DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.795.310.286.405 (Dua triliun tujuh ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima rupiah) yang bersumber dari: a. Pendapatan Asli Daerah; dan b. Pendapatan Transfer.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
b.bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang dijabarkan ke dalam kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 12 November 2025;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2026;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); BUPATIBENGKALIS, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAHKABUPATENBENGKALIS TAHUNANGGARAN2026 TENTANG PROVINS! RIAU PERATURANDAERAHKABUPATENBENGKALIS NOMOR 8 TAHUN2025 BUPATI BENGKALIS
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340; 2
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4575);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4693);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4972);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Togas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Kabupaten Bengkalis;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 3 4
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 1067);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
27.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);
29.Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 28 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 2

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkalis;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis;
3.Bupati adalah Bupati Bengkalis;
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkalis;
5.Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis;
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis;
7.Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis;
8.Cam.at adalah Cam.at dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis;
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
10.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBDadalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis;
12.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 1

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2026 MEMUTUSKAN: BUPATIBENGKALIS dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBENGKALIS Dengan Persetujuan Bersama 5

(1)Pendapatan Transfer sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.205.620.269.193 (dua triliun dua ratus lima rniliar enam ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu seratus Sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Transfer Pernerintah Pusat; dan
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pasal 5

(1)Pendapatan asli daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp589.390.017.212 (Lima ratus delapan puluh sernbilan rniliar tiga ratus sernbilan puluh juta tujuh belas ribu dua ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
4. d.Lain-lain PADyang Sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp256.875.000.000 (Dua ratus ratus lirna puluh enam rniliar delapan ratus tujuh puluh lirna juta rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 175.808.468.360 (Seratus tujuh puluh lirna rniliar delapan ratus delapan juta ernpat ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp118.206.550.000 (Seratus delapan belas rniliar dua ratus enam juta lirna ratus lirna puluh ribu rupiah).
(5)Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp38.499. 998.852 (Tiga puluh delapan miliar ernpat ratus sernbilan puluh Sernbilan juta sernbilan ratus Sernbilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.795.310.286.405 (Dua triliun tujuh ratus sernbilan puluh Hrna rniliar tiga ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu ernpat ratus Hrna rupiah) yang bersurnber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah; dan
b.Pendapatan Transfer;

Pasal 3

(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rpl.312.357.606.232 {Satu triliun tiga ratus dua belas miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp946.199.309.293 (Sembilan ratus empat puluh enam miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus Sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c - direncanakan sebesar RpS1.040. 791.029 (Lima puluh miliar empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua puluh sembilan rupiah).
(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp2.309.863.706.554 {Dua triliun tiga ratus sembilan miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu lima ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai;
2. b.Belanja Barang dan Jasa;
3. c.Belanja Subsidi;
4. d.Belanja Hibah; dan
5. e.Belanja Bantuan Sosial.

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.895.197.721.188 (dua triliun delapan ratus Sembilan puluh lima miliar seratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri a tas:

a.Belanja Operasi;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer.

Pasal 6

(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.063.633.713.000 {Dua triliun enam puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).
(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp141.986.556.193 {Seratus empat puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh enam ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah). 7
(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp363.907.438.972,60 (tiga ratus enam puluh tiga miliar Sembilan ratus tujuh juta empat ratus tiga puluh delpan ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua korna enarn puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Bagi Hasil; dan
2. b.Belanja Bantuan Keuangan.

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp4.320.377.384,40 (Empat miliar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh empat koma empat puluh rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp217.133.198.277 (Dua ratus tujuh belas miliar seratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah;
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan;.
4. d.Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
(2)Belanja Modal Tanah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah).
(3)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.274.419.378 (Empat puluh miliar dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).
(4)Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp58.837.190.620 (Lima puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus Sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah).
(5)Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d direncanakan sebesar Rp117.915.501.107 (Seratus tujuh belas miliar sembilan ratus lima belas juta lima ratus satu ribu seratus tujuh rupiah).
(6)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.087.172 (Enam juta delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 8

(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp239.000.000 (Dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah). 8 ( 1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp(99.887.434.783) (Sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah).

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…