DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 25 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penyertaa Modal, Pelaksanaan Penyertaan Modal, Pengelolaan Anggaran Penyertaan Modal, Pengelolaan Anggaran Penyertaan Modal, Pertanggungjawaban, Pembagian Deviden, Pengawasan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan untuk peningkatan akses Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta menggerakkan perekonomian nasional dan daerah, membuka lapangan pekerjaan, membantu pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
4.Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang Sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
20.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2014; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG dan BUPATI BENGKAYANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang yang terdiri dari Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Anggota.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang;
6.Modal adalah aset dalam bentuk uang dan bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomi;
7.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap penempatan sejumlah dana dan / atau barang oleh daerah untuk investasi jangka panjang daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan;
8.Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dilakukan secara berkelanjutan tanpa ada niat di perjual belikan atau ditarik kembali untuk menghasilkan pendapatan;
9.Pihak Ketiga adalah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut PT. JAMKRIDA yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan kredit;
10.Deviden adalah bagian keuntungan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat yang diperoleh secara sah yang di bagikan kepada Para Pemegang Saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki;
11.Saham adalah bukti penyertaan sejumlah uang/modal yang telah disetorkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
12.Tambahan Penyertaan Modal adalah tambahan terhadap jumlah penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat yang yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada PT. JAMKRIDA Kalimantan Barat dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan ekonomi khususnya Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
(2)Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang kepada PT. JAMKRIDA adalah :
1. a.pemenuhan modal pada PT. JAMKRIDA guna memberikan jasa penjaminan kredit kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
2. b.mendorong kegiatan usaha lembaga Penjaminan Kredit Daerah di Kalimantan Barat agar dapat diselenggarakan secara efisien, efektif dan berkesinambungan serta bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian daerah;
3. c.memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada PT. JAMKRIDA Kalimantan Barat sebesar Rp. 1.750.000.000.- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap selama 2 (dua) tahun mulai Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai:
1. a.Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 875.000.000.- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 875.000.000.- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
(3)Apabila jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak terpenuhi dan / atau tidak cukup terpenuhi, maka kekurangan tersebut dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya sampai terpenuhinya jumlah yang ditetapkan hingga tahun anggaran 2016;
(4)Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada PT. JAMKRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 4

Seluruh Penyertaan Modal yang disetorkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1)Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bupati.
(2)Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang dilaksanakan dengan :
1. a.memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
2. b.memperhatikan rencana anggaran dan rencana bisnis PT. JAMKRIDA;
3. c.memperhatikan kinerja PT. JAMKRIDA.

BAB V

PENGELOLAAN ANGGARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Pengelolaan anggaran penyertaan modal dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bengkayang yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal, Bendahara Umum Daerah berkewajiban untuk.

a.meneliti kelengkapan dan dokumen pembayaran/pemindahan kas dari Kas Umum Daerah ke rekening Bank atas nama PT. JAMKRIDA;
b.menguji kebenaran pengeluaran pembiayaan dan ketersediaan dana anggaran pada rekening berkenaan.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

PT. JAMKRIDA setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan yang telah di audit.

BAB VII

PEMBAGIAN DEVIDEN

Pasal 9

(1)Deviden atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada akhir tahun buku PT. JAMKRIDA menjadi hak daerah.
(2)Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bengkayang dan dicatat pada kelompok Pendapatan Asli Daerah pada Jenis Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Bupati dapat menunjuk Pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal pada PT. JAMKRIDA.
(2)Dalam rangka pengawasan terhadap penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab kepada Bupati dan melaporkan pelaksanaan penyertaan modal secara berkala kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…