DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 25 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum; Kedudukan, Tugas dan Wewenang; Hak dan Kewajiban; Kode Etik PPNS; Pengangkatan, Pelantikan, Mutasi dan Pemberhentian PPNS; Kartu Tanda Pengenal; Pelaksanaan Penyidikan; Sekretariat PPNS; Pakaian Seragam dan Atribut PPNS; Pendidikan dan Pelantihan; Pembinaan dan Pengawasan; Kerjasama; Pembiayaan; Sanksi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
b.bahwa dalam rangka penegakan hukum di daerah dan kedudukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu lebih dikuatkan sehingga mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Perundang-undangan yang menjadi Dasar hukumnya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823); 2
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 3 Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan bentuk-bentuk 3 pengamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
11.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
12.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);
14.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 14); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG DAN BUPATIBENGKAYANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL I DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG. 9. % I • 10. ••I 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : '

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2.Bupati adalah Bupati Bengkayang.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati Bengkayang dan DPRD dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang membidangi materi ' Peraturan Daerah yang bersangkutan.
6.Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkayang.
8.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
9.Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
10.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan tindak Pidana.
11.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 untuk inencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak I pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
12.Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Korwas PPNS adalah Penyidik Polisi Republik Indonesia yang berwenang untuk 7 •I I membimbing, membina, mengarahkan, memberi bimbingan teknis dan : mengawasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil. I
13.Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat ,, PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring, • dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil. '
14.Kode Etik adalah Norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
15.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

(1)PPNS dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku ketua Sekretariat PPNS.
(2)Mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 3

(1)PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
(2)PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
(3)Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh atasan PPNS.
(4)Dalam melaksakan tugas PPNS dapat berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang:
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah; '
2. b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian; I s 6 dapatyanghukummenurutlain .
3. c.menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan penyitaan benda atau surat;
5. e.memotret ses~rang, bukti pelanggaran dan tempat kejadian;
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagi tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksa perkara;
8. h.mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petujuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
9. i.mengadakan tindakan dipertanggungjawabkan. •
(2)Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dalam wilayah hukum di tempat PPNS tersebut ditempatkan.
(3)Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan kecuali jika ditentukan oleh Peraturan Perundang- Undangan.
(4)PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)PPNS disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS, apabila melakukan tindakan penyidikan diberikan uang insentif.
(2)Mekanisme dan besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan daerah, diatur dengan Peraturan Bupati. . · i 7

Pasal 6

' PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban : '

a.melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran tindak pidana atas Peraturan Daerah;
b.membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
1. 1.Pemeriksaan tersangka;
2. 2.Memasuki rumah dan/ atau tempat tertutup lainnya;
3. 3.Penyitaan barang;
4. 4.Pemeriksaan saksi; dan
5. 5.Pemeriksaan tempat kejadian.
c.menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
d.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Satuan Palisi Pamong Praja selaku Ketua Sekretariat PPNS; dan
e.bersikap dan berperilaku serta mematuhi kode etik PPNS.

BAB IV

KODE ETIK PPNS

Pasal 7

Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:

a.mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
b.menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);
c.mendahulukan kewajiban daripada hak;
d.memperlakukan semua orang sama dimuka hukum;
e.bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
f.menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
g.tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
h.tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
i.mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
j.menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan HAM;
k.senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan; • 8
1. 1.menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistemperadilan pidana; dan
m.dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan' penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

Pasal 8

Dalam rangka penegakan pelaksanaan kode etik PPNS, Bupati dapat membentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat ad hoc guna melakukan pemeriksaan Pejabat PPNS yang diduga melakukan pelanggaran dan atau penyimpangan kode etik. BABV PENGANGKATAN, PELANTIKAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PPNS

Pasal 9

(1)PPNS diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS dari setiap SKPD.
(3)Untuk dapat diangkat menjadi PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
2. b.pangkat serendah-rendahnya penata muda/ golongan III / a;
3. c.berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
4. d.bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
5. e.sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
6. f.setiap unsur penilaian Pelaksanaan pekerjaandalam daftar penilaian sasaran kerja pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
7. g.mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan khusus di bidang penyidikan;
(4)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Gubernur dan tembusan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementrian Dalam Negeri 5 • 9

Pasal 10

(1)Usulan pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) i harus melampirkan:
1. a.Photo copy Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir;
2. b.Photo copy Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir;
3. c.Photo copy ijazah terakhir yang dilegalisir;
4. d.Surat Keterangan Dokter yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sehatjasmani dan rohani;
5. e.Photo copy unsur Penilaian Kerja dan Sasaran kinerja Pegawai (SKP) atau Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir;
6. f.Surat Keterangan Wilayah kerja PPNS yang diusulkan;
7. g.Photo copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan (STIPP) khusus di bidang Penyidikan yang dilegalisir.
(2)Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing- masing dalam rangkap 4 (empat).

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…