DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: PERUBAHAN BAB II Jenis Retribusi Pasal 2, Pasal 4, Pasal 8, BAB III Wilayah Pemungutan, Bab Iv Pemungutan Retribusi, Bab V Sanksi Administratif, BAB VI Tata Cara Penagihan, BAB VII Pengembalian Kelebihan Pembayaran, BAB VIII Kadaluwarsa Penagihan, BAB IX Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa, BAB X Pembukuan dan Pemeriksaan, BAB XI Insentif Pemungutan, BAB XII Peninjauan Tarif Retribusi, BAB XII Ketentuan Penyidikan, BAB XIV Ketentuan Pidana, BAB XV Ketentuan Peralihan, dan BAB XVI Ketentuan Penutup ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ·'�rtimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan le Daerah Kabupaten Bengkayang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah d.iubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republjk Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeiolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Neg~r~ Republik Indonesia Nomor 5161);
11.Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20111 Nomor 310);
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Palayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Palayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG dan BUPATIBENGKAYANG Menetapkan MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor I OJ, diubah sebagai berikut : I. Ketentuan BAB II JENIS RETRIBUSI Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : '

BAB II

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

2.Ketentuan BAB lil Pasal 4· ayat (2) diubah, sehingga berikut: - berbunyi sebagai

(2)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah Peserta Badan Penyelenggaraan Jamjnan Sosial Kesehatan, dan Bencana serta Kejadian Luar Biasa.

3.Ketentuan BAB lil Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Struktur dan besaran tarif pelayanan kesehatan yang di tetapkan sebagai berikut : NO JASA JASA TARIF JENIS PELAYANAN SARANA PELAYANAN RETRIBUSI I 2 3 4 5 I PELAYANAN RAWAT JALAN A. Poliklinik Pengobata.n Umum I. Pasien rawat jalan untuk Satu kali kunjungan -Puskesmas Rp I.BOO Rp 4.200 Rp 6.000 -Puskcsmas Kelling Rp 1.800 Rp 4.200 Rp 6.000 -Puskesmas Pembantu Rp I.BOO Rp 4.200 Rp 6.000 -Poskesdes Rp 1.800 Rp 4.200 Rp 6.000 .. - 4-

2.Pemeriksaan Kesehatan Untuk Pemberian Surat Keterangan Kesehatan: - Pelajar Rp 1.500 Rp 3.500 Rp 5.000 - Umum Rp 3.600 Rp 8.400 Rp 12.000 -Calon Pegawai Negeri Sipil Rp 3.600 Rp 8.400 Rp 12.000 -Pegawai Negeri Sipil Rp 3.600 Rp 8.400 Rp 12.000 -Imunisasi Calon Pengantin Rp 4.500 Rp 10.500 Rp 15.000 -Keterangan kehamilan Rp 3.000 Rp 7.000 Rp 10.000 -Keterangan kesehatan haji Rp 7.500 Rp 17.500 Rp 25.000 -Surat keterangan asuransi Rp 9.000 Rp 21.000 Rp 30.000 -Surat keterangan dokter Rp 7.500 Rp 17.500 Rp 25.000
3.Pennintaan Visum ET Repertum untuk penyidikan : -Visum et repertum luar Rp 105.000 Rp 245.000 Rp 350.000 gedung -Visum et repertum Rp 33.600 Rp 78.400 Rp ll2.000 meninggal dalam! gedung -Visum et repertum hidup Rp 18.600 Rp 43.400 Rp 62.000 dalam gedung -Visum et repertum karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan' Rp 0 Rp 0 Rp 0 terhadap perempuan dan anak dan pemerkosaan B. Pelayanan KB -Suntik Rp 3.000 Rp 7.000 Rp 10.000 -Pemasangan dan lepas implant Rp 22.500 Rp 52.500 Rp 75.000 -Pemasangan dan lepas IUD Rp 22.500 Rp 52.500 Rp 75.000 II TINDAKAN A. Debridemen/ Pengobatan dan Perawatan Luka - . - Perewatan luka tanpa jahitan Rp 9.0p0 Rp 21.000 Rp 30.000 -Perawatan luka s5 jahitan Rp 12.000 Rp 28.000 Rp 40.000 -Penambahan perjahitan Rp '? Rp 3.500 Rp 5.000 B. Spalk/Pembidaian -Spalk bayi (fiksasi infus) Rp 3.000 Rp 7.000 Rp 10.000 -Spalk patah tulang (fraktur) -Panjang Rp 6.900 Rp 16.100 Rp 23.000 -Pendek Rp 4.500 Rp 10.500 Rp 15.000 C. Tindakan Medik Ringan / Operasi Kecil : -Pasang infus (intra vena fluid drip) -Bayi Rp 15.000 Rp 35.000 Rp 50.000 -Anak Rp 12.000 Rp 28.000 Rp 40.000 - Dewasa Rp 9.000 Rp 21.000 Rp 30.000 -Insisi abses Rp 12.000 Rp 28.000 Rp 40.000 -Sirkumsisi/Khitan Rp 48.000 Rp 112.000 Rp 160.000 -Tindik daun tclinga Rp 6.000 Rp 14.000 Rp 20.000 -Ektirpasi tumor kecil Rp 30.000 Rp 70.000 Rp 100.000 Ekstraksi kuku Rp 15.000 Rp 35.000 Rp 50.000 -Pengangkatan benda asing Rp 7.800 Rp 18.200 Rp 26.000 -Vena seksi Rp 21.000 Rp 49.000 Rp 70.000 -Bedah minor Rp 15.000 Rp 35.000 Rp 50.000 -Angkat jahitan Rp 6.000 Rp 14.000 Rp 20.000 - D Tindakan Medik Sedang -Pasang Chateter Rp 6.000 Rp 14.000 Rp 20.000 -Pasang Foley Chateter Rp 13.500 Rp 31.500 Rp 45.000 -Pasa.ng Naso Gastrc Tube Rp 15.000 Rp 35.000 Rp 50.000 -Kumbah Lambung Rp 30.000 Rp 70.000 Rp 100.000 -Lavamen Rp 3.000 Rp 7.000 Rp 10.000 E. Pertolongan Persalinan -Pertolongan persalinan normal Rp 210.000 Rp 490.000 Rp 700.000 oleh Bidan -Pertolongan persalinan normal Rp 240.000 Rp 560.000 Rp 800.000 oleh Dokter - Pertolongan persalinan Rp 285.000 Rp 665.000 Rp 950.000 patologis (dengan penyulit) -Lainnya: -Pemeriksa.an IVA Rp 7.500 Rp 17.500 Rp 25.000 -Pelayanan therapy krio Rp 45.000 Rp 105.000 Rp 150.000untuk kasus IVAipositif F. Tindakan Pada Gigi dan Mulut: -Perawatan dan pembersihan Rp 18.000 Rp 42.000 Rp 60.000 pada karang gigi per rahang -Pencabutan gigi sulung Rp 4.500 Rp 10.500 Rp 15.000 perbuah -Penambalan gigi sementara Rp 6.000 Rp 14.000 Rp 20.000 -Pencabutan gigi tetap perbuah Rp 6.000 Rp 14.000 Rp 20.000 -Penambalan gigi tetap perbuah Rp 9.000 Rp 21.000 Rp 30.000 -Insisi abses gigi (intra oral) Rp 6.000 Rp 14.000 Rp 20.000 -Pencabutan gigi dengan Rp 9.000 Rp 21.000 Rp 30.000 komplikasi perbuah -Selective Grinding Rp 3.000 Rp 7.000 Rp 10.000 - Ill PEMERIKSAAN PENUNJANG : DIAGNOSTIK: A. RadioJogi: t.ob-Rongent photo Rp Rp 28.000 Rp 40.000 -EKG Rp 12.000 Rp 28.000 Rp 40.000 -USG Rp 12.000 Rp 28.000 Rp 40.000 B. Laboratorium I. Pemeriksaan rutin/specimen : -Haemoglobin Rp 3.000 Rp 7.000 Rp 10.000 -Leukosit Rp 3.000 Rp 7.000 Rp 10.000 -Eritrosit Rp 3.000 Rp 7.000 Rp 10.000 -Thrombosit Rp 3.000 Rp 7.000 Rp 10.000 -Golongan darah Rp 3.000 Rp 7.000 Rp 10.000 -Laju endapan darah Rp 3.000 Rp 7.000 Rp 10.000 -Coting time / blooding Rp 3.000 Rp 7.000 Rp 10.000 time (CT/BT) -Darah Malaria Rp 3.000 Rp 7.000 Rp 10.000 -Hematokrit Rp 3.000 Rp 7.000 Rp 10.000 -Widal Rp 9.000 Rp 21.000 Rp 30.000 -Filaria Rp 3.000 Rp 7.000 Rp 10.000 -Pemeriksaan gula darah Rp 4.500 Rp 10.500 Rp 15.000 -Pemeriksaan kolesterol Rp 12.000 Rp 28.000 Rp 40.000 -Pemeriksaan asam urat Rp 4.500 Rp 10.500 Rp 15.000
2.Pemeriksaan urine rutin / air seni (albumin, reduksi, Rp. 6.000 Rp. 14.000 Rp. 20.000 urobilin, bilirubin, sedimen, natrium, ureum, kreatinin)
3.Pemeriksaan BT A Rp. 4.500 Rp. 10.500 Rp. 15.000
4.Pemeriksaan tinja Rp. 4.500 Rp. 10.500 Rp. 15.000
5.Test kehamilan Rp. 4.500 Rp. 10.500 Rp. 15.000
6.Pengambilan apusan pap smear Rp. 7.500 Rp. 17.500 Rp. 25.000 IV PERAWATAN RAWAT !NAP DI PUSKESMASPERAWATAN A. Perawatan Umum -Perawatan pasien per hari dan Rp 15.000 Rp 35.000 Rp 50.000 per pasien tidak termasuk makan -Pemeriksaan dan kopsultasi Rp 6.000 Rp 14.000 Rp 20.000 medik per hari dan per pasien -Administrasi dan catatan Rp 1.800 Rp 4.200 Rp 6.000 medik -Obat pelayanan kesehatan dasar dan bahan habig pakai (yang disediakan IFK Rp 6.000 Rp 14.000 Rp 20.000 Bengkayang) -Perawatan luka bakar pasien per hari : -Luka bakar < 10 % Rp 11.700 Rp 27.300 Rp 39.000 -Luka bakar 10-20 % Rp 18.000 Rp 42.000 Rp 60.000 -Luka bakar > 20 % Rp 23.400 Rp 54.600 Rp 78.000 -Nebulizer (Therapy uap) Rp 7.800 Rp 18.200 Rp 26.000 . V SARANA PENUNJANG PELAYANAN ·: KESEHATAN DI PUSKESMAS / PUSKESMAS PERAWATAN A. Penggunaan Sarana Penunjang .,... Alat Keschatan : -Oksigen per jam Rp 6.000 Rp 14.000 Rp 20.000 -Cairan infus dan set infus Rp 3.900 Rp 9.100 Rp 13.000 -Cateter nelaton Rp 2.100 Rp 4.900 Rp 7.000 -Cateter balon Rp 4.500 Rp 10.500 Rp 15.000 -Intra Vena kateter Rp 6.000 Rp 14.000 Rp 20.000 -Wing needle Rp 3.600 Rp 8.400 Rp 12.000 -Dysposible siringe Rp 1.200 Rp 2.800 Rp 4.000 -Dysposible needle Rp 600 Rp 1.400 Rp 2.000
8.Sarana Penunjang Non Medis -Penggunaan ambulans untuk Rp 1.500 Rp 3.500 Rp 5.000 rujukan dan membawa jenazah pergi dan pulang (per kilometer) -Penggunaan ambulans < 5 km Rp 18.000 Rp 42.000 Rp 60.000 -Biaya membawa jenazah ke Rp 30.000 Rp 70.000 Rp 100.000 pemakaman s 5 jam -Biaya membawa jenazah ke Rp 60.000 Rp 140.000 Rp 200.000 pemakaman z 5 jam
4.Ketentuan BAB III WILAYAH PEMUNGUTAN diubah, schingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut dalam wilayah Kabupaten Bengkayang

5.Ketentuan BAB IV PEMUNGUTAN RETRIBUSI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

(1)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(3)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(4)Tata cara pelaksanaan pemungutan etribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
(2)Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Seluruh penerimaan Retribusi yang diterima oleh bendahara penerima harus disetorkan ke Rekening Kas Daerah.
(4)Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
(5)Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, serta angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1)Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen Jain yang dipersamakan.
(2)Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3)Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di Juar kekuasaannya.
(4)Keadaan di luar kekuhsaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
(5)Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 13

(1)Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan keberatan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan olfBupati.
(3)Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak btau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
(4)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 14

( I) Jika pangajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2)Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

6.Ketentuan BAB V SANKS! ADMINISTRATIF diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII

SANKS! ADMINISTRATIF

Pasal 15

Dalam ha! Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per sen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.

7.Ketentuan BAB VI TATA CARA PENAGIHAN diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

(1)Apabila Wajib Retribusi tidak membayar, atau kurang membayar retribusi terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan pnagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
(2)Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
(3)Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
(4)Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)didahului dengan surat teguran.
(5)Tata cara pelaksanaan penagihan ~ibusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. '\,-

8.Ketentuan BAB VII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : BABIX PENGEMBALlAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…