DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 31 Tahun 2022

Nomor: 31
Tahun: 2022
Ditetapkan: 8 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi; Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional; Kepegawaian; Tata Kerja & Laporan; Ketentuan Lain=Lain; Ketentuan peralihan;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi tata kerja Perangkat Daerah, staf ahli, UPT Dinas dan Sadan, Rumah Sakit dan Puskesmas diatur dengan Peraturan Bupati;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang;

1.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, -2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3.Undang-Undang 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502); 1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 20 I 8 ten tang Peru bahan Atas Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
14.Peraturan Daerah Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 1 1 , -4 Tarnbahan Lembaran Daerah Ka bu paten Bengkayang Nomor 1 1 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Ka bu paten Bengkayang Nomor 4). MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalarn Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Kabupaten adalah Kabupaten Bengkayang.
4.Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
6.Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang.
7.Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang.
8.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasional Kesehatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang yang berada di Kecarnatan.
9.Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang -5 Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
10.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 1 1 . Jabatan Fungsional adalah sekelompokjabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12.Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada pemerintah Kabupaten Bengkayang.
13.Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada pemerintah Kabupaten Bengkayang.
14.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 2

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis Administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Ka bu paten Bengkayang mempunyai tugas membantu Bupati Bengkayang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang dan Togas Pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a.perumusan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan dan Kesehatan Keluarga dan Gizi, pencegahan dan pengendalian penyakit, upaya kesehatan masyarakat, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana lingkup kabupaten;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan dan Kesehatan Keluarga dan Gizi, pencegahan dan pengendalian penyakit, upaya kesehatan masyarakat, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana lingkup kabupaten;
c.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana lingkup kabupaten;
d.pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan dan Kesehatan Keluarga dan Gizi, pencegahan dan pengendalian penyakit, upaya kesehatan masyarakat, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana lingkup kabupaten;
e.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelayanan di bidang kesehatan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana lingkup kabupaten;
f.pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
g.pembinaan pola pengelolaan keuangan BLUD;
h.pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
1. 1.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 5

(1)Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, terdiri dari:
  1. 1.Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan
  2. 2.Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan.
3. c.Bidang Kesehatan Masyarakat;
4. d.Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
5. e.Bidang Pelayanan Kesehatan;
6. f.Bidang Sumber Daya Kesehatan;
7. g.Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8. h.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
9. i.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang berdasarkan Kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 6, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang mempunyai fungsi :

a.penetapan program kerja di bidang kesehatan;
b.penetapan program program kerja di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan dan pengendalian penduduk dan keluarga berencan;
c.perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
d.pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
e.pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
f.penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g.pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKlP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
h.pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;
1. 1.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraaan kegiatan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana; J. pembinaan pola pengelolaan keuangan BLUD
k.pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan I. pelaksanaan tugas fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang.

Pasal 9

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam memimpin, merencanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan sebagai urusan pemerintah daerah di Bidang Kesehatan serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. a.penyusunan program kerja;
2. b.pengelolaan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan;
3. c.pengelolaan administrasi keuangan;
4. d.pengelolaan administrasi sarana dan prasarana;
5. e.pengelolaan urusan rumah tangga;
6. f.pengelolaan kearsipan, ketatausahaan;
7. g.pengkoordinasian kegiatan hari-hari besar Nasional yang relevan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas; dan
8. h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), terdiri dari:
1. a.Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan
2. b.Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan.
(2)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (l), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…