DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 25 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penyertaa Modal dalam Bentuk Barang, Laporan Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan, Pembagian Keuntungan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pengembangan dan meningkatkan kinerja dan memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan Daerah, dipandang perlu melakukan penyertaan modal dari pemrintah Daerah guna memperkuat struktur permodalan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkayang.
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Berupa Barang Milik Daerah pada Perusahan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang. Mengingat :

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1962 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3791);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2865);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5165);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
19.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010;
20.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG dan BUPATI BENGKAYANG

Menetapkan

Memutuskan : Menetapkan : PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG BERUPA BARANG MILIK DERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang.
3.Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.
6.Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, dan hak-hak lainnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha inventasi jangka panjang daerah dalam Penyertaan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.
8.Pihak Ketiga adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bengkayang.
9.Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham.
10.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahan Daerah dan bentuk badan hukum lainnya dari Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang.
11.Investasi permanen adalah investasi yang dilakukan secara berkelanjutan tanpa ada niat diperjual belikan atau ditarik kembali untuk menghasilkan pendapatan.
12.Bagian dari keuntungan Perusahan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang dibagikan kepada Para Pemegang Saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah yang dimiliki.
13.Perusahan Daerah Air Minum Kebupaten Bengkayang yang selanjutnya disingkat PDAM Kabupaten Bengkayang adalah perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
14.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud dilakukan Penyertaan Modal Dalam Bentuk Barang adalah untuk memperkuat struktur modal Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang.
(2)Tujuan dilakukan Penyertaan Modal Dalam Bentuk Barang Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkayang adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha perusahaan daerah dimaksud dalam upaya menambah Pendapatan Daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DALAM BENTUK BARANG

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal sebesar Rp. 45.058.875.920,- dalam bentuk Barang Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang pada PDAM Kabupaten Bengkayang, dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Instalasi Sumber Riam Madi Rp. 1.058.068.115,-
2. b.Instalasi Pengolahan Riam Madi Rp. 6.236.403.132,-
3. c.Instalasi Transmini dan Distribusi Riam Madi Rp. 32.000.093.908
4. d.Instalasi Aset Lainnya Rp. 3.048.640.765,-
5. e.Jaringan Air Bersih Kota Bengkayang Rp. 1.135.399.000,-
6. f.Jaringan Air Bersih Dusun Malosa Kelurahan Sebalo Rp. 173.872.000,-
7. g.Jaringan Air Bersih Dusun Mabak Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar Rp. 198.504.000,-
8. h.Jaringan Air Bersih Desa Bani Amas Kecamatan Bengkayang Rp. 497.895.000,-
9. i.Jaringan Air Bersih Riam Tampe terdiri :  Pemasangan pipa di Dusun Tampe Suka Mulia Kecamatan Bengkayang senilai Rp. 669.258.000,-  Rehabilitasi Jaringan Pipa dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) di Dusun Tampe, Desa Suka Mulia, Kecamatan senilai Rp. 40.742.000,-
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan modal yang harus tercatat pada neraca pada PDAM Kabupaten Bengkayang.

Pasal 4

Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bupati Bengkayang.

BAB IV

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkayang setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan.

Pasal 6

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkayang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Bupati pada saat berakhirnya Tahun Anggaran yang bersangkutan

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap Tambahan Setoran Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Maka Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kegiatan tersebut bertanggungjawab kepada Bupati dan melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala.

BAB VII

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 8

(1)Keuntungan dari modal pemerintah Kabupaten Bengkayang yang dibagikan setiap akhir tahun buku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkayang menjadi hak daerah Kabupaten Bengkayang.
(2)Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Umum Daerah.

Pasal 9

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang. BUPATI BENGKAYANG, Cap/Ttd SURYADMAN GIDOT LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2015 NOMOR : 2 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (3/2015) Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal 25 Mei 2015 Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal 28 Mei 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKAYANG, Cap/Ttd KRISTIANUS ANYIM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG BERUPA BARANG MILIK DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BENGKAYANG I. PENJELASAN UMUM Sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negera/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkayang adalah salah satu sarana kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi sebagai sarana pengembangan ekonomi daerah dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah, oleh karena itu penambahan penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Berupa Barang Milik Daerah pada Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bengkayang. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…