DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 3 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Prinsip Penyelenggaraan Desa Wisata, Pembangunan dan Pengembangan Desa Wisata, Kawasan Strategis Desa Wisata, Organisasi Pengelola Desa Wisata, Usaha Pariwisata Desa, Hak, Kewajiban, dan Larangan, Kewenangan Pemerintah Daerah, Koordinasi, Promosi Kawasan Desa Wisata, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa Desa di wilayah Kabupaten Bengkayang dengan lanskap pedesaan yang didasarkan kepada kondrsi, potensi alam 'serta karakter sosial, budaya serta ekonomi masyarakat setempat memiliki karakteristik khusus /~hg layak untuk menjadi daerah tujuan wisata;
d.bahwa Desa wisata merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 · Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonlesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Peiaksanaan . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUn}gng Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran'Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesil Nomor 5717);
8.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG dan BUPATIBENGKAYANG MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3.Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Dinas adalah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkayang.
6.Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.
7.Wisata desa adalah kegiatan perjalanan seseorang atau sekelompok kecil wisatawan atau traveler, tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional di kawasan desa, menikmati daya tarik desa wisata, belajar tentahg kehidupan pedesaan serta lingkungan setempat.
8.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas sertalayanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
10.Pariwisata Desa adalah bentuk pariwisata alternatif yang mencakup berbagai macam kegiatan wisata desa dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat, maupun pengusaha mitra desa wisata.
11.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
12.Daya Tarik Wisata Desa adalah segalesesuatu yang memiliki keunikan, otentik, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, tradisi, peninggalan sejarah, gaya hidup, kualitas hidup masyarakat setempat danhasil buatan manusia di kawasan desa wisata yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13.Objek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata;
14.Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya dalam satu kawasan tertentu dengan didukung atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan dan dikelola oleh Pemerintah Desa dan/ atau masyarakat.
15.Destinasi Desa Wisata adalah kawasan wisata desa yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata desa, fasilitas umum, fasilitas pariwisata desa, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kawasan desa wisata.
16.Usaha Pariwisata Desa adalah usaha yang menyediakan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata desa berbasis padat karya, masyarakat setempat, bahan baku lokal, menekan potensi pencemaran lingkungan dan eksploitasi sumberdaya lokal, serta mengarah untuk diversifikasi kesempatan kerja.,

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN DESA WISATA

Pasal 4

Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip:

a.memanfaatkan potensi wisata di Desa;
b.memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat;
c.menguntungkan masyarakat setempat;
d.terjalinnya hubungan timbal balik wisatawan dengan masyarakat setempat;
e.melibatkan masyarakat setempat; dan
f.menerapkan pengembangan produk wisata desa.

BAB IV

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA

Pasal 5

Desa yang dapat dikembangkan sebagai Desa Wisata yaitu desa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.memiliki keunikan budaya lokal, otentisitas adat dan keragaman budaya;
b.mempunyai keunikan potensi sumber daya alam yang layak dikembangkan sebagai kawasan wisata dan/atau letaknya berdekatan dengan kawasan destinasi wisata alam yang berpotensi atau sedang atau sudah dikembangkan sebagai kawasan wisata;
c.adanya keunikan karya kreatif kerajinan usaha kecil masyarakat yang khas dan diproduksi secara turun menurun; dan/ atau
d.desa memiliki keunikah berbasis kombinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal 6

Sasaran pembangunan Desa Wisata yaitu:

a.tersusunnya pemodelan/model desa wisata yang didasari pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan · dan/ atau ramah lingkungan;
b.memadukan pembangunan dengan mengidentifikasi dan menganalisis potensi yang ada, menentukan pola penataan lanskap kawasan tapak, serta membuat kemungkinan alternatif pengembangannya;
c.terwujudnya penataan desa wisata yang berdasarkan kepada penerapan sistem zonasi yang berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kualitas pengembangan desa wisata serta kepuasan pengunjung;
d.terwujudnya destinasi desa wisata yang berlandaskan pola kampung dan arsitektur bangunan rumah tradisional;
e.terwujudnya kemampuan masyarakat setempat untuk memelihara, menggali, mengembangkan keanekaragaman seni budaya masyarakat, yang berguna bagi kelengkapan atraksi wisata yang dapat dinikmati oleh pengunjung dan tersedianya makanan khas daerah dari bahan bahan mentah yang ada di Desa.

Pasal 7

Pembangunan Desa Wisata, meliputi:

a.obyek dan daya tarik wisata Desa;
b.pemasaran;
c.kelembagaan;
d.promosi ; dan
e.investasi

Pasal 8

Pembangunan Desa Wisata dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah, dan merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut iengenai pengembangan desa wisata dapat melibatkan badan/lembaga dan perorangan yang bergerak di bidang kepariwisataan diatur dengan Peraturan Bupati. BABV KAWASAN STRATEGIS DESA WISATA

Pasal 10

(1)Kawasan strategis Desa Wisata Daerah merupakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
(2)Kawasan strategis Desa Wisata Daerah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI

ORGANISASI PENGELOLAAN DSA WISATA

Pasal 11

(1)Pengelola Desa Wisata yaitu organisasi masyarakat Desa dalam bentuk Kelompok Sadar Wisata.
(2)Organisasi pengelola Desa Wisata dibentuk melalui musyawarah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh tokoh masyarakat dan anggota Badan Permusyawaratan Desa.
(3)Organisasi pengelola Desa Wisata merupakan salah satu unit usaha Badan Usaha Milik Desa.
(4)Organisasi pengelola Desa Wisata harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
(5)Jenis kegiatan Desa Wisata disesuaikan dengan potensi wisata Desa setempat.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai organisai pengelola Desa Wisata diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

USAHA PARIWISATA DESA

Pasal 12

(1)Usaha pariwisata desa meliputi, antara lain:
1. a.jasa transportasi wisata;
2. b.jasa perjalanan wisata;
3. c.jasa makanan dan minuman wisata;
4. d.penyediaan akomodasi wisata;
5. e.penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi wisata desa;
6. f.penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, dan pameran desa wisata;
7. g.jasa informasi pariwisata desa;
8. h.jasa konsultan pariwisata desa; dan
9. i.jasa pramuwisata lokal.
(2)Ketentuan Jebih Janjut mengenai usaha pariwisata desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatbr dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…