[nstrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidupterdiri atas:
a.KLHS;
b.tata ruang;
c.baku mutu lingkungan hidup;
d.kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
e.AMDAL;
f.UKL-UPL dan SPPL;
g.perizinan;
h.instrumen ekonomi lingkungan hidup;
i.peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
j.anggaran berbasis lingkungdn hidup;
k.analisis risiko lingkungan hidup;
I. audit lingkungan hidup; dan
m.instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmupengetahuan.
Paragraf l Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pasal I4 (I) Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsippembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalampembangunan daerah dan/atau kebijakan, rencana,dan/atau program. «e
(2)KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan denganmelibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan
(3)Pemerintah Daerah wajib melaksanakca ts sebagaimana dimaksud padaayat (I) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
a.Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
b.kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkandampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
(4)KLHS dilaksanakan dengan mekanisme :
a.pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadapkondisi lingkungan hidup di Daerah; dan
b.perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/ atauprogram;
c.rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan,rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.