dilakukan Pemerintah Pusat melalui cara hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagai' penyertaan modal ng Pemerintah Daerah kepada PDAM secara non kas untuk Ko dikonversidengan. hutang P PDAM. - || BAB 1 2. Kar MAKSUD DAN TUJ UAN E |

Pasal 2

Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah untuk Pt menghapusbukukan hutang PDAM Kabupaten Bengkalis kepada Pemerintah. Pusat melalui hibah non kas dari. Pemerintah Pusat kepada. Pemerintah Daerah dan penyertaan (1 modalkepada PDAM. secara non kas.. Penyertaan modal Pemerintah Daerah bertujuan : a. mengurangi beban keuangan (hutang) PDAM,dan ' n

b.meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan PDAM kepada masyarakat.. | BAB NI. 0 BESARAN DANA PENYERTAAN MODAL Pasal 3 — Besarnya Penyertaan Modal: “Daerah . ditetapkan sebesar —.. Rp4.339.072.000,00 (Empat milyar : tiga. ratus tiga puluh: h 2

(3). sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah). Penyertaan -Modal sebagaimana dimaksud “pada ayat
(1)dianggarkan pada APBD tahun: anggaran 2016. Dana : penyertaan: modal sebagaimana dimaksud ayat ajd1R digunakan untuk kegiatan pembayaran. hutang: PDAM kepada Pemerintah Pusat. 0 BAB IV . PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN NP
(1)“Pasal 4 Berdasarkan SP2D hibah non"kas yang diterima Pemerintah Daerah dari Kementerian Keuangan dan SP2D Penyertaan: - Modal Pemerintah Daerah' kepada PDAM, PPKD menyusun |: N laporan - realisasi pendapatan hibah : dan pengeluaran pembiayaan PPKD. | h 4
(2)Laporan realisasi pendapatan hibah dan pengeluaran pembiayaan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsolidasikan menjadi laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah. (3 Berdasarkan SP2D Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDAM mencatat sebagai penambahan penyertaan modal dari pemerintah daerah. (4 Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus dicatat sebagai penyelesaian hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 5

Penggunaan Penyertaan Modal Pemerintah akan diawasi oleh Dewan Pengawas PDAM secara periodik dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis. Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal 15 Desember 2016 BUPATI BENGKALIS, AMRIL MUKMININ Diundangkan di Bengkalis pada tanggal 16 Desember 2016 Plt. SE RIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS d - ARIANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS, PxUVI. SI RIAU (9.115.C/2016).

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…