DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Struktur dan besarnya tarif Retribusi; Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA; Peninjauan Tarif; Wilayah Pemungutan; Saat retribusi terhutang; Tata cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran; Sanksi Administrasi; Tata Cara Penagihan, Kedaluwarsa Penagihan; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan pelayanan terhadap Perpanjangan zin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara · yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Mengingat: 2
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); -
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir ' . . dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia e Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rep~blik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); 3
14.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara l Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahbeberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asingsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 35 Tahun 2015 tentang · Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG Dan BUPATIBENGKAYANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai » unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perizinan Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
6.Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi di bidang Ketenagkerjaan.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha .Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana ·pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan · bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ataudiberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan
10.Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang ' dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11.Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah Warga Negara Asing pe_megang visa dengan maksud bekerja di wilayah Kabupaten Bengkayang. ' s
12.Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. I .
13.Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA.
14.Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pungutan atas pemberianperpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenagakerja asing
16.Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan- badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja asing dengan . ' . membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. ' .
17.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi.diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi ' tertentu '
18.MasaRetribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan ' perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. '
19.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalahsurat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 'menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. ' · ·
22.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk. melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bengkayang I .
24.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, jdan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji . . I kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tjuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan I peraturan daerah ', ,- I perundang-undangan I 6 perpajakan daerah dan retribusi
25.Penyidik Pegawai\ Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai, Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang diberi wewenang khusus oleh Undang - Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaranPeraturan Daerah Kabupaten Bengkayang yang memuat ketentuan pidana. ! 26 Bank adalah Bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRiBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTAdipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan perpanjangan IMTA.

(1)Objek Retribusi Perpanjangan IMTA adalahpemberian perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
(2)Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asingsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilannegara asing, badan- badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagaaman, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan
(3)Jabatan tertentu di lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud- pada ayat (2), adalah :
1. a.tenaga kerja asing sebagai kepala sekolah dan guru di lemnbaga pendidikan yang dikelola kedutaan negara asing; dan
2. b.tenga kerja asing sebagai dosen dan/ atau peneliti di perguruan tinggi di luar negeri.

Pasal 4

Subyek Retribusi Perpanjangan IMTAatau dis~but juga Wajib Retribusi Perpanjangan IMTA adalahP~mberi Kerja Tenaga Kerja Asing.

BAB III

G~LONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing digolongkan sebagai retribusi perizihan tertentu. i 7 BABV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI . Pasal 7

(1)Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan kompensasi penggunaan tenaga kerja asing untuk perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya berada di daerah sebesar USD 100,00/orang/bulan.
(2)Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam nilai rupiah sesuai kurs yang berlaku pada saat diterbitkan SKRD.
(3)Retribusi perpanjangan IMTAsebagaimana dimaksud pada ayat .(1) dibayar sesuai dengan masa berlaku perpanjangan IMTA.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DANBESARNYA TARIF RETRIBUSIPERPANJANGAN IMTA

Pasal 8

(1)Prinsip dan sasaran dalampenetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pemberian perpanjangan izin yang bersangkutan. '
(2)Biaya pemberian perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian Perpanjangan IMTA.
(1)
(2)
(3)

BAB VII

PENINJAUAN TARIF

Pasal 9

Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 8

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

BAB IX

SAATRETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD. BABX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

(1)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD
(2)Tata cara pelaksanaan, pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BABXI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

(1)Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau-di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan denganmenggunakan SKRD.
(2)Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…