DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Hak, Kewajiban dan Kewenangan; Penyelenggaraan Perpustakaan; Jenis Perpustakaan; Standar Nsional Perpustakaan; Pelestarian koleksi Nasional dan Naskah Kuno; Pembudayaan kegemaran membaca; Peran Serta Masyarakat; kerja Sama dan Kemitraan; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Kabupaten berkewajiban menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang b. a.Menimbang Perpustakaan; 1999 tentang Tingkat II Republik Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 10 Tahun P~mbentukan Kabupaten Daerah Bengkayang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 3832); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1. 2. 3. Mengingat r 4774);

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun, 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ·4 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG dan BUPATIBENGKAYANG MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERPUSTAKAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
3.Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Perpustakaan di Kabupaten Bengkayang.
5.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka.
6.Penyelenggaraan Perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan Perpustakaan. MENETAPKAN
7.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
8.Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam.
9.Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.
10.Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
11.Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukan bagi masyarakat luas sebagai srana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
12.Perpustakaan Kabupaten acialah Perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan penelitian, dan Perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
13.Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
14.Perpustakaan Sekolah adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah.
15.Perpustakaan Pembina adalah Perpustakaan yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis Perpustakaan di Daerah dan Kabupaten, dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional dan provinsi.
16.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/ atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
17.Tenaga Teknis Perpustakaan adalah tenaga non-pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan, misalnya, tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio-visual, dan tenaga teknis ketatausahaan.
18.Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan. 3

BAB II

HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Pasal 2

(1)Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
1. a.memperoleh Jayanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
2. b.mendirikan dan/ atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
3. c.berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
(2)Masyarakat di Daerah yang sulit terjangkau berhak memperoleh layanan Perpustakaan secara khusus.
(3)Masyarakat yang mempunyai berkebutuhan khusus, berhak memperoleh layanan Perpustakaan, yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-m
(4)asing. ,
(5)Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disesuaikan dengan kemampuan Perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana Perpustakaan.

Pasal 3

(1)Masyarakat berkewajiban:
1. a.menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
2. b.menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan nasional;
3. c.menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
4. d.mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
5. e.mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
6. f.menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.
(2)Masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana · dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan/atau
3. c.denda administratif.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana diatur pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
1. a.menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
2. b.menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di daerah;
3. c.menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai wahana informasi, wahana pelestarian dan wahana rekreasi;
4. d.menggalakkan promosi kegemaran membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
5. e.menjamin kelangsungan pengembangan perpustakaan di daerah:
6. f.memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
7. g.menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan kabupaten berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat pendidikan, penelitian, pelestarian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah.
8. h.menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, penelitian dan rekreasi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya masyarakat;
  1. 1.meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber belajar masyarakat;
9. j.membina dan mengembangkan perpustakaan di lingkungan instansi/lembaga dan masyarakat di daerah; dan
10. k.mengangkat, membina dan mengembangkan tenaga fungsional pustakawan.
(2)Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah melalui Perpustakaan Daerah dapat melakukan kerja sama/kemitraan dengan penulis daerah atau para pemangku kepentingan bidang Perpustakaan di Daerah.

Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang:

a.menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
b.mengatur, mengawasi, serta mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah;
c.mengalih mediakan clan mengalih bahasakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan; dan
d.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dan bimbingan teknis perpustakaan;dan
e.mengembangkan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 6

Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:

a.perpustakaan kabupaten;
b.perpustakaan kecamatan;
c.perpustakaan desa/kelurahan;
d.perpustakaan masyarakat;
e.perustakaan keluarga; dan
f.perpustakaan pribadi;

Pasal 7

(1)Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berkedudukan di ibukota kabiy)aten, dipimpin oleh kepala Dinas yang membidangi urusan Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Bupati.
(2)Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai Perpustakaan Pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan penelitian dan Perpustakaan pelestarian di Daerah.
(3)Perpustakaan Daerah sebagai Perpustakaan Pembina, melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis Perpustakaan di Daerah, meliputi:
1. a.penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar nasional;
2. b.sumber daya manusia bidang perpustakaan;
3. c.sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
4. d.koleksi bahan perpustakaan;
5. e.layanan perpustakaan;
6. f.kerja sama dan jaringan perpustakaan;
7. g.sistem informasi perpustakaan;
8. h.pembudayaan gemar membaca;
9. i.pelestarian dan restorasi bahan perpustakaan;
10. j.kajian perpustakaan; dan
11. k.monitoring dan evaluasi perpustakaan.
(4)Perpustakaan Kabupaten menyelenggarakan Perpustakaan keliling untuk melayani Masyarakat yang belum dijangkau oleh layanan Perpustakaan.

Pasal 8

(1)Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, berkedudukan di kecamatan dan penyelenggaraannya menjadi
(2)Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah kecamatan.
(3)Perpustakaan Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta Koleksi Perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan Masyarakat serta mengembangkan budaya gemar membaca pada Masyarakat.

Pasal 9

(1)Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, berkedudukan di desa/kelurahan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Kepkla Desa/Lurah.
(2)Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat sumber belajar Masyarakat di wilayah Desa/ Kelurahan.
(3)Perpustakaan desa/kelurahan menyediakan sarana dan prasarana serta Koleksi Perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan Masyarakat serta mengembangkan budaya gemar membaca pada Masyarakat.
(1)Masyarakat dapat menyelenggarakan Perpustakaan Umum yang d selanjutnya disebut Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf d dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Kabupaten.
(2)Penyelenggaraan Perpustakaan masyarakat, keluarga, dan pribadi menjadi tanggungjawab masing-masing penyelenggara.

Pasal 11

Untuk menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata dan pembudayaan kegemaran membaca, masyarakat dapat menyelenggarakan Taman Bacaan Masyarakat di tempat dan/ atau fasilitas umum, dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Kabupaten.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2007