DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 15 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019; Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri dengan Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Sadan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;

1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tetang Bea Perolehan Hale atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia .. _,Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelola Uang Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RepubliK Indonesia Nomor 5165);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
11.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupatn Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);
13.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa, kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dacrah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19);
14.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten .. BengkayangTahun 2019 Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG dan Menetapkan BUPATIBENGKAYANG MEMUTUSKAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2019 -. BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang di maksud dengan :

1.Neraca adalah menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
2.Laporan Arus kas adalah menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi,dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
3.Laporan realisasi anggaran adalah menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
4.Catatan Atas laporan Keuangan adalah meliputi penjelasan atau daftar rinci atau analisis atas nilai suatu pos yang di sajikan dalam laporan Realisasi Anggaran, Laporan perubahan saldo anggaran lebih, Neraca, Laporan operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas
5.Laporan Operasional yang selanjutnya clisingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasianal Keuangan entitas pelaporan yang terermin dalan pendapatan LO, beban dan surplus/defisit operasional darisuatu entitas pelaporan yang penyajiannya disanclingkan dengan peroode sebelumnya;
6.Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir; "
7.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya clisingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun Pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SILPA/SIKPA, koreksi dan SAL akhir.
8.Pendapatan adalah semua- penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjacli hak pemerintah daerah dan tidak perlu clibayar kembali oleh pemerntah daerah.
9.Belanja adalah Semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun bersangkutan yang tidak akan di peroleh pembayarannya kembali oleh pemerintah kabupaten bengkayang. I 0. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah kabupaten bengkayang, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
11.Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman,penjualan oblogasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan Negara/ Daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainya, dan pencairan dana cadangan.
12.Pengeluaran Pembiayaan adalah semua Pengeluaran Rekening kas umum Negara/Daerah atara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah,pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.
13.Silpa/Sikpa adalah selisih lebih/ kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
14.Defisit adalah anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan Daerah dan Belanja daerah.
15.Surplus anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan dan belanja Daerah.
16.Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/ atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai engan uang berdasarkan peraturan perundang- undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainya yang sah.
17.Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan / atau dimiliki oeleh pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah Kabupaten Bengkayang maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan mata uang, sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyrakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
18.Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah kabupaten Bengkayang, yaitu selisih antara aset dan utang Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
19.Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa dimasa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar simber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
20.Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktiva operasi, investasi pendanaan, dan transitoris.
21.Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pegeluaran kas yang di tunjukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode tertentu.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGRAN DAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 2

(I) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:

a.Laporan Realisasi Anggaran;
b.Neraca;
c.Laporan Perubahan Saldo anggaran Lebih
d.Laporan Operasional
e.Laporan Perubahan Ekuitas
f.Laporan Arus Kas; dan
g.Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) d.ilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Iaporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah. 5.046.376. 935,48 47.500,000.000,00 Rp Rp

Pasal 3

Laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tahun anggaran 2019 sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp 1.114.019.313.036,98
b.Belanja RD 1,001.479.307.978,56 Surplus/ (Defisit) Rp l 12.540.005.058,42
c.Pembiayaan Penerimaan Pengeluaran Jumlah Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan Rp (42.453.623.064,52) Rp 70.086.381.993,90

Pasal 4

(2)Mengenai Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
(1)Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp72.004.920.662,02 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp l.186.024.233.699,00
2. b.Realisasi Rp l.114.019.313.036,98 Selisih lebih/(kurang) Rp 72.004.920.662,02 t Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rpl41.808.434.001,38 dengan rincian sebagai berikut:
3. a.Anggaran Belanja setelah perubahan Rp 970.205.345.369,94
4. b.Reaiisasi Rp 828.396.911.368,56 Selisih Lebihf(Kurang) Rp 141.808.434.001,38
(3)Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp(70.094.981.302,36) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Surplus/Defisit setelah Perubahan Rp 42.445.023.756,06
2. b.Realisasi Rp 112.540.005.058,42 Selisih Lebih/(Kurang) Rp (70.094.981.302,36) 5.043.309.576,86 5.046.376.935,48 (3.067 .358,62) Rp Rp Rp Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp(3.067.358,62) dengan rincian sebagai berikut:
3. a.Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan
4. b.Realisasi Selisih Lebih/(kurang)
(4)4 7 .488.333.332,92 4 7 .500.000.000,00 (11.666.667,08) Rp Rp Rp Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp(l 1.666.667,08) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan
2. b.Realisasi Selisih Lebih/(Kurang)
(5)(42.445.023.756,06) (42.453.623.064,52) 8.599.308,46 Rp Rp Rp
(6)Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Rp8.599.308,46 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran Pembiayaan Neto setelah perubahan
2. b.Realisasi Selisih Lebih/(Kurang) Neto sejumlah

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf sebagai berikut :

a.Jumlah Aset
b.Jumlah Kewajiban
c.Jumlah Ekuitas b per 31 Desember 2019 Rp 1.986.668.236.276,23 Rp 11.223.670.616,42 Rp l.975.444.565.659,81

Pasal 6

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a.Saldo kas awal per 1 Januari 2019 Rp 5.497.336.384,71
b.Arus Kas dari aktivitas operasi Rp 292.919.339.041,42
c.Arus Kas dari aktivitas asset non keuangan Rp (187.879.333.983,00)
d.Arus Kas dari aktivitas pembiayaan Rp (40.000.000.000,00)
e.Arus Kas dari aktivitas non anggaran Rp (427.097.113,49)
f.Saldo kas akhir per 31 Desember 2019 Rp 68.755.540.323,15

Pasal 7

Catalan atas Japoran keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat infonnasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos pos laporan keuangan. ' Pasal 8 Lampiran 1.2 Lampiran 1.4 Lampiran I.3 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari : a Lampiran I Laporah Realisasi Anggaran; Lampiran I.I Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pememtah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan clan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara Neraca; LaporanPerubahanSaldoAnggaranLebih; LaporanOperasional (LO) LaporanPerubahanEkuitas (LPE) LaporanArusKas Catalan Atas Laporan Keuangan Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan TA. 2019 Daftar Rincian Hutang Belanja TA. 2019 Daftar Rincian Hutang Jangka Pendek TA. 2019

b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII Lampiran IX Lampiran X e. f.

BAB III

PENUTUP

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan pertanggngjawaban pelaksanaan APBD pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Bupati ten tang Penjabaran sebagai rincian lebih lanjut dari

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang. Ditctapkan di Bengkayang pada tanggal vs «pt6er 2020 Diundangkan di Bengkayang + pada tanggal ts cpl6ec 2020 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2O20 NOMOR ..2.. NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT: 1./..2020.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…