DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 2 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Bantuk, Kedudukan, Tugas dan fungsi; Organisasi; tata Kerja; Pelaksanaan Siaran; Biaya Perizinan; Siaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah; Partisipasi Masyarakat; Kekayaan dan Pembiayaan; Rencana Kerja dan Anggaran; Pertanggungjawaban; Kepegawaian; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta melestarikan budaya daerah, untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat perlu penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau Wilayah Kabupaten Bengkayang;
c.bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan lembaga penyiaran publik lokal;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Penyiaran Publik Lokal Televisi (BSBTV); Daerah tentang Lembaga Bumi Sebalo Bengkayang Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6 l , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485); Derigan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG dan BUPATI BENGKAYANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN .DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL BUMI SEBALO BENGKAYANG TELEVISI. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4.Dewan Perwakilan Dakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalo Bengkayang Televisi yang selanjutnya di sebut (BSBTV) adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan Iayanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Televisi Republik Indonesia.
6.Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalo Bengkayang Televisi (BSBTV) yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah Daerah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalo Bengkayang Televisi (BSBTV).
7.Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalo Bengkayang Televisi (BSBTV) yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalo Bengkayang Televisi (BSBTV).
8.Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KP! adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang 32 Tahun 2002 tentang Peny:iaran.
9.Program siaran adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.
10.Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan. 1 1 . Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/ atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
12.Siaran iklan masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk • 4 mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.

BAB II

BENTUK, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalo Bengkayang Televisi (BSBTV) merupakan Badan Hukum yang didirikan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1)Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalo Bengkayang Televisi (BSBTV) bersifat independen, netral, dan tidak komersial.
(2)Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalo Bengkayang Televisi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(3)Tempat kedudukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalo Bengkayang Televisi (BSBTV) dan stasiun penyiarannya berada di lbu Kota Kabupaten Bengkayang .

Pasal 4

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalo Bengkayang Televisi (BSBTV) mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Daerah.

a.Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran Televisi Publik;
b.Pembinaan dan pelaksanaan administratif serta sumber daya Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalo Bengkayang Televisi (BSBTV). 5

BAB III

ORGANISASI

Pasal 6

(1)Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalo Bengkayang Televisi (BSBTV) yang terdiri dari:
1. a.Dewan Pengawas;
2. b.Dewan Direksi;
3. c.Stasiun Penyiaran;
4. d.Satuan Penanggungjawab penyelenggara penyiaran.
(2)Susunan organisasi Lembaga Penyiaran Publ:k Lokal Bengkayang Televisi (BSBTV) sebagaimana dimaksud huruf c diatur iebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1 Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, l (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.

(2)Dewan Pengawas terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Profesional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalo Bengkayang Televisi (BSBTV).
(3)Calon anggota Dewan Pengawas diusulkan oleh pemerintah Daerah kepada DPRD berdasarkan masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
(4)Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Bupati. Paragraf2 Persyaratan Dewan Pengawas

Pasal 8

Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:

a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c.sehat jasmani dan rohani;
d.berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
e.berpendidikan sarjana atau memiliki kompetisi intelektual yang setara;
f.mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara; Bumi Sebalo pada ayat ( ) 6
g.memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
h.tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
i.tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain; dan
j.bukan berasal dari anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 9

(1)Calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) paling sedikit 3 (Tiga) orang dan paling banyak 5 (Lima) orang secara proporsional.
(2)Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD.
(3)Masa kerja Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 10

(1)Dewan Pengawas mempunyai tugas:
1. a.menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
2. b.mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
3. c.melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi;
4. d.mengangkat dan memberhentikan dewan direksi;
5. e.menetapkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai direktur utama;
6. f.menetapkan pembagian tugas setiap direktur; dan
7. g.melaporkan basil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
(2)Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalo Bengkayang Televisi (BSBTV) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
1. a.mengangkat, memberhentikan sementara, merehabilitasi dan memberhentikan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalo Bengkayang Televisi (BSBTV);
2. b.menilai kinerja Direksi dalam mengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalo Bengkayang Televisi (BSBTV);
3. c.menilai laporan tahunan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalo Bengkayang Televisi (BSBTV) yang disampaikan Dewan Direksi; 7
4. d.mengesahkan laporan tahunan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalo Bengkayang Televisi (BSBTV) yang disampaikan Dewan Direksi;
5. e.menyampaikan laporan tahunan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalo Bengkayang Televisi (BSBTV) kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bengkayang;
6. f.meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalo Bengkayang Televisi (BSBTV).
7. a.meninggal dunia;
8. b.mengundurkan diri;
9. c.tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
10. d.tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundan g-undangan;
11. e.terlibat dalam tindakan yang merugikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bumi Sebalo Bengkayang Televisi (BSBTV);
12. f.dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
13. g.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
(3)Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian. () Selama. rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawes yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
(5)Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati tidak memberikan rekomendasi pemberhentian, rencana pemberhentian tersebut batal.
(6)Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati. Paragraf6 Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 12

(1)Apabila sampai berakhimya masa jabatan Dewan Pengawas atau anggota Dewan Pengawas meninggal atau pengangkatan Dewan 8 Pengawas yang baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati menunjuk/mengangkat Dewan Pengawas lama atau bukan anggota Dewan Pengawas lama, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Pejabat Sementara Dewan Pengawas.
(2)Pengangkatan Pejabat Sementara Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
(4)Bupati menyampaikan pengangkatan Pejabat Sementara Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD Kabupaten Bengkayang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Bupati ditetapkan.

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…