DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang No. 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 4 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian Organisasi Perangkat Daerah sehingga perlu dilakukan Perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724;
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Propinsi dan Kabupaten/Kota;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah;
21.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
22.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG dan BUPATI BENGKAYANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Bab II Pasal 2 huruf c angka 1, angka 6, diubah; huruf d angka4 dan angka 7 diubah, angka 5 dihapus dan ditambah 2 (dua) angka yakni angka 12 dan angka 13 sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, terdiri dari :

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Dinas Daerah, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum;
4. 4.Dinas Pertanian;
5. 5.Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
6. 6.Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
7. 7.Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
8. 8.Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. 10.Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan;
11. 11.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. 12.Dinas Kelautan dan Perikanan;
13. 13.Dinas Pendapatan Daerah;
d.Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari:
1. 1.Inspektorat;
2. 2.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. 3.Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat;
4. 4.Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
5. 5.Dihapus;
6. 6.KantorKesatuan Bangsa dan Politik;
7. 7.Badan Lingkungan Hidup Daerah;
8. 8.Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah;
9. 9.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
10. 10.Rumah Sakit Umum Daerah;
11. 11.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
12. 12.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
13. 13.Kantor Pemuda dan Olah Raga;
e.Satuan Polisi Pamong Praja;
f.Kecamatan;
g.Kelurahan;
h.Lembaga Lain, terdiri dari:
1. 1.Badan Pengelola Perbatasan dan Daerah Tertinggal;
2. 2.Badan Penanggulangan Bencana Daerah (tipe B);
3. 3.Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
4. 2.Ketentuan BAB V Bagian Pertama diubah, Ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 diubah, sehingga Ketentuan Bagian Pertama berbunyi sebagai berikut :

BAB V

DINAS DAERAH

Pasal 11

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan dan kebudayaan lingkup Kabupaten;
c.pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tenaga pendidikan dan kependidikan, pendidikan menengah dan tinggi, pendidikan dasar dan Taman Kanak-Kanak, pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga pelajar lingkup Kabupaten;
d.pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dan kebudayaan lingkup Kabupaten;
e.pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas; dan
f.pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 14

(1)Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan kebudayaan terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahi:
  1. 1.Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan;
  3. 3.Subbagian Aset, Monitoring dan Evaluasi.
3. c.Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, membawahi :
  1. 1.Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
  2. 2.Seksi Sarana dan Prasarana PAUDNI;
  3. 3.Seksi Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Non Formal dan Informal.
4. d.Bidang Pendidikan Dasar, membawahi:
  1. 1.Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar;
  2. 2.Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;
  3. 3.Seksi Tenaga Kependidikan dan Non Kependidikan Pendidikan Dasar.
5. g.Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi, membawahi :
  1. 1.Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah dan Tinggi;
  2. 2.Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah dan Tinggi.
6. e.Bidang Kebudayaan, Olahraga Pelajar dan Pramuka, membawahi :
  1. 1.Seksi Kebudayaan;
  2. 2.Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Kebudayaan, Olahraga Pelajar dan Pramuka;
  3. 3.Seksi Olahraga Pelajar dan Pramuka.
7. f.Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
(4)Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
(6)Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
(7)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
(8)Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3.Ketentuan Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, penyuluhan dan ketahanan pangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanangan Pemerintah Kabupaten di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, penyuluhan dan ketahanan pangan daerah.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas Pertanian mempunyai fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, penyuluhan dan ketahanan pangan daerah;
b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, penyuluhan dan ketahanan pangan daerah;
c.pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, penyuluhan dan ketahanan pangan daerah;
d.pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, penyuluhan dan ketahanan pangan daerah;
e.pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas; dan
f.pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 26

(1)Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahi:
  1. 1.Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Subbagian Data dan Statistik Pertanian;
  3. 3.Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan.
3. c.Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi:
  1. 1.Seksi Tanaman Pangan;
  2. 2.Seksi Hortikultura;
  3. 3.Seksi Perlindungan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.
4. d.Bidang Peternakan, membawahi:
  1. 1.Seksi Pengembangan Usaha Peternakan;
  2. 2.Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet);
  3. 3.Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan.
5. e.Bidang Perluasan Areal dan Sarana Prasarana Pertanian, membawahi:
  1. 1.Seksi Perluasan Areal, Pengelolaan Lahan dan Air;
  2. 2.Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian;
  3. 3.Seksi Pengelolaan Hasil dan Pemasaran.
6. f.Bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, membawahi:
  1. 1.Seksi Pendataan, Distribusi, Ketersediaandan Monitoring Ketahanan Pangan;
  2. 2.Seksi Sumber Daya Penyuluh Pertanian;
  3. 3.Seksi Kelembagaan Penyuluh dan Petani.
7. g.Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
(4)Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
(6)Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
(7)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
(8)Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4.Ketentuan Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…