DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 30 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Asat dan Tujuan; Tanggung Jawab dan Keluarga; Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Kelembagaan; Sistem Informasi Ketahanan Keluarga; Kerjasama; Pemantauan dan Evaluasi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan nasional dan daerah diperlukan pembangunan manusia seutuhnya melalui pembangunan Ketahanan Keluarga, dengan berpedoman pada nilai-nilai agama, budaya dan kearifan lokal yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga agamis, sejahtera, berbudaya, dan modern;
b.bahwa kondisi geografis Kabupaten Bengkayang yang berada di perbatasan Negara dan dengan perkembangan kemajuan teknologi informasi dan globalisasi berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Bengkayang dan berdampak pada pergeseran nilai-nilai luhur budaya bangsa yang mempengaruhi Ketahanan Keluarga, sehingga diperlukan kebijakan di tingkat daerah untuk membangun Ketahanan Keluarga;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pemerintah dan pemerintah daerah

Menetapkan

menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga;
l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38);
2. 3.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 6 1 , Tambahan Lembaran Negara Re publik Indonesia Nomor 5080);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem lnformasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 1 9 , Tambahan Lembaran Negara Re publik Indonesia Nomor 5614);
5. 6.Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
6. 7.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG dan BUPATIBENGKAYANG Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: I . Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
3.Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan/atau Pembangunan Keluarga. 2
6.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
7.Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk Keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
8.Ketahanan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
9.Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya mewujudkan Ketahanan Keluarga. IO. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ketahanan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. 1 1 . Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku keluarga, masyarakat dan penduduk dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Ketahanan Keluarga berdasarkan asas:

a.norma agama;
b.kekeluargaan;
c.keadilan;
d.kemanusiaan;
e.perlindungan; f partisipatif;
g.non diskriminatif; dan
h.kesetaraan.

Pasal 3

Pengaturan mengenai Ketahanan Keluarga dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.menjamin terwujudnya Keluarga yang agamis, sejahtera, berbudaya, dan modem;
b.melaksanakan proses pendidikan dalam Keluarga;
c.mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah;
d.mendukung upaya kerja sama dan sinergitas para pemangku kepentingan terkait dengan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
e.mewujudkan Keluarga tangguh;
f.menjarnin peningkatan akses pemenuhan Ketahanan Keluarga; dan
g.menjarnin peningkatan akses terhadap pendampingan Keluarga. 3

BAB III

TANGGUNG JAWAB KELUARGA

Pasal 4

(I) Setiap Keluarga bertanggung jawab dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga.

(2)Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pemenuhan komponen Ketahanan Keluarga.
(3)Komponen Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.legalitas dan keutuhan Keluarga;
2. b.ketahanan fisik Keluarga;
3. c.ketahanan ekonomi;
4. d.ketahanan sosial psikologis; dan
5. e.ketahanan sosial budaya.

Pasal 5

Legalitas dan keutuhan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a terdiri atas unsur:

a.legalitas Perkawinan dan kependudukan; dan
b.Kesetaraan Gender.

Pasal 6

(1)Keluarga wajib memenuhi legalitas Perkawinan dan kependudukan bagi seluruh anggota keluarga.
(2)Legalitas Perkawinan dan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.dokumen Perkawinan;
2. b.akta kelahiran;
3. c.kartu Keluarga;
4. d.kartu identitas anak;
5. e.kartu tanda penduduk;
6. f.akta kematian; dan
7. g.akta cerai.

Pasal 7

(1)Setiap Keluarga wajib menerapkan pnnsip Kesetaraan Gender dalam mengelola rumah tangga. 4
(2)Penerapan prinsip Kesetaraan Gender sebaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.kemitraan suami istri dalam pengasuhan anak;
2. b.keterbukaan pengelolaan keuangan Keluarga;
3. c.kebersamaan dalam pengambilan keputusan Keluarga; dan
4. d.pembagian pekerjaan dan peran.

Pasal 8

Ketahanan fisik Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b terdiri atas unsur:

a.kecukupan pangan dan gizi;
b.kesehatan Keluarga;
c.kecukupan sandang; dan
d.tempat tinggal yang layak huni.

Pasal 9

(I) Setiap Keluarga wajib memenuhi kecukupan pangan dan gizi Keluarga.

(2)Kecukupan pangan dan gizi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan pangan yang bergizi, beragam, seimbang dan aman bagi Keluarga.

Pasal 10

( 1 ) Setiap Keluarga wajib menjaga kesehatan Keluarga.

(2)Kesehatan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan dengan mengupayakan kondisi fisik dan kejiwaan Keluarga yang terbebas dari penyakit dan gangguan fungsi tubuh dengan memperhatikan jaminan kesehatan. Pasal 1 1 (I) Setiap Keluarga wajib menjamin kecukupan sandang bagi Keluarga.
(2)Kecukupan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengupayakan ketersediaan sandang yang layak bagi Keluarga.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…