DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 7) diubah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 £Tahun 1956 _—sc tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 _~ tentang Pemerintahan Daerah (Llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 2. 3. 4. 5. 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS Menetapkan Dan BUPATI BENGKALIS MEMUTUSKAN: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1). Bupati membentuk Panitia Pemilihan di Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2). Panitia Pemilihan di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
1. a.Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Daerah;
2. b.Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa; Cc. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
3. d.Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
4. e.Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
5. f.Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah;
6. g.Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
7. h.Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 2.Diantara dalam Pasal 23 dan 24 disisipkan pasal 23 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23A

(1)Setiap bakal calon Kepala Desa diharuskan memahami adat istiadat melayu riau dengan mengikuti pembekalan dari LAMR. 3
(2)Bakal calon kepala desa yang telah mengikuti pembekalan namun tidak diberikan surat keterangan, tetap dapat mengikuti pendaftaran bakal calon pemilihan kepala desa setelah bisa membuktikan kehadirannya pada saat kegiatan pembekalan. . Ketentuan dalam Pasal 41 adanya penambahan ayat sehingga berbunyi sebagai berikut: 3.

Pasal 41

(1)Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, atau yang tinggal diperahu dan/atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.
(2)Pengaturan tentang TPS khusus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. .Ketentuan Pasal 46 ayat 4 dan 5 dihapus dan ditambah 1 ayat sehingga berbunyi sebagai berikut: 4.

Pasal 46

(1)Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan rapat penetapan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan hasil penghitungan suara dari KPPS selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara. 3
(2)Rapat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh calon/saksi.
(3)Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa serta dapat saksi calon.
(4)Dihapus
(5)Dihapus
(6)Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan Salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar Berita Acara hasil penghitungan suara di tempat umum.
(7)Berita Acara beserta kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
(8)Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon terpilih oleh panitia Pemilihan Kepala Desa melalui surat Keputusan.
(9)Panitia Pemilihan Kepala Desa menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera_ setelah selesai penghitungan suara. 4
(10)Ketentuan lebih lanjut terkait perolehan suara calon Kepala Desa terbanyak lebih dari satu orang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa diberhentikan dengan hormat sebagai anggota BPD oleh Bupati.

6.Diantara Bab V dan Bab VI disisipkan Bab VA dan diantara Pasal 57 dan 58 disisipkan Pasal 57A, pasal 57B, pasal 57C, Pasal 57D dan pasal 57E sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 57A

(1)Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
(2)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
(3)Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 57B

(1)BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu.
(2)Pembentukan panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
(3)Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
(4)Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
(5)Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 57C

(1)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57B ayat’ (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu. 5
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(1)
(2)Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan palingsedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon. Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan. Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. Memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
1. b.Tingkat pendidikan; dan/atau
2. c.Persyaratan lainyang ditetapkan Bupati. Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran salama 7 (tujuh) hari. Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 57D

Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:

a.Persiapan;
b.Pelaksanaan; dan
c.Pelaporan. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.Pembentukan panitia Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
b.Pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
c.Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan; d.Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jJangka waktu 15 (lima belas) hari;
e.Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jJangka waktu 7 (tujuh) hari; dan A 6

(3)
(4)
(5)
(6)
1. f.Penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa. Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b meliputi:
1. a.Penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
2. b.Pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. c.Pelaksanaan pemilihan kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa; d.Pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
4. e.Pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa. Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah seluruh kepala keluarga ditambah paling banyak 5 (lima) orang perwakilan tokoh perempuan. Kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan kartu keluarga asli. Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
5. a.Pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
6. b.Pelaporan calon kepala Desa tterpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
7. c.Penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa _terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
8. d.Pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga’- puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati. 7

Pasal 57E

(1)BPD menyampaikan laporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.
(2)Bupati mengesahkan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
(3)Bupati wajib melantik calon kepala Desa terpilh sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis. Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal 28 “ktober 2019 BUPATI BENGKALIS, AMRI KMININ Diundangkan di Bengkalis pada tanggal 29 Oktober 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS H. BUSTAMI. HY LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU (9.94.C/ 2019)

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…