DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 14 Tahun 2016

Nomor: 14
Tahun: 2016
Ditetapkan: 31 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud Dan Tujuan; BAB III Hak Dan Kewajiban Masyarakat; BAB IV Ketertiban Umum; BAB V Tindakan Penertiban; BAB VI Peran Serta Masyarakat; BAB VII Pembinaan Dan Pengawasan; BAB VIII Penyidikan; BAB IX Ketentuan Pidana; BAB X Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa guna mewujudkan Kabupaten Bengkayang yang tentram, tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berprilaku bagi setiap masyarakat, maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketentraman dan ketettiban umum;
b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2006 tentang ketertiban umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga peraturan Daerah dimaksud perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 NOmor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823); ' I I I I I I I •
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang t Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namer 3671);
6.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382 .3)· ·-"' , , '.. ' ·. > . • s · • . +
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
9.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
10.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 1 1 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang . . • • I Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); / " i • w - 3
12.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
13.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan·dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
14.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
16.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
18.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
19.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); I I I I I I I ·«. % ·-.-.\ .
20.Undang-Undang Nomor 22 Tahun TentangLalu Lintas dan Angkutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 96); 2009 Jalan Tahun I I 6
21.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
22.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
23.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
24.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
25.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor • 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); '.; l 1 ! 1 'I,, I 1 l : ' ,, j £ I ' l } ' I I I I I I I 26.
27.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 .+ · tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun . _f 28. 29. - 5 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
35.Peraturan Presider Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
36.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
30.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
31.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
32.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2 0 1 1 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
33.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 'ti . + Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
34.Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Pedagang Kaki Lima; - 6 i • ;
37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2 0 1 1 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja;
38.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
39.Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja;
40.Peraturan Menteri. Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG DAN BUPATIBENGKAYANG MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2.Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurt asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dengan seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom./ t Bupati adalah Bupati Bengkayang. Dewan Perwakilan Daerah Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6.Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman, dan tentram. ., . ·•· , · ' i, .J i I 't ! ,. I l I I I I I I I Menetapkan 3. 5. 4. 8. ; " C 9. .I - 7 . .
14.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C 2 H 5 O H) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung k bohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destil
15.Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. '
16.Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangun-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan kontruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang stuktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain kontruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menetapkan perangkat telekomunikasi.
17.Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta
12.Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan mengunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, mengunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
13.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7.Kepentingan Dinas adalah Kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atau dalam rangka pelayanan kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jalan adalah suatu prasarana Perhubungan Darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan dan pelengkapnya yang di peruntukan bagi lalu lintas. ' Jalur hijau adalah suatu jalur atau kawasan hijau yang terbuka sesuai rencana Tata Ruang Daerah.
10.Taman adalah bidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka . . . \ . hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari . . . . . . I dengan mengunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan. 1 1 . Asusila adalah perbuatan tidak baik yang melanggar norma dan kaidah kesopanan s~rta mengganggu ketertiban umum, antara lain portitusi, ' i i · · i t i pornoaksi, perjudian, minuman keras, penyalahgunaan obat-obat' terlarang dan narkotika. ' c; 'a 0 19. 20. • 21. l t $ I Setiap orang dan/atau badan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya, kerusuhan sebagai akibat dari tidak tertibnya masyarakat dan adanya perusakan lingkungan hidup. Pengaturan tentang ketertiban umum dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum. Pengaturan tentang ketertiban umum bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakatpada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketentraman, keteraturan dan kelestarian lingkungan hidup. /

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 8 kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroanTerbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam . . . I bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Vandalisme adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainya. l . I Yustisi adalah penegakan hukum melalui mekanisme peradilan.

(1)
(2)·-.. 18. , j , , , , ' + , % 4 :I
(1), ' .,
(2)J · I . 5 I l I ! t ± t • �1 1 j 1 j I j I I 1 - 9

Pasal 4

(1)Setiap orang dan/atau badan berkewajiban menciptakan memelihara dan melestarikan ketertiban dan ketentraman.
(2)Setiap orang dan/atau badan berkewajiban untuk berupaya mencegah terjadinya gangguan ketertiban dan pencemaran lingkungan hidup.

BAB IV

KETERTIBAN UMUM

Pasal 5

Ketertiban Umum dalam Peraturan Daerah ini,meliputi : ' .

a.tertib lalu lintas' dan angkutan jalan;
b.tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; c, tertib sungai din saluran;
d.tertib bangunan;
e.tertib pemilik dan penghuni bangunan;
f.tertib usaha pariwisata;
g.tertib usaha tertentu;
h.tertib kesehatan;
i.tertib kependudukan; dan tertib sosial;

Pasal 6

(1)Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang menimbulkan suara yang sifatnya mengganggu ketertiban.
(2)Setiap pengendara kendaraan bermotor wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melinasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan dan rumah duka.
(3)Kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang, setiap orang dan/ atau badan dilarang :
1. a.membuat atau memasang portal;
2. b.membuat atau memasang tangul pengaman jalan;
3. c.membuat atau memasang pintu penutup jalan;
4. d.membuat, memasang, memindahkan, dan membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
5. e.menggunakan rumija tidak sesuai dengan fungsinya;
6. f.menganggkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkut yang terbuka;dan
7. g.memasang reklame pada kendaraan. I l I, - 1 0 • , ' ] J
(4)j ] s 1 Setiap orang dan/atau badan dilarang:
1. a.membuat atau mendirikan terminal bayangan;
2. b.membangun dan memasang reklame yang bersifat pornografi, porvokatif, diskriminatif, dan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA);
3. c.mengambil dan memindahkan komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali untuk kepentingan dinas. setiap pengendara dan penumpang kendaraan dilarang membuang sampah ke luar kendaraan. a. b. '! ; c. d.

Pasal 8

Bagian Ketiga • • . • • ._•t Tertib Jalur Hijau Taman dan Tempat Umum

Pasal 7

Setiap orang dan/atau badan dilarang: memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum, kecuali untuk kepentingan dinas; melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau dan/atau taman beserta kelengkapannya; bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman dan tempat umum; memanjat, memotong menebang pohon dan tanarrtart yang tumbuh disepanjang jalan, jalur hijau atau taman kecuali untuk kepentingan dinas dan/atau keselamatan manusia; dan

e.membuang sampah tidak pada tempatnya. 1 • I d • J � o .£; • t e: ' . ,

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)Setiap orang atau badan dilarang membuang sampah kesungai dan saluran mata air; i Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah cair kesungai, dan saluran mata air kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang; Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan atau jembatan pada daerah penguasaan sungai dansaluranmata air kecuali atas izin pejabat dari pejabat yang berwenang; Setiap orang atau badan dilarang melakukan tindakan yang akan mengakibatkan pendangkalan dan/atau pencemaran sungai dansaluranmata air;dan Setiap orang dilarang bertempat tinggal didaerah penguasaan sungai dan saluran mata air. . . . '

Pasal 9

Setiap orang atau badan dilarang mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran air lainya kecuali untuk kepentingan umum. t i ' i - 1 1

Pasal 10

Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak dan/ atau alat dalam bentuk apapun yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup. mendirikan, menambah dan atau mengubah bangunan tanpa surat izin mendirikan bangunan dari Bupati; mendirikan bangunan, diatas bantaran sungai, parit, saluran air lainnya dibahu jalan diatas tanah fasilitas umum, kecuali untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan atau dengan izin Bupati; mendirikan bangunan, kios-kios, tenda-tenda, atau sejenisnya berjualan, berdagang diatas trotoar, sungai, parit, saluran pembuangan air dipinggir jalan, diatas fasilitas umum; mendirikan bangunan dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Ekstra » « t Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) pada radius yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; mendirikan kios bensin atau tempat menjual bensin serta bahan-bahan bakar lainnya disepanjang jalan atau trotoar dan tempat-tempat yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran;

f.mendirikan bangunan pada taman dan jalur hijau kecuali untuk kepentingan dinas;
g.mendirikan bangunan menara/tower telekomunikasi tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 12

Setiappemilik , penghuni bangunan dan/atau rumah diwajibkan:

a.menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, kesusilaan, kepatutan dan kelestarian alam lingkungannya;
b.membuang bagian dari pohon, semak-semak, dan/atau tumbuh tumbuhan yang dapat menganggu keselamatan umum dan dapat menimbulkan bahaya bagi lingkungannya; dan
c.memelihara dan mencegah kerusakan rumija karena pengunaan oleh pemilik atau penghuni bangunan atau rumah. - - - - - - - - - a. b. .r. s3 C. r d. r% � e.

(3)f·._, • (4) ••

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 14 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 4

KETERTIBAN UMUM

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 4

KETERTIBAN UMUM

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2006