DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 11 Mei 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang Perubahan Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabuapten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perkembangan perekonomian di daerah dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Dae rah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2 0 1 0 'ten tang Retribusi Pelayanan Pasar;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2 0 1 0 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Menimbang 1 . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 9 8 1 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823); Dipindai dengan GamScanner
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1 1 9 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum; (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2010 ten tang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bengkayang Tahun 2010 Nomor 6). Dipindai dengan Gam&canner 1 1 . Pcraturan Dacrah Kabupatcn Bcngkayang Nomor 1 1 Tahun 2 0 1 6 tcntang Pembcntukan dan Susunan Organisasi Perangkat Dacrah Kabupatcn Bcngkayang (Lcmbaran Dacrah Kabupatcn Bcngkayang Tahun 2 0 1 6 Nomor 1 1 , Tambahan Lcmbaran Dacrah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 1 ) scbagaimana telah du bah dcngan Pcraturan Dacrah Kabupatcn Bengkayang Nomor 0 1 Tahun 2019 tcntang Perubahan Atas Pcraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 1 Tahun 2 0 1 6 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pcrangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2 0 1 9 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG DAN BUPATIBENGKAYANG Menetapkan MEMUTUSKAN : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 6 TAHON 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2010 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

(1)Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3.Bupati adalah Bupati Bengkayang. Dipindai dengan Gam5canner
4.DPRD ndalnh Dewan Perwnkilan Rakynt Dnernh K n h u p w t r m Bcngkuyung.
5.Dinas adalah Dinan yang mcmbidnngi P e r d n p n n g a n ,
6.Pasar ndnlah sctiup tcmpat utnu knwnnn y a n g m w r u p n l n f n l l l t n n umum bnik yang discdiuknn olch P e m c r i n t n h Dncrnh, I n « l n l a i n n t m t t perorangnn dnn ditctupknn olch P e m c r i n t n h Dncrnh nchupul t r m p u l bcrtcmunyn pihuk pcnjunl dnn pembcli u n t u k m c l n k n m n l a transaksi dimana proscs junl-bcli tcrjadi,
7.Bangunan Pasnr udnlah sctinp bnnunun, b a i k y a n g d i n e d l n l Pemcrintah, Badnn lain ntu pcrorunan yung bcrndn d l d n l a m kawasan pasnr scbagni fnsilitns pnsnr,
8.Pasar Tradisional ndalh pnsur yang d i b n n u n dun dikcloln olcl Pemcrintah, Swusta, Koperasi utuu Swudnyu m n u y u r n l t dcnun tempat usaha berupa toko, kios, los dun tcndu yang d i m i l i k i / dikclol oleh pedagang kccil atas izin Pemcrintnh Dacrah dun dcnpun pronc jual beli mclalui tawar menawar.
9.Tempat Perdagangan Umum adnlah kuwnsan pcrtokonn ynn discdiakan dan atau ditctapkan olch Pemcrintah Ducrnh pudu u u t u wilayah, lingkungan/tcmpat dimuna tcrdupat bangunnn t o k o - t o k o disepanjang pinggir jalan umum dan/utau wilayah lain yang dapat dijangkau oleh transportasi dan masyarakat.
10.Toko adalah fasilitas tcmpat bcrusaha yang discdinknn olch Pemerintah Daerah dan/atau milik perorangan yang bcradn didnlam kawasan pasar untuk mclakukan kegiatan transaksi junl-bcli. 1 1 . Kios ialah fasilitas tempat berjualan yang tidak merupakan baginn suatu bangunan yang dibuat sedemikian rupa antara yang satu dengan yang lainnya dibatasi dinding / skat pcmisah, yang discdinkan oleh Pemerintah Dacrah, Badan Swasta lain dan/atau perorangan.
12.Los adalah fasilitas tempat berjualan yang tidak bcrdinding yang didalamnya disediakan tempat-tempat dcngun luas tertentu, schinggn merupakan petak-petak untuk berdagang dcngon bcntuk dun prasarana sesuai peruntukannya, yang discdiakan olch Pcmcrintah Daerah, Badan lain dan/ a tau perorangan.
13.Bangunan Darurat adalah Suatu bangunan tempat berjualan yang bersifat sementara tanpa dinding / skat yang dapat dibongkar dan dipasang dalam waktu singkat dan merupakan tempat-tempat dcngan luas tertentu sehingga merupakan petak-petak untuk bcrdagang, yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, Badan lain dan/atau pcrorangan.
14.Pedagang Kaki Lima adalah perorangan yang melakukan penjualan pada pinggir jalan atau suatu tempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan gerobak, meja, tenda yang harus dialuhkan dan/ atau dibongkar setelah selesai waktu berjualan.
15.Pemilik / Pengusaha adalah Para pemilik toko dan atau pengusaha perorangan atau badan hukum yang berusaha didalam dan atau disekitar wilayah pasar.
16.Surat Penunjukan Tempat Usaha selanjutnya disingkat SPTU adalah Surat izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atas pemakaian kios/los dan/atau bangunan darurat milik Pemerintah . • Dipindai dengan Gam&canner 1 7. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap para pedagang sebagai pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kios, los, lapak kaki lima dikawasan pasar dan tempat perdagangan umum baik yang disediakan Pemerintah Daerah maupun pertokoan milik perorangan atau badan swasta lain.
18.Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah.
19.Masa Retribusi adalah Jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib pajak retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar.
20.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan besamya jumlah retribusi yang terhutang. 2 1. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
22.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah tagihan retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
23.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

(2)Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Retribusi pelayanan pasar meliputi pungutan yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap para pedagang sebagai pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kios, los, lapak, kaki lima dikawasan pasar dan tempat perdagangan umum yang disediakan Pemerintah Daerah.

(3)Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pemerintah Daerah harus mempunyai peta serta data lengkap dari tiap-tiap pasar yang dikenakan sewa ataupun retribusi, baik berupa kios, los-los pasar, lapangan ataupun tempat terbuka lainnya.

(4)Bab V dan Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Dipindai dengan Gam&canner B AB V NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 7

Dengan nama retribusi pelayanan pasar dipungut retribusi bagi orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan, memanfaatkan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun pertokoan milik perorangan atau badan swasta lain yang berada dikawasan pasar dan khusus disediakan untuk berdagang.

(5)Ketentuan Pasal 8 di sempumakan menjadi:

Pasal 8

( 1 ) Obyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah setiap penggunaan pasar dan tempat perdagangan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah seperti:

a.pasar Tradisional termasuk didalamnya kios dan los;
b.dihapus; dan
c.pedagang Kaki Lima tennasuk didalamnya gerobak, tenda, bakulan hamparan, di dalam kawasan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh Sadan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.
(6)Ketentuan Pasal 1 1 dihapus
(7)Ketentuan Pasal 13 diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 13

(1)Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas kaki lima, los dan atau kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
(2)Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
(3)Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(4)Peninjauan tarif Retribusi sebagairnana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(5)Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dipindai dengan GamScanner
(8)K e t e n t u nn Pasnl 1 4 d i h n p u n , () AD V I I I d n n Pasnl 1 5 d i h n p u n , d i u b n h dnn d i t n m b a h , nchinggn bcrbunyi scbngni berikut ; B A V I I I PEMUNGUTAN RETRIBUSI Baginan Kcsatu Tata Cara Pcmungutan Rctribusi Pasnl 1 5 ( I ) Retribusi dipungut dcngan mcnggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipcrsamakan.
(2)Dokumen lain yang dipcrsamakan scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat bcrupa karcis, kupon dan kartu langganan.
(3)Tata cara pclaksanaan Pemungutan Rctribusi ditctapkan dcngan Peraturan Bupati.

Pasal 15A

( 1 ) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan pasar yang bersangkutan.

(2)Alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari realisasi penerimaan.
(10)Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

( 1 ) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka.

(2)Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
(3)Hasil pungutan retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan secara bruto ke kas daerah. ( 1 1 ) Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas dengan dibantu petugas-petugas lainnya yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati. Dipindai dengan Gam5canner Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku scjak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lcmbaran Dacrah Kabupaten Bengkayang. Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal j y qi 2021 f.BUPAT1c}KAYANG,�- 9 'EBASTIANUS DARWIS Diundangkan di Bengkayang pada tanggal I @ 2021 d SEKRETARIS DAERAH t ,rKAB�BENGKAYANG f, OBAJA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 NOMOR NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG, PROVINS! KALIMANTAN BARAT 2 /2021 I - Dipindai dengan Gam&canner r . PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 6 TAHUN 2 0 1 0 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR I . PENJELASAN UMUM Bahwa guna meningkatkan fasilitas pelayanan pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli yang berupa Los, Kios/Toko dan Halaman/Pelataran yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang serta upaya mengantisipasi keadaan di lapangan berkaitan dengan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar serta penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, perlu dilalrukan perubahan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah dimaksud sebagai landasan hukum dalam pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Pasal II Cukupjelas Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 2 Dipindai dengan Gam5canner

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…