DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 25 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan; Ruang Lingkup; Tugas dan Wewenang Pemerintah; Penyelenggaraan Bantuan Hukum; Pemberi Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi; Hak dan Kewajiban; Larangan; Tata cara Permohonan Bantuan Hukum; Pendanaan Bantuan Hukum; Pengawasan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan pidana; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum, maka Pemerintah Daerah perlu menjamin perlindungan hak asasi manusia dan berupaya untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat; yang tidak mampu;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah Dapat menyelenggarakan bantuan hukum untuk masyarakat miskin;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diroaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu roenetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin;

Mengingat

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288); • Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG dan BUPATI BENGKAYANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Advokat adalah Orang yang 'yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Bengkayang. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikatagorikan miskin yang dibuktikan dengan salah satu dokumen sebagai berikut : Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Lansung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Lurah.
8.Penerima bantuan hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum dan secara sosial ekonomis tidak mampu menanggung biaya operasional beracara, meliputi 5. ° 6. % 7. • hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan/atau perumahan.
9.Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
10.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
11.Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
12.Lembaga Bantuan Hukum adalah Lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu tanpa menerima pembayaran Honorarium.
13.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur peradilan untuk menyelesaikannya.
14.Non litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan.
15.Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APED, untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
16.Standar Bantuan Hukum adalah Pedoman Pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri.
17.Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat . BABII ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas;

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektifitas, dan
f.akuntabilitas. • %

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

a.menjamin hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
b.menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia;
c.menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan; dan
d.menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.
(2)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi masalah hukum keperdataan, pidana dan Tata Usaha Negara baik Litigasi maupun nonlitigasi.
(3)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan apabila:
1. a.Berpekara dengan Pemerintah Daerah;
2. b.Merupakan perkara pengulangan dengan subjek hukum yang sama.
(4)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/ atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum . Pasa15
(1)Penerima Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(2)Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. •

BAB IV

PEMBER! BANTUAN HUKUM LITIGASI DAN NON LITIGASI

Pasal 6

(1)Dal.am pemberian bantuan hukum, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Hukum dan hak asasi manusia bertugas :
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin;
2. b.menyusun rencana anggaran bantuan hukum;
3. c.mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat Daerah yang membidangi hukum dan hak asasi manusia berwenang:
1. a.mengawasi dan memastikan penyelenggaraan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai azas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
2. b.melakukan Verifikasi terhadap berkas pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum dari Pemberi Bantuan Hukum.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan rencana anggaran bantuan hukum diatur dalam Peraturan Bupati. BABV PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 7

(1)Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi penerima bantuan hukum.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/ atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut Surat Kuasa Khusus.

Pasal 8

(1)Setiap orang miskin yang berdomisili di daerah berhak menjadi Penerima Bantuan Hukum.
(2)Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuktikan dengan salah satu dokumen sebagai berikut :
1. a.Kartu Jaminan Kesehatan masyarakat;
2. b.Bantuan Lansung Tunai;
3. c.Kartu Beras Miskin;
4. d.Surat keterangan Tidak mampu dari Desa/Lurah yang telah diverifikasi oleh Camat.
(3)Surat Keterangan Tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diterbitkan khusus untuk permohonan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Pasal 9

Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.berbadan hukum;
b.terakreditasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap dan berkedudukan di Wilayah Administrasi Kabupaten Bengkayang;
d.meiniliki pengurus; dan
e.memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 10

(1)Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberian Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi bantuan Hukum.
(2)Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh Advokat/ Lembaga Bantuan Hukum dari awal Perkara sampai dengan Putusan Pengadilan.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…