Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
3.Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bengkayang yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Sadan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
2
8.Perseroan Terbatas Membangun Bengkayang Mandiri yang selanjutnya disebut PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
9.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Perseroan Daerah PT. Membangn Bengkayang Mandiri dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
10.Komisaris adalah organ Perseroan Terbatas Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan sesuai dengan Anggaran Dasar dan memberikan nasihat kepada Direksi.
1 1 . Direksi adalah organ Perseroan Terbatas Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroda untuk kepentingan dan tujuan Perseroda serta mewakili Perseroda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
12.Pegawai adalah pegawai Perseroda Membangun Bengkayang Mandiri yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
13.Anggaran Dasar adalah anggaran dasar Perseroda Membangun Bengkayang Mandiri.
14.Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroda Membangun Bengkayang Mandiri yang memberikan hak kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan Undang- Undang tentang perseroan dan/atau anggaran dasar perseroan.
15.Modal Dasar adalah sejumlah dana yang ditetapkan dalam anggaran Perseroda Membangun Bengkayang Mandiri.
16.Modal Disetor adalah modal perseroan yang riil dan disetorkan ke dalam kas PT.Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda).
17.Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah Penjabaran Tahunan dari rencanajangka panjang perseroda.
BAB II BENTUK SADAN HUKUM DAN NAMA Pasal 2 (!) Dengan peraturan daerah ini, Perusahaan Daerah (Persero) PT. Membangun Bengkayang Mandiri yang dibentuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 20 Tahun 2001 diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Membangun Bengkayang Mandiri yang selanjutnya disebut PT. Membangun Bengkayang Mandiri (Perseroda).
(2)Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan akta pendirian.
BAB III LAMBANG DAN TEMPAT KEDUDUKAN Bagian Kesatu Lambang