DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 23 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 161

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Bentuk Badan Hukum dan Nama; Lambang dan Tempat Kedudukan; Tugas dan Fungsi Serta Jangka Waktu Berdiri; Modal; Saham; Anggaran Dasar; Organ; Susunan Organisasi dan Tata Kerja; Pegawai; Perencanaan, Operasional dan Pelaporan; Tahun Buku dan Penggunaan Laba; Satuan Pengawas Intern; Pembentukan Anak Perusahaan; Penugasan Pemerintah Kepada PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda); Pembinaan dan Pengawasan; Evaluasi; Pembubaran; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa PT. Membangun Bengkayang Mandiri merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berdiri sejak Tahun 2001 berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Membangun Bengkayang Mandiri Kabupaten Bengkayang;
b.bahwa dalam rangka menyesuaikan bentuk hukum PT. Membangun Bengkayang Mandiri menjadi Perusahaan Perseroan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah tentang perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti dan disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT. Membangun Bengkayang Mandiri. 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagairnana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ten tang Sadan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 8 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Sadan Usaha Milik Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG dan BUPATIBENGKAYANG MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PT. MEMBANGUN BENGKAYANG MANDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
3.Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bengkayang yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Sadan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah. 2
8.Perseroan Terbatas Membangun Bengkayang Mandiri yang selanjutnya disebut PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
9.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Perseroan Daerah PT. Membangn Bengkayang Mandiri dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
10.Komisaris adalah organ Perseroan Terbatas Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan sesuai dengan Anggaran Dasar dan memberikan nasihat kepada Direksi. 1 1 . Direksi adalah organ Perseroan Terbatas Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroda untuk kepentingan dan tujuan Perseroda serta mewakili Perseroda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
12.Pegawai adalah pegawai Perseroda Membangun Bengkayang Mandiri yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
13.Anggaran Dasar adalah anggaran dasar Perseroda Membangun Bengkayang Mandiri.
14.Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroda Membangun Bengkayang Mandiri yang memberikan hak kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan Undang- Undang tentang perseroan dan/atau anggaran dasar perseroan.
15.Modal Dasar adalah sejumlah dana yang ditetapkan dalam anggaran Perseroda Membangun Bengkayang Mandiri.
16.Modal Disetor adalah modal perseroan yang riil dan disetorkan ke dalam kas PT.Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda).
17.Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah Penjabaran Tahunan dari rencanajangka panjang perseroda.

(2)Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan akta pendirian.

BAB III

LAMBANG DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

Lambang PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 3

(1)Kantor Pusat PI'. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berkedudukan di !bu Kota Daerah.
(2)Untuk mendukung efektifitas dan peningkatan usaha, PI'. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) dapat mendirikan unit yang berkedudukan di Ibu kota kecamatan dan dapat mendirikan cabang yang berkedudukan di luar !bu Kata Daerah.
(3)Pendirian cabang unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan RUPS sesuai usu! Direksi dan pertimbangan Komisaris.

BAB IV

MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Maksud didirikan PI'. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) yaitu:

a.untuk melakukan pendirian dan pengembangan berbagai bidang usaha / sektor yang dapat memberikan kemanfaatan umum; dan
b.untuk mengelola potensi sumber kekayaan Daerah, memberikan manfaat untuk perkembangan perekonomian serta menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 6

Tujuan didirikan PI'. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) yaitu untuk:

a.menunjang pengembangan dan peningkatan perekonomian daerah;
b.memperkuat dan meningkatkan kualitas Lembaga ekonomi masyarakat;
c.sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
d.memperoleh keuntungan dari hasil pengelolaan aset perusahaan, pengupayaan dan pendayagunaan aset milik Pemerintah Daerah serta usaha lainnya;
e.mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah;
f.meningkatkan pengembangan dunia usaha; dan
g.memberikan fasilitasi kepada pengusaha usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

Pasal 7

(1)Untuk melaksanakan maksud dan tujuannya, PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) melaksanakan kegiatan usaha di bidang:
1. a.pelayanan jasa dan pariwisata (antara lain perhotelan, jasa perjalanan, ekspedisi dan jasa perdagangan, jasa angkutan dan kontruksi); dan
2. b.bidang usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang undangan.
(2)Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertambah dan berkembang sesuai kebutuhan dan potensi yang ada. 4
(3)Pengembangan bidang usaha baru/usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah adanya dokumen analisis kelayakan bidang usaha dimaksud. BABV TUGAS DAN FUNGSI SERTA JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) mempunyai tugas melaksanakan pengembangan usaha, peningkatan pendapatan dan taraf hidup masyarakat, serta mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) mempunyai fungsi sebagai berikut:

a.mendorong pembangunan Daerah dan sebagai pelaksana pelayanan publik;
b.penyeimbang kekuatan pasar, dan membantu pengembangan usaha kecil danmenengah;dan
c.meningkatkan penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, deviden, maupun hasil privatisasi.

Pasal 10

PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

(1)Sumber Modal PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) dapat bersumber dari:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d. meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi asset; dan
3. c.agio saham. 5
(4)Perolehan dan pemanfaatan sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MODAL

Pasal 12

(1)Modal Dasar PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) yang telah ditetapkan pertama kali paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan modal yang telah disetor sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
(2)Modal Dasar dan Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya milik Pemerintah Daerah dan dapat terbagi dalam saham.

Pasal 13

(1)Penyertaan modal daerah dilakukan untuk memenuhi modal dasar dan/atau penambahan modal PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda).
(2)Penyertaan modal Daerah dalarn rangka penarnbahan modal Perumda PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
1. a.pengembangan usaha;
2. b.penguatan struktur permodalan; dan
3. c.penugasan Pemerintah Daerah.
(3)Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda).
(4)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Isi peraturan

Teks161PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 20 Tahun 2001

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 20 Tahun 2001