DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 8 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Prinsip dan Ruang Lingkup; Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesan Secara Partisipatif; Penetapan dan Pengembangan PPTAD; Penguatan kapasitas Masyarakat, Kelembagaan dan Kemitraan; Mekanisme PKPBM; Pendanaan; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Kawasan Perdesaan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perobentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 1 I 'I
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang I Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG dan BUPATIBENGKAYANG MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN. 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7.Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum. yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3 t 11.Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 12.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 13.Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. 14.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah. 15.Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, kegiatan ekonomi dan memiliki potensi yang sama.
16.Tata Ruang adalah Wujud struktur ruang dan pola ruang. 17.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah hasil perencanaan tata ruang yang memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi dan persyaratan teknis ke dalam pola dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten. 18.Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa yang selanjutnya disingkat PPTAD adalah pusat pertumbuhan yang direncanakan dan difokuskan pada desa atau beberapa desa yang memiliki potensi andalan dan unggulan sebagai sentra pertumbuhan terpadu antar desa dan penggerak perkembangan ekonomi desa sekitarnya. 19.Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKPBM adalah pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan atas prakarsa masyarakat meliputi penataan ruang secara partisipatif, pengembangan PPTAD, dan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan . 20.Kemitraan adalah bentuk hubungan kerja sama yang dilaksanakan sebagai akibat dari adanya keterkaitan sebagai mitra kerja. 4 • 1.Pembangunan BABII TUJUAN,PRINSIP,DANRUANGLINGKUP Bagi~nKesatu Tujuan Pasal 2 kawasanperdesaanbertujuanuntukmempercepat dan meningkatkan kualitaspelayanan,pembangunan,danpemberdayaan masyarakatdesamelaluipendekatanpembangunanpartisipatif. 2.Pembangunankawasanperdesaansebagaimanadimaksudpadaayat(1) meliputi:perencanaan, PelaksanaanPembangunan,Pemanfaatan,dan PendayagunaanKawasanPerdesaan.

Pasal 3

Perencanaan,PelaksanaanPembangunan,Pemanfaatan,danPendayagunaan KawasanPerdesaan sebagaimanadimaksuddalamPasal2(ayat(2)dilakukan melaluiPKPBM. BagianKedua Prinsip Pasal 4 PKPBMsebagaimanadimaksuddalamPasal3,dilakukanberdasarkan prinsip: a.adil; b.partisipatif; c.holistic; d.keseimbangan; e.keanekaragaman; f.keterkaitanekologis; g.sinergis; h.keberpihakanekonomirakyat; i.transparan;dan j.akuntabel.

Pasal 5

PKPBMdilakukandenganmemperhatikan: a.aspirasidankebutuhanmasyarakatdikawasanperdesaan; b.kewenanganDesa; c.potensi Desa; d.kelancaran investasi kekawasanperdesaan; e.kelestarianlingkungandankonservasiSumberDayaAlam; f.keserasian kepentingan antar kawasandan kepentingan umum;dan g.kondisisosialbudaya:danciriekologikawasanperdesaan. 5 :; ll

Pasal 6

Ruang lingkup PKPBM meliputi:

a.penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
b.penetapan dan pengembangan PPTAD; dan
c.penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan.

BAB ILL

PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERDESAAN SECARA PARTISIPATIF

Pasal 7

(1)Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif meliputi:
1. a.perencanaan tata ruang;
2. b.pemanfaatan ruang; dan
3. c.pengendalian pemanfaatan ruang.
(2)Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat secara bersama dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
(3)Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di:
1. a.area baru atau lokasi baru;
2. b.desa-desa yang sudah ada; dan
3. c.di luar desa.

Pasal 8

(1)Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk pola tata desa.
(2)Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk revitalisasi yaitu penguatan fungsi ruang yang ada.
(3)Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, diutamakan pada pengawasan pemanfaatan ruang.
(4)Dokumen tata ruang .partisipatif disusun atau direvisi dalam Forum PKPBM antarDesa. 6

Pasal 9

I k d . . tif

(1)Dalam Penyusunan rencana tata ruang awasan pertesaan secara partisipat ., d masyarakat desa berhak:
1. a.menyusun rencana detail tata ruang desa yang diselaraskan dengan RTRWK;
2. b.mengetahui isi rencana tata ruang desa dan tata ruang di luar desa;
3. c.menikmati manfaat dari penataan ruang desa; dan
4. d.memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialanrinya akibat dari proses penataan ruang desa.
(2)Kompensasi atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diputuskan dalam musyawarah desa dan sesuai dengan peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 10

Dalam penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif, masyarakat desa berkewajiban:

a.memelihara kelestarian lingkungan, nilai-nilai sosial budaya, dan konservasi Sumber Daya Alam;
b.memelihara hasil pemanfaatan ruang desa; dan
c.mencegah kerusakan lingkungan dan Sumber Daya Alam.

Pasal 11

Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif, dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat dalam hal:

a.menyusun profil desa dalam rangka menemukan, mengenali, dan mendayagunakan potensi desa;
b.memperkuat evektifitas perencanaan pembangunan desa;
c.menemukan dan mengembangkan komoditas unggulan kawasan;
d.memelihara kelestarian lingkungan, nilai-nilai social budaya, dan konservasi Sumber Daya Alam;
e.memperkuat kearifan lokal komunitas kawasan perdesaan sesuai karakteristik masing-masing;
f.mendorong dan mempertahankan ruang fisik desa yang ideal; dan
g.menciptakan ketertiban, ketentraman, keindahan dan keserasian. 7 7 , BAB IV PENETAPAN DAN PENGEMBANGAN PPTAD

Pasal 12

(1)Penetapan PPTAD dilakukan berdasarkan hasil analisis kawasan perdesaan dan data profil desa yang dituangkan dalam dokumen rencana tata iuang desa partisipatif.
(2)Mekanisme Penetapan PPTAD meliputi:
1. a.PPTAD diusulkan masyarakat untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
2. b.PPTAD diusulkan oleh Camat untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati; dan
3. c.PPTAD antar Kecamatan diusulkan oleh Camat masingmasing untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 13

(1)Pengembangan PPTAD dilakukan berdasarkan potensi dan ciri ekologi kawasan perdesaan.
(2)Pengembangan PPTAD dilakukan untuk:
1. a.pemberdayaan ekonomi rakyat yang berbasis pada potensi komunitas desa;
2. b.mendorong pertumhuhan yang dapat menjadikan desa sebagai fondasi pembangunan;
3. c.mendorong roda ekonomi sector rill seperti pertanian, perikanan, pertukangan, usaha ekonomi kecil dan menengah, industri rakyat dan sejenisnya yang mampu menciptakan lapangan kerja produktif dan berkelanjutan di kawasan perdesaan;
4. d.mendorong tumbuhnya semangat kewirausahaan masyarakat di kawasan perdesaan;
5. e.mensinergikan kerjasama jejaring antar desa dan pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi komunitas kawasan perdesaan; dan
6. f.mendorong tumbuh serta berkembangnya koperasi desa dan sejenisnya yang sehat dan kondusif bagi akumulasi dan redistribusi modal melalui cara tanggung renteng dan sejenisnya.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…