DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang No. 12 Tahun 2015

Nomor: 12
Tahun: 2015
Ditetapkan: 8 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 113

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Obyek da Potensi Bahaya Kebakaran, Pencegahan bahaya Kebakaran, Penanggulangan Kebakaran, Bencana Lain, Pengujian, Pengendalian Keselamatan Kebakaran, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa di wilayah Kabupaten Bengkayang sering terjadi kebakaran yang menimbulkan kerugian besar, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 2
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- 3 Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
17.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
18.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
19.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
20.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
21.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
22.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
24.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang; 4
25.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG dan BUPATI BENGKAYANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang membidangi dan bertanggung jawab terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain.
5.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah pimpinan perangkat daerah yang membidangi Kebakaran dan bertanggung jawab dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain.
6.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha,kegiatan sosial,budaya,maupun kegiatan khusus.
7.Bangunan Perumahan adalah bangunan gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
8.Kendaraan Bermotor Umum adalah moda angkutan penumpang yang diperuntukan untuk melayani masyarakat umum.
9.Kendaraan Bermotor Khusus adalah moda angkutan yang khusus diperuntukkan untuk mengangkut Bahan Berbahaya. 5
10.Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
11.Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon- pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan Kota oleh Pejabat yang berwenang.
12.Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
13.Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
14.Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.
15.Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas.
16.Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api lambat.
17.Bahaya Kebakaran Sedang I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua setengah) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.
18.Bahaya Kebakaran Sedang II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.
19.Bahaya Kebakaran Sedang III adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjalaran api agak cepat apabila terjadi kebakaran.
20.Bahaya Kebakaran Berat I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menimbulkan panas tinggi serta penjalaran api cepat apabila terjadi kebakaran.
21.Bahaya Kebakaran Berat II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi serta penjalaran api sangat cepat apabila terjadi kebakaran.
22.Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
23.Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan gedung.
24.Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang dipasang pada bangunan gedung. 6
25.Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang selanjutnya disingkat MKKG adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
26.Alat Pemadam Api Ringan adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pemadam Api Berat (APAB) yang menggunakan roda.
27.Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
28.Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran adalah sistem pemadam kebakaran yang berada dalam bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran 2,5 (dua setengah) inci, 1,5 (satu setengah) inci dan kombinasi.
29.Hidran Halaman adalah hidran yang berada di luar bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua setengah )inci.
30.Sistem Springkler Otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
31.Sistem Pengendalian Asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengeluarkan asap dari bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sampai batas aman pada saat kebakaran terjadi.
32.Bencana Lain adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda, selain kebakaran, antara lain gedung runtuh, banjir, ketinggian, kecelakaan transportasi dan Bahan Berbahaya.
33.Uji Mutu Bahan/Komponen adalah uji ketahanan api, kinerja bahan/komponen proteksi pasif dan aktif dan peralatan penanggulangan kebakaran.
34.Badan Pengelola adalah badan yang bertugas untuk mengelola rumah susun.
35.Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
36.Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

BAB II

OBYEK DAN POTENSI BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 2

Obyek pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi:

a.bangunan gedung;
b.bangunan perumahan;
c.kendaraan bermotor;
d.bahan berbahaya;
e.hutan kota; dan
f.lahan. 7

Pasal 3

(1)Potensi bahaya kebakaran pada bangunan gedung didasarkan pada:
1. a.ketinggian;
2. b.fungsi;
3. c.luas bangunan gedung; dan
4. d.isi bangunan gedung.
(2)Klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri dari:
1. a.bahaya kebakaran ringan;
2. b.bahaya kebakaran sedang; dan
3. c.bahaya kebakaran berat.
(3)Bahaya kebakaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
1. a.sedang I;
2. b.sedang II; dan
3. c.sedang III.
(4)Bahaya kebakaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari:
1. a.berat I; dan
2. b.berat II.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Bangunan perumahan di lingkungan permukiman yang tertata mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan dan bangunan perumahan di lingkungan permukiman yang tidak tertata mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang III.

Pasal 5

(1)Kendaraan bermotor yang diatur dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran terdiri dari:
1. a.kendaraan umum; dan
2. b.kendaraan khusus.
(2)Kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang I.
(3)Kendaraan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai potensi bahaya kebakaran berat II. 8

Pasal 6

(1)Bahan Berbahaya terdiri dari:
1. a.bahan berbahaya mudah meledak (explosives);
2. b.bahan gas bertekanan (compressed gasses);
3. c.bahan cair mudah menyala (flammable liquids);
4. d.bahan padat mudah menyala (flammable solids) dan/atau mudah terbakar jika basah (dangerous when wet);
5. e.bahan oksidator, peroksida organik (oxidizing substances);
6. f.bahan beracun (poison);
7. g.bahan radio aktif (radio actives);
8. h.bahan perusak (corrosives); dan
9. i.bahan berbahaya lain (miscellaneous).
(2)Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai potensi bahaya kebakaran berat II.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pencegahan dan penanganan insiden Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Hutan Kota yang lokasinya tidak berdekatan dengan permukiman mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan, sedangkan Hutan Kota yang lokasinya berdekatan dengan permukiman dan/atau bangunan gedung mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang II.

Pasal 8

(1)Lahan yang lokasinya tidak berdekatan dengan permukiman mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan, sedangkan lahan yang lokasinya berdekatan dengan permukiman dan/atau bangunan gedung mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang II.
(2)Lahan Gambut yang lokasinya tidak berdekatan dengan permukiman mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang II, sedangkan lahan yang lokasinya berdekatan dengan permukiman dan/atau bangunan gedung mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang III.

BAB III

PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 9

(1)Setiap pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung dan lingkungan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib berperan aktif dalam mencegah kebakaran.
(2)Untuk mencegah kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung wajib menyediakan:
1. a.sarana penyelamatan jiwa;
2. b.akses pemadam kebakaran;
3. c.proteksi kebakaran;
4. d.manajemen keselamatan kebakaran gedung; dan
5. e.manajemen keselamatan kebakaran lingkungan.

Pasal 10

(1)Setiap bangunan gedung wajib dilengkapi dengan sarana penyelamatan jiwa.
(2)Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.sarana jalan ke luar;
2. b.pencahayaan darurat tanda jalan ke luar;
3. c.petunjuk arah jalan ke luar;
4. d.komunikasi darurat;
5. e.pengendali asap;
6. f.tempat berhimpun sementara; dan
7. g.tempat evakuasi.
(3)Sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
1. a.tangga kebakaran;
2. b.ramp;
3. c.koridor;
4. d.pintu;
5. e.jalan/pintu penghubung;
6. f.balkon;
7. g.saf pemadam kebakaran; dan
8. h.jalur lintas menuju jalan ke luar.
(4)Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
(5)Sarana penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap bangunan gedung, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian bangunan gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem springkler otomatis.
(6)Selain sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), eskalator dapat difungsikan sebagai sarana jalan ke luar.
(7)Tempat berhimpun sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f harus memenuhi persyaratan dan dapat disediakan pada suatu lantai pada bangunan yang karena ketinggiannya menuntut lebih dari satu tempat berhimpun sementara. 10
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sarana penyelamatan jiwa dan eskalator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks113PDFHirarki

Memuat teks peraturan…