DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 17 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 159

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Bentuk Badan Hukum dan Nama; Lambang dan Tempat Kedudukan; Maksud, Tujuan dan Kegiatan Usaha; Tugas dan Fungsi Serta Jangka Waktu Berdiri; Modal; Organ Perusahaan; Susunan Organisasi Dan Tata Kerja; Pegawai; Perencanaan, Operasional dan Pelaporan; Satuan Pengawas Intern; Pembentukan Anak Perusahaan; Penugasan Pemerintah Kepada Perumda; Pembinaan dan Pengawasan; Evaluasi; Pembubaran; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat proses pembangunan berkelanjutan dan perekonomian masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah perlu mengembangkan dan meningkatkan sektor perekonomian agar mampu berdaya saing;
b.bahwa untuk melakukan pengembangan berbagai bidang usaha/ sektor yang dapat memberikan kemanfaatan um urn untuk mengelola potensi sumber kekayaan Daerah dan memberikan manfaat untuk perkembangan perekonomian di Kabupaten Bengkayang, perlu adanya Sadan Usaha Milik Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bumi Sebalo Mandiri;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Sadan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 8 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Sadan Usaha Milik Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG dan BUPATI BENGKAYANG Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BUMI SEBALO MANDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
3.Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bengkayang yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
7.Sadan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat SUMO adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8.Perusahaan Umum Daerah Bumi Sebalo Mandiri, yang selanjutnya disebut Perumda Bumi Sebalo Mandiri adalah BUMD yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang bergerak pada semua bidang usaha/sektor ekonomi.
9.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Bumi Sebalo Mandiri yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengawasan Perumda Bumi Sebalo Mandiri. 2
10.Direksi adalah organ Perumda Bumi Sebalo Mandiri yang bertanggungjawab atas pengurusan perusahaan umum daerah untuk kepentingan dan tujuan Perumda Bumi Sebalo Mandiri serta mewakili perusahaan umum daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1 1. Pegawai adalah pegawai Perumda Bumi Sebalo Mandiri yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.

BAB II

BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini, menetapkan nama dan bentuk badan hukum BUMD yaitu Perusahaan Umum Daerah Bumi Sebalo Mandiri.

BAB ILL

LAMBANG DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

Lambang Perusahaan Umum Daerah Bumi Sebalo Mandiri ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Kantor Pusat Perusahaan Umum Daerah Bumi Sebalo Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di !bu Kota Daerah.
(2)Untuk mendukung efektifitas dan peningkatan usaha, Perumda Bumi Sebalo Mandiri dapat mendirikan unit yang berkedudukan di !bu kota kecamatan dan dapat mendirikan cabang yang berkedudukan di luar !bu Kota Daerah.
(3)Pendirian cabang/unit sebagaiamana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai usu! Direksi dan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB IV

MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Maksud didirikan Perumda Bumi Sebalo Mandiri yaitu

a.untuk melakukan kegiatan usaha dan pengembangan berbagai bidang usaha/ sektor yang dapat memberikan kemanfaatan umum;
b.untuk mengelola potensi sumber kekayaan Daerah, memberikan manfaat untuk perkembangan perekonomian Daerah dan Nasional serta untuk mendapatkan laba/keuntungan. 3

Pasal 6

Tujuan didirikan Perumda Bumi Sebalo Mandiri yaitu untuk:

a.menyelenggarakan kemanfaatan umum melalui penyediaan teknologi dan mendorong pembangunan berkelanjutan dalam upaya peningkatan taraf hidup dan perekonomian masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
b.melaksanakan pengembangan dan pengelolaan berbagai bidang usaha yang sah;
c.menunjang pengembangan dan peningkatan perekonomian Daerah dan nasional;
d.mendorong peningkatan daya beli masyarakat;
e.memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga ekonomi masyarakat;
f.sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah; dan
g.melaksanakan fungsi sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 7

(1)Perumda Bumi Sebalo Mandiri melaksanakan kegiatan usaha di bidang industri Pengolahan Pertanian.
(2)Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertambah dan berkembang sesuai kebutuhan dan potensi yang ada.
(3)Pengembangan jenis usaha baru/usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah adanya dokumen analisis kelayakan bidang usaha dimaksud.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI SERTA JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

Perumda Bumi Sebalo Mandiri mempunyai tugas melaksanakan pengembangan usaha, peningkatan pendapatan dan taraf hidup masyarakat, serta mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.

a.menyelenggarakan produksi maupun disrtribusi produk di sektor pertanian dan perkebunan;
b.melakukan pengembangan unit usaha lain di bidang pertaniaan dan perkebunan;
c.menggerakan ekonomi masyarakat di sektor pertanian dan perkebunan; dan
d.melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat, usaha mikro, kecil dan menengah di sektor pertanian dan perkebunan. 4

Pasal 10

Perumda Bumi Sebalo Mandiri didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

(1)Modal Perumda Bumi Sebalo Mandiri dapat bersumber dari:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa uang dan/ atau barang milik Daerah yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan; dan
2. b.keuntungan revaluasi aset.
(4)Perolehan dan pemanfaatan sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MODAL

Pasal 12

(1)Modal dasar Perumda Bumi Sebalo Mandiri sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
(2)Modal dasar Perumda Bumi Sebalo Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disetor dengan 3 (tiga) tahap sampai dengan Tahun 2024.
(3)Modal dasar Perumda Bumi Sebalo Mandiri yang disetor untuk tahap l (satu) sebesar Rp Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan kekurangannya akan disetor sampai tahap ke-3 (tiga).
(4)Dalam rangka pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan penugasan pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan modal Perumda Bumi Sebalo Mandiri melalui penyertaan modal daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
(5)Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks159PDFHirarki

Memuat teks peraturan…