DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang No. 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Ditetapkan: 4 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dimaksudkan untuk memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta menyiapkan diri untuk memenuhi standar internasional terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan suatu perusahaan memiliki berbagai dampak bagi masyarakat, baik dampak ekonomi, lingkungan maupun sosial, sehingga perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan;
c.bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan komitmen bisnis perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, seraya meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas;
d.bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar perusahaan yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari suatu kegiatan usaha perusahaan di Kabupaten Bengkayang diperlukan adanya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu

Menetapkan

Menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5059);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
16.Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
17.Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
20.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG dan BUPATI BENGKAYANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah Tanggung Jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
5.Pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum maupun yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang- undangan maupun yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
7.Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPPT adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkayang
8.Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
9.Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
10.Forum pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa perusahaan yang melaksanakan program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dimaksudkan untuk:

a.memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta menyiapkan diri untuk memenuhi standar internasional terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan
b.memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di daerah.

Pasal 3

Pengaturan mengenai Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bertujuan:

a.memberikan batasan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
b.memberikan landasan/dasar dalam penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
c.terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan secara terpadu dan berdayaguna;
d.melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak yang tidak berwenang;
e.meminimalisir dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
f.memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah melakukan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN PEMBIAYAAN

Pasal 4

(1)Ruang lingkup tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup, dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program pemerintah daerah.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.
(3)Wilayah Kecamatan yang tidak terdapat perusahaan yang memiliki program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat mengusulkan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan kepada perusahaan atau forum pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan kabupaten dengan tembusan kepada Bupati.
(4)Bupati dapat menindaklanjuti usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melalui koordinasi perusahaan atau forum pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.
(5)Forum pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan kabupaten dapat melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan forum tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan provinsi dalam menyusun dan merealisasikan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan perusahaan tingkat nasional.

Pasal 5

(1)Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup, dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih perusahaan setelah dipotong pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
(2)Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan menganggarkan biaya dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan, dan kinerja keuangannya.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 6

(1)Pelaksana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan perusahaan yang berstatus badan hukum.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di daerah.
(3)Perusahaan pelaksana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau milik daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, perusahaan wajib:

a.menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan prinsip tanggungjawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan;
b.menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian fungsi lingkungan; dan
c.menetapkan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

Pasal 8

(1)Program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan meliputi:
1. a.program kemitraan dan bina lingkungan;
2. b.kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
3. c.program langsung pada masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, ketrampilan, dan infrastruktur.
(2)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan usaha perusahaan dan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.
(3)Dalam menyusun program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, perusahaan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka harmonisasi dengan program pembangunan daerah.

Pasal 9

Program kemitraan dan bina lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Pasal 10

(1)Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
(2)Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek kegiatan:
1. a.penelitian dan pengkajian kebutuhan;
2. b.penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
3. c.pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
4. d.pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
5. e.pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu, produk, dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
6. f.meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
7. g.mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…