DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur perubahan atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, yaitu Ketentuan Pasal 23 huruf g dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf, Ketentuan Pasal 27 diubah, Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 27A, Bagian ketujuh diubah, Ketentuan Pasal 50 diubah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan-Daerah tentang

22.Perubahan Atas: Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis: | - Nomor 7 Tahun 201 5 tentang Pemilihan Kepala Desa: ' Ka : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik-Indonesia “. Undang-Undang. Nomor 12 : Tahun - 1956: “tentang 5 1 Tahun 1945 2. Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan - Daerah. Provinsi Sumatera Tengah | (Lembaran Negara. . Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)” Undang-Undang Nomor 6 .Tahun- 2014. tentang Desa 3. .(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor7 . Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495): . Undang-Undang. Nomor 23: Tahun 2014 : tentang : . Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ' - Tahun 2014 Nomor .244, Tambahan Lembaran. Negara: Nomor 5587) sebagaimana telah diubah N 4. 1 beberapa kali terakhir dengan. Undang-undang Nomor 9 N . | Tahun 2015 tentang Perubahan kedua 'atas Undang-undang Nomor 23 Tahun: 2014 tentang. Pemerintahan Daerah: a5T (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor (158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 2. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 1 Peraturan “Pelaksanaan ' Undang-Undang Nomor 6 : Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik - “Indnesia Tahun 2014 Nomor 123,. Tambahan Lembaran : . Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah. - 6 “diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015” “ tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 : . Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang . Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara - . Republik Indnesia Tahun' 2015 '-'Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717): —
6.Peraturan. Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 0— tentang Pemilihan" Kepala: Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092),
7.PeraturanMenteri Dalam Negeri - Nomor 82 Tahun 2015” tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa .| (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4): 1
8.Peraturan “Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran : |. Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 7), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPAT EN BENGKALIS :IS Menetapkan : dan . BUPATI BENGKALIS B 0 MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG- PERUBAHAN. .ATAS PERATURAN DAERAH. KABUPATEN - Ia BENGKALIS NOMOR T TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN. . KEPALA DESA. | 0 Pasal IL Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten . Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa 1 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis ' Tahun 2015 Nomor 7). diubah sebagai |berikut: i 1. Ketentuan Pasal 23 huruf: g dihapus. dan ditambah 1 (cat) | «huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut: NN Pasal 23 ' Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a.warga negara Republik Indonesia: b.. bertagwa kepadaTuhan Yang Maha Esa: € 'c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1045, serta .mempertahankan dan .. ... memelihara keutuhan. Negara Kesatuan Republik : aa Indonesia dan Bhineka aTunggal Ika, . ae:. 3 berpendidikan paling » rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, berusia paling rendah 25 (dua puluh lima tahun pada Ta - saat mendaftar, e. bersedia dicalonkan: menjadi Kepala Desa,£ | dihapus, tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, g tidak -pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan - putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan ' . hukum. tetap karena melakukan tindak pidana yang . diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun. . atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara “jujur dan terbuka kepada publik bahwa. yang” | bersangkutan pernah dipidana: serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, - berbadan sehat: k. | tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali | 1 — masa jabatan, .m. n. memahami adat istiadat Melayu riau, dan penduduk Desa setempat... . Ketentuan Pasal 27 diubah, , sehingga berbunyi sebagai... 2. berikut: Pasal 27. Dalam hal bakal calon yang - memenuhi persyaratan. - (1 n |sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 lebih dari 5 (lima) : “2 orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan seleksi .tambahan dengan. menggunakan kriteria pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, TN usia, pengetahuan umum dan kemasyarakatan. Bentuk seleksi tambahan terhadap kriteria sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) meliputi: “a. Seleksi secara administrasi |terhadap kriteria: . . pengalaman bekerja. dilembaga pemerintahan” .. menggunakan dokumen - Surat - Keputusan. . (Pengangkatan, dan kriteria tingkat pendidikan | menggunakan dokumen ijazah serta kriteria usia ' “menggunakan dokumen akte kelahiran atau surat “ kenal lahir, dan. : ,
b.Seleksi secara tertulis dilaksanakan terhadap kriteria pengetahuan umum dan kemasyarakatan. n 4 . menggunakan kriteria pengalaman bekerja dilembaga " Seleksi tambahan menggunakan kriteria pengetahuan — umum dan kemasyarakatan dilaksanakan apabila: berdasarkan hasil seleksi. tambahan dengan :

(3)n pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia diperoleh jumlah bakal Calon Kepala Desa yang akan ditetapkan NN . menjadi Calon .Kepala Desa masih lebih dari 5 (lima) MapanAa ni orang.

3.Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal 0 . yaitu Pasal 27A berbunyi sebagai berikut: ne Pasal 2TA Tata « cara 'pelaksanaan seleksi tambahan terhadap bakal | calon Kepala Desa dengan menggunakan kriteria (1 - 3 "pengalaman. bekerja. dilembaga pemerintahan, tingkat . pendidikan dan usia sebagaimana dimaksud dalam . 'Pasal 27 ayat (2)huruf a sebagai berikut: |

a.panitia. pemilihan Kepala Desa melakukan seleksi dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja — dilembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia .. dengan memberi bobot nilai untuk masing-masing. “kriteria,. b.. berdasarkan 'hasil seleksi" sebagaimana dimaksud —. pada huruf a perolehan jumlah nilai masing-masing . bakal calon Kepala Desa diurutkan dari nilai tertinggi' sebagai peringkat pertama sampai dengan nilai ' 2 terendah sebagai peringkat terakhir, dan :
c.dalam hal sebagaimana dimaksud pada huruf b, jika | “3 terdapat bakal calon Kepala Desa mendapat - perolehan nilai dengan jumlah .yang sama, maka : | 5 ditempatkan pada urutan peringkat yang sama. Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada | ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan diumumkan

(2)ditempat terbuka paling lambat 1 (satu) hari setelah' seleksi tambahan dilaksanakan. : Berdasarkan hasil. seleksi . tambahan sebagaimana , dimaksud pada ayat (2), panitia pemilihan Kepala Desa ' | menetapkan 5 (lima) orang bakal calon Kepala Desa yang . . mendapatkan perolehan nilai secara berurutan mulai Ss .@ dari peringkat pertama sehingga berjumlah 5 (lima) orang sebagai calon Kepala Desa. Ss Apabila berdasarkan hasil seleksi tambahan berdasarkan - kriteria pengalaman: bekerja dilembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia, terdapat bakal calon Kepala. .Desa yang memperoleh jumlah nilai yang sama yang menyebabkan jumlah bakal calon Kepala Desa yang akan 0 ditetapkan sebagai calon Kepala Desa masih lebih dari 5 ' (lima) orang, maka dilakukan seleksi tambahan secara . tertulis dengan menggunakan kriteria pengetahuan | umum dan kemasyarakatan. : 15 5 Seleksi tambahan : secara tertulis Sebagaimana dimaksud - pada ayat (4) dilakukan hanya terhadap bakal calon Kepala Desa yang berada pada peringkat yang sama yang n menyebabkan jumlah bakal calon Kepala Desa yang akan - a . ditetapkan menjadi calon Kepala Desa masih lebih dari 5: (lima) orang, sedangkan bakal calon Kepala Desa yang —- berada pada peringkat di atasnya-dinyatakan telah lulus seleksi tambahan untuk ditetapkan menjadi calon Kepala — . Desa. @ | yang memperoleh nilai yang sama ditempatkan pada: Tana 7 Perolehan |nilai “seleksi tambahan secara tertulis | sebagaimana dimaksud pada ayat: (4) diurutkan dari nilai tertinggi sebagai peringkat pertama sampai dengan nilai terendah sebagai peringkat terakhir,dengan ketentuan peringkat yang sama, dituangkan dalam berita acara dan: diumumkan secara terbuka paling lambat 1 (satu) hari . setelah hari pelaksanaan seleksi tambahan secara : tertulis. Ta Laga| Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan hasil seleksi | tambahan secara administrasi yang dilanjutkan dengan seleksi tambahan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4). dengan menempatkan urutan peringkat o hasil seleksi secara tertulis bakal calon Kepala Desa . . sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pada peringkat tertinggi sampai denganperingkat terendah perolehan dibawah urutan peringkat terendah hasil seleksi secara administrasi bakal. calon Kepala Desa yang telah
(8)dinyatakanlulus sebagai calon Kepala Desa sebagaimana: | dimaksud pada ayat (5) paling lambat 1 (satu) hari: “setelah hari pelaksanaan seleksi tambahan secara: “tertulis. : |: 0 Apabila berdasarkan hasil seleksi tambahan secara .a tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat. perolehan nilai yang sama yang menyebabkan bakal... calon Kepala Desa yang akan ditetapkan sebagai calon ".: Kepala Desa jumlahnya masih lebih dari 5 (lima) orang maka dilanjutkan dengan melakukan seleksi tambahan . “secara tertulis hanya terhadap bakal calon Kepala Desa yang memperoleh nilai yang sama tersebut sedangkan . bakal calon Kepala Desa yang perolehan nilainya berada '. : diperingkat di atasnya dinyatakan telah lulus'seleksi ' at tambahan dan dilanjutkan dengan proses yang sama sebagaimana dimakud pada ayat (6) dan ayat (7) sampai | diperoleh bakal calon Kepala Desa yang akan ditetapkan — 9
(10)'— sebagai calon Kepala Desa jumlahnya 5 (lima) orang. Untuk melaksanakan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (8), panitia pemilihan . Kepala Desa menyampaikan permohonan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melalui Camat dalam hal . penyediaan materi dan tenaga penguji. Setelah melaksanakan seleksi tambahan secara tertulis ' . panitia menetapkan 5 (lima) orang bakal calon Kepala' “Desa sebagai Calon Kepala Desa paling lambat 1 (satu)1 hari setelah hari pelaksanaan seleksi tambahan secara ' tertulis. 6
(11)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan seleksi tambahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

4.Bagian ketujuh diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
5.Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

(1)Calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan terhadap hasil Pemilihan Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal ditetapkan hasil perhitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
(2)Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh calon Kepala Desa yang selisih perolehan suaranya dari calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak kurang dari 246 (dua persen).
(3)Dalam hal penyelesaian pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati wajib menyelesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis. Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal 28 Desember 2016 BUPATI BENGKALIS, AMRIL MININ Diundangkan di Bengkalis pada tanggal 29 Desember 2016 Pit. SEKRETARIS D H KABUPATEN BENGKALIS H. ARIANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU (9.117.C/2016) . 7 — PENJELASAN - ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR TAHUN 2016 : TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANGPEMILIHAN KEPALA DESA A. PENJELASAN UMUM Peraturan Daerah ini merupakan bentuk tindaklanjut dari Keputusan . Mahkamah Konstitusi. Nomor 128/PUU-XIII/2015 dan Surat Edaran Menteri: | Dalam Negeri Nomor 140 /3476/SJ.tentang Penguatan Penyelenggaraan » . . Pemerintahan Desa, untuk itu Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 .7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu dilakukan perubahan untuk . disesuaikan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Perubahan Peraturan Daerah ini juga dilakukan terkait dengan perbaikan | an terhadap redaksi bahasa dan penyempurnaan terhadap penyelesaian sengketa '. terhadap hasil perhitungan suara, agar tidak terjadi multitafsir dalam - pelaksanaannya. Pa Ha Tn ae . B. PASAL DEMI PASAL” 'Pasal 1 Angka 1

Pasal 23

Huruf a an . . NN NN - Surat 'keterangan sebagai bukti WNI dari Kepala Dinas | Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis. : Huruf b Surat pernyataan bertagwa. kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuat | oleh yangbersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup. Huruf c Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Ka| Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan- memelihara keutuhan Negara- Republik . Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup. | Huruf d. Yang dimaksud dengan berpendidikan paling rendah tamat “sekolah menengah pertama atau sederajat adalah berijazah paling rendah Sekolah Menengah' Pertama atau sederajat yaitu lulus : “Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang disamakan dengan : SMP antara lain seperti Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), . Madrasah: 'Tsanawiyah (MTs), Paket B, Ujian Persamaan (UPER), : . Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) atau sebutan lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan Pendidikan yang berlaku. . Ijazah: dari tingkat dasar. sampai terakhir di legalisasi oleh pejabat - yang berwenang. . NN, 8 Huruf ee. | Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat : mendaftar dibuktikan dengan | akte kelahiran atau surat: NN keterangan kelahiran. Huruf f Surat pernyataan bersedia dicalonkan. menjadi Kepala Desa yang . | dibuat oleh yang bersangkutan di atas segel atau bermaterai 0 cukup. 2 Hurufg: Dihapus| Huruf h: Cukupjelas .Hurufi Surat " (keterangan dari ketua pengadilan. bahwa tidak pernah. : dijatuhi pidana. penjara berdasarkan putusan pengadilan yang Was telah mempuyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.. Hurufj: Surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang 0 dicabut hak pilihnya sesuai Sengan putusan pengadilan yang.telah mempunyai hukum tetap. : Huruf k: Berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan berbadan f sehat dari rumah:sakit umum/rumah sakit pemerintah. Huruf 1. Tidakpernah: menjabat sebagai Kepala" Desa selama 3 (tiga) kali masajabatan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah 'Daerah serendah-rendahnya oleh pejabat eselon II “yang: membidangi Pemerintahan dan surat pernyataan dari yang . bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3. (tiga) kali masa jabatan. . Huruf m Pemahaman terhadap adat istiadat. melayu Riau berupa surat rekomendasi dari Lembaga “Adat Melayu Riau Kabupaten ' Bengkalis, yang dalam hal inidilaksanakan oleh Lembaga Adat Melayu Riau Kecamatansetempat. . Huruf n Yang dimaksud dengan “penduduk Desa .setempat” adalah orang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa setempat atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk Desa setempat. Penduduk Desa pemekaran yang masih: menggunakan Kartu . Tanda Penduduk atau tanda bukti yang sah sebagai penduduk yang diterbitkan sebelumnya pada Desa induk karena belum ada penggantian dan atau perubahan nama 'Desa oleh instansi pemerintah yang melaksanakan urusan kependudukan, maka orang tersebut hanya dapat menggunakan Kartu Tanda Penduduk Desa induk atau tanda bukti yang sah sebagai penduduk Desa .. 9... “setempat pada Desa pemekaran sesuai dengan alamat orang yang f bersangkutan (tidak dapat digunakan pada Desa induk). 'Angka2 ||

Pasal 27

Kanan Ayat (1) » Cukup jelas. 0 — - Ayat (2) | Huruf « a Cukup jelas. Huruf b Materi untuk pelaksaan : seleksi tertulis dibuat dan disiapkan 0. oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten. - .na Ayat (3) 0 '' Cukupjelas. Angka 3 Kan

Pasal 27A

| Ayat (1) - Huruf a | ..Cukup jelas. h |Huruf b. — Cukup jelas HurufCc... Cukup jelas. “Ayat (2)... Cukup jelas. Naa Ayat (3) | NN Cukup jelas. TN Ayat

(4). “Cukup jelas. “Ayat (5) | Cukup jelas. Ayat (6) | Cukupjelas. .. Ayat (7) 3 Cukup jelas. | “Ayat(8) | Cukup jelas. Ta | — Ayat (9) Ta : Cukup jelas. ai p Pp Ayat (10) Cukup jelas.— Ayat (11) —. Cukupjelas. Angka 4 Ka Tn | —

Pasal 50

| Ayat (1) 0 Cukup jelas Ka Ayat (2). an — Cukupjelas Ayat (3) h Ta Cukupjelas . Pasal II | 0 Cukupjelas TAMBAHAN. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NOMOR Oa 10 Aa p BENGKALIS TAHUN 2016

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…