DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang No. 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 8 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Pencegahan Perdagangan Orang, Penanganan Korban Perdaganagan orang, Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial, Rencana Aksi Daerah, Gugus Tugas dan Pusat Pelayanan Terpadu, Hak dan Kewajiban Masyarakat, Peran Serta Masyarakat, Kerjasama dan Kemitraan, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, Sanksi Administrasi, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perdagangan orang mempunyai jaringan perdagangan yang luas dan dengan kondisi geografis Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu tempat transit perdagangan orang sehingga diperlukan kebijakan daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah untuk melindungi warga masyarakat Kabupaten Bengkayang dari tindakan perdagangan orang terutama perempuan dan anak;
c.bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mewajibkan Pemerintah Daerah menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143); 2
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimation Agains Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 3
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Chlid Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 4818);
17.Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
18.Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 4
20.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak;
21.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
22.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG dan BUPATI BENGKAYANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5.Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau 5 posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
6.Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.
7.Orang adalah orang perseorangan.
8.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9.Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
10.Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
11.Pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta, yang selanjutnya disebut PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
12.Pencegahan Preemtif adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
13.Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan DPRD Kabupaten Bengkayang, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14.Tindakan Preventif adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang melalui pengawasan, perizinan, pembinaan dan pengendalian.
15.Penanganan korban Perdagangan Orang adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk penyelamatan, penampungan, pendampingan dan pelaporan.
16.Rehabilitasi adalah pemulihan korban dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
17.Reintegrasi sosial adalah merupakan kegiatan untuk menindaklanjuti program rehabilitasi sehingga antara korban, keluarga, dan masyarakat 6 kembali terjalin dalam suatu komunitas yang saling membutuhkan dan korban tidak kembali menjadi korban perdagangan orang.
18.Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
19.Surat Rekomendasi Bekerja di luar Daerah, yang selanjutnya disingkat SRBD adalah surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh lurah/kepala desa bagi setiap orang yang akan bekerja di luar daerah.
20.Gugus Tugas adalah satuan tugas yang dibentuk dalam rangka melaksanakan koordinasi dan merealisasikan secara optimal kegiatan yang terkait dengan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang khususnya anak dan perempuan.
21.Rencana Aksi Daerah adalah rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan prinsip:

a.penghormatan dan pengakuan terhadap hak dan martabat manusia;
b.kepastian hukum;
c.proporsionalitas;
d.nondiskriminasi; dan
e.perlindungan.

Pasal 3

Tujuan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.mencegah sejak dini perdagangan orang;
b.memberikan perlindungan terhadap orang dari eksploitasi dan perbudakan manusia;
c.menyelamatkan dan merehabilitasi korban perdagangan orang; 7
d.memberikan dukungan bagi peningkatan pendidikan dan perekonomian korban perdagangan orang beserta keluarganya; dan
e.meningkatkan kepekaan dan kesadaran masyarakat tentang ancaman perdagangan orang.

BAB III

PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG

Pasal 4

(1)Kebijakan pencegahan preemtif perdagangan orang di daerah dilakukan melalui:
1. a.peningkatan jumlah dan mutu pendidikan, baik formal maupun nonformal bagi masyarakat;
2. b.pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
3. c.pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat; dan
4. d.membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perdagangan orang.
(2)Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan seluas-luasnya kepada masyarakat tentang nilai moral dan/atau keagamaan.
(3)Pelaksanaan kebijakan pencegahan preemtif perdagangan orang di daerah dan pelaksanaan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang:
1. a.hukum;
2. b.sosial;
3. c.pendidikan;
4. d.kesehatan;
5. e.ketenagakerjaan; dan
6. f.perekonomian.
(4)Pelaksanaan kebijakan pencegahan preemtif perdagangan orang di daerah dan pelaksanaan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan sosial. 8

Pasal 5

(1)Tindakan preventif perdagangan orang di daerah dilakukan melalui:
1. a.membangun sistem penanganan yang efektif dan responsif;
2. b.mewujudkan sistem perizinan yang jelas, pasti dan rasional;
3. c.membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
4. d.melakukan pendataan, pembinaan dan meningkatkan pengawasan terhadap setiap PPTKIS dan korporasi yang berada di daerah;
5. e.melakukan pendataan dan memonitor terhadap setiap tenaga kerja penduduk daerah yang akan bekerja di luar daerah;
6. f.membangun jejaring dan kerjasama dengan aparatur penegak hukum, aparatur pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia; dan/atau
7. g.mendukung dibukanya pos pengaduan adanya tindak pidana Perdagangan Orang.
(2)Pelaksanaan kebijakan pencegahan preventif perdagangan orang di daerah dilaksanakan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang:
1. a.sosial;
2. b.pendidikan; dan
3. c.ketenagakerjaan.
(3)Pelaksanaan kebijakan pencegahan preventif perdagangan orang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang.
(2)Setiap orang dilarang memperdagangkan dan/atau mempekerjakan serta melibatkan anak pada pekerjaan terburuk.
(3)Pekerjaan terburuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon, dan penghambaan serta kerja paksa, termasuk pengerahan anak secara paksa; 9
2. b.pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi atau untuk pertunjukan porno;
3. c.pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional; dan
4. d.pekerjaan yang sifat atau lingkungan tempat pekerjaan dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.
(4)Pemerintah Daerah, instansi terkait, dan masyarakat bekerjasama melakukan upaya penanggulangan bentuk pekerjaan tidak layak untuk anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi serangkaian tindakan baik berupa preemtif, preventif, represif, rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam bentuk bimbingan, penyuluhan, penindakan di tempat yang potensial menimbulkan bentuk pekerjaan tidak layak untuk anak serta pemulihan.

Pasal 7

(1)Setiap orang yang akan bekerja di luar daerah mengajukan SRBD dari Lurah/Kepala Desa setempat tanpa dipungut biaya.
(2)Pengajuan SRBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh pemohon kepada Lurah/Kepala Desa setempat dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
1. a.mengajukan permohonan tertulis;
2. b.fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
3. c.fotocopy kartu keluarga yang masih berlaku;
4. d.menyertakan akte kelahiran atau surat kenal lahir;
5. e.surat keterangan akan bekerja di luar daerah dari ketua Rukun tetangga setempat;
6. f.bagi anak yang berusia 15 (lima belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun menyertakan surat izin dari orangtua atau wali apabila orangtua telah meninggal dunia; dan
7. g.bagi yang telah menikah, suami/istri yang bersangkutan perlu membubuhkan persetujuan dari istri/suami pada surat permohonan tersebut.
(3)Apabila melalui jasa dari suatu PPTKIS, korporasi atau perantara yang datang langsung di wilayah kelurahan/desa, maka PPTKIS atau perantara tersebut wajib melaporkan secara tertulis dan resmi kepada Lurah/Kepala Desa, lengkap dengan data identitas perusahaaan dan identitas calon tenaga kerja serta jenis pekerjaan yang ditawarkan, alamat dan nama perusahaan dan/atau tempat kerja serta penawaran kerja tertulis dari perusahaan dan/atau tempat kerja calon pengguna. 10
(4)Lurah/Kepala Desa melaporkan SRBD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada SKPD yang membidangi tenaga kerja, secara berkala setiap bula).
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengajuan dan pemberian SRBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Pengusaha dan penyalur yang akan merekrut tenaga kerja dan/atau pekerja dari daerah lain untuk dipekerjakan dan berdomisili di daerah sebagai pekerja jasa hiburan malam antara lain di diskotik, karaoke dan panti pijat wajib menyampaikan surat keterangan/rekomendasi dari instansi daerah asal kepada Camat melalui Lurah/Kepala Desa setempat.
(2)Setiap orang/badan yang melakukan usaha jasa hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan laporan penggunaan tenaga kerjanya ke SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melakukan penanganan korban perdagangan orang melalui:
1. a.penjemputan, penampungan dan pendampingan terhadap korban perdagangan orang di daerah;
2. b.koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk proses pemulangan bagi korban perdagangan orang di daerah;
3. c.pelaporan tentang adanya tindak pidana perdagangan orang kepada aparatur penegak hukum yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
4. d.pemberian bantuan hukum dan pendampingan bagi korban perdagangan orang.
(2)PPTKIS atau orang perorangan wajib memulangkan korban yang direkrut sebagai tenaga kerja dan menjadi korban perdagangan orang.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan korban perdagangan orang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

REHABILITASI DAN REINTEGRASI SOSIAL

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah wajib melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban perdagangan orang melalui: 11
1. a.pemulihan kesehatan fisik dan psikis bagi korban perdagangan orang;
2. b.reintegrasi sosial korban perdagangan orang ke keluarganya atau lingkungan masyarakatnya; dan/atau
3. c.pemberdayaan ekonomi dan/atau pendidikan terhadap korban perdagangan orang.
(2)Pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang:
1. a.sosial;
2. b.ekonomi;
3. c.pendidikan; dan
4. d.kesehatan.
(3)Pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan sosial.
(4)Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban perdagangan orang dengan:
1. a.membuka tempat penampungan bagi korban perdagangan orang;
2. b.memberikan bantuan baik moril maupun materiil bagi korban perdagangan orang; dan
3. c.melakukan pendampingan dan/atau bantuan hukum bagi korban perdagangan orang.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi dan reintegrasi sosial diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…