Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2016
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 3
Ringkasan
Pasal I perubahan ketentuan BAB III Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Ketentuan Bab XIX Pasal 34 dihapus
Pasal I perubahan ketentuan BAB III Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Ketentuan Bab XIX Pasal 34 dihapus
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
-2
1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG Dan BUPATI BENGKAYANG MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN Pasal I I. ketentuan BAB III Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), diubah sebagai berikut:
II. Ketentuan Bab XIX Pasal 34 dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang. Ditetapkan di pada tanggal Bengkayang 12 April 2016 BUPATI BENGKAYANG, TTD SURYADMAN GIDOT Diundangkan di Bengkayang pada tanggal 14 April 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG, TTD KRISTIANUS ANYIM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2016 NOMOR 1 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG PROVINS! KALIMANTAN BARAT: 1 / 2 0 1 6 Salinan sesuai dengan aslinya KEP HUKUM -5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN I. Penjelasan Umum Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan Negara dan Pembangunan Nasioanal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dalam Pasal 45 berbunyi : pada ayat (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35 % (tiga puluh lima persen). pada ayat (2) Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandiuap/spa, tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Peraturan Daerah Nomor 1 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) tarif pajak hiburan biasa ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) ditinjau kembali dalam perubahan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ayat
II. Pasal demi Pasal Pasal I Pasal II Cukupjelas Cukupjelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2016 NOMOR : 1
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)
Dokumen