DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 106

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup, Tugas dan Wewenang, Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Laboratorium Lingkungan, Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengendalian Air Limbah, Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Sistem Informasi, Hak, Kewajiban dan Larangan, Peran Masyarakat, Peningkatan SDM dan Institusi Lingkungan Hidup, Kerjasama Daerah, Pembinaan, Pengawasan dan Sanksi Administratif, Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;

b.menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat daerah; 9
c.menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH daerah;
d.menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL, UKL UPLdan SPPL; tata cara pengakuan kearifan lokal, dan hak dengan perlindungan dan
e.menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi rumahkaca;
f.mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;g.
h.memfasilitasi penyelesaian sengketa;
i.melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungiawab usahadan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturanperundang undangan;
j.melaksanakan standar pelayanan minimal;
k.melaksanakan kebijakan mengenai keberadaanmasyarakat hukum adat, masyarakat hukum adatyang terkait pengelolaan lingkungan hidup; I. mengelola informasi lingkurgan hidup;
m.membangun kesadaran lingkungan bagi masyarakat dalam membantuperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
n.mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkunganhidup; +
o.memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
p.menerbitkan izin lingkungan tingkat Kabupaten;
q.melakukan penegakan hukum lingkungan; dan
r.melaksanakan tugas lain sesuai kewenangan Daerah.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 6

Pengelolaan Lingkungan � Perencanaan Perlindungan dan dilaksanakanmelalui tahapan ;

a.inventarisasi lingkungan hidup;
b.penetapan wilayah ekoregion daerah; dan
c.penyusunan RPPLH. Hidup

Pasal 7

Inventarisasi Lingkungan Hidup dilaksanakan untuk memperoleh data daninformasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:

a.potensi dan ketersediaan;
b.jenis yang dimanfaatkan;
c.bentuk penguasaan;
d.pengetahuan pengelolaan;
e.bentuk kerusakan; dan 10
f.konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Pasal 8

(I) Penetapan Wilayah Ekoregion Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6huruf b, dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan

a.karakteristik bentang alam;
b.daerah aliran sungai;
c.iklim;
d.flora dan fauna;
e.sosial dan budaya;
f.ekonomi;
g.kelembagaan masyarakat; dan
h.hasil inventarisasi lingkungan hidup Daerah. [2) Penetapan Wilayah Ekoregion Daerah dilaksanakan dengan mengacukepada wilayah ekoregion yang ditetapkan oleh tingkat Pusat danProvinsi.

(3)Penetapan Wilayah Ekoregion Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)RPPLH Daerah disusun berdasarkan:
1. a.RPPLH Provinsi; dan
2. b.Penetapan Wilayah Ekoregion Daerah. huruf c, adalah

Pasal 10

() RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun oleh pemerintah daerahsesuai kewenangannya.

(2)Penyusunan RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) denganmemperhatikan :
1. a.keragaman karakter dan fungsi ekologis;
2. b.sebaran penduduk;
3. c.sebaran potensi sumber daya alam;
4. d.kearifan lokal;
5. e.aspirasi masyarakat; dan
6. f.perubahan iklim.
(3)RPPLH Daerah memuat rencana tentang :
1. a.pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
2. b.pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkunganhidup;
3. c.pengendalian, pemantauan dan pendayagunaan serta pelestarian sumberdaya alam; dan
4. d.adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
(4)RPPLH Daerah menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD).
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai RPPLH Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.
(2)Dalam ha! RPPLH Daerah pebagaimana dimaksud pada ayat (lJ belumtersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan dayadukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan :
1. a.keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
2. b.keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup;
3. c.keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
(3)Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksudpada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati. Umum V,,j

BAB VI

PENGENDALIAN

Pasal 12

(l) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan hidupdilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi , hidup.

(2)Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan hidupscbagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi;
1. a.pencegahan;
2. b.penanggulangan; dan
3. c.pemulihan.
(3)Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidupscbagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerahdan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengankewenangan, peran dan tanggung jawab masing masing. lingkungan lingkungan lingkungan

Pasal 13

[nstrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidupterdiri atas:

a.KLHS;
b.tata ruang;
c.baku mutu lingkungan hidup;
d.kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
e.AMDAL;
f.UKL-UPL dan SPPL;
g.perizinan;
h.instrumen ekonomi lingkungan hidup;
i.peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
j.anggaran berbasis lingkungdn hidup;
k.analisis risiko lingkungan hidup; I. audit lingkungan hidup; dan
m.instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmupengetahuan. Paragraf l Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pasal I4 (I) Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsippembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalampembangunan daerah dan/atau kebijakan, rencana,dan/atau program. «e

(2)KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan denganmelibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan
(3)Pemerintah Daerah wajib melaksanakca ts sebagaimana dimaksud padaayat (I) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
1. a.Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. b.kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkandampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
(4)KLHS dilaksanakan dengan mekanisme :
1. a.pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadapkondisi lingkungan hidup di Daerah; dan
2. b.perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/ atauprogram;
3. c.rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan,rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pasal 15

KLHS memuat kajian antara lain :

a.kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untukpembangunan;
b.perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
c.kinerja layanan dan/atau jasa ekosistem;
d.efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
e.tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
f.tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 16

(I) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) menjadi dasarbagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan Daerah.

(2)Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (l) % menyatakanbahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka; 4
1. a.kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan terse but wajibdiperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
2. b.segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dandaya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi
(3)Penyelenggaraan KLHS perundang-undangan. dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan .
(2)Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (lJditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampunglingkungan hidup.

Pasal 18

(I) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui bakumutu lingkungan hidup.

(2)Baku mutu lingkungan hidup meliputi: a, baku mutu air;
1. b.baku mutu air limbah;
2. c.baku mutu udara ambien; Tata Ruang

Pasal 17

d.baku mutu emisi;
e.baku mutu gangguan; dan
f.baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan danteknologi

(3)Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkunganhidup dengan persyaratan :
1. a.memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
2. b.mendapat izin dari Bupati sesuai kewenangannya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturanBupati.
(2)Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup scbagaimana dimaksud padaayat (l) meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria bakukerusakan akibat perubahan iklim
(3)Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:
1. a.kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
2. b.kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengankebakaran hutan dan/atau lahan;
3. c.kriteria baku kerusakan gambut;
4. d.kriteria baku kerusakan karst; dan
5. e.kriteria baku kerusakan ekosistem ajpnya sesuai dengan perkembanganilmu dan teknologi.
(4)Kriteria baku kerusakan akibat perubahag iklim didasarkan pada parameter antara lain ;
1. a.kenaikan temperatur;
2. b.badai; dan
3. c.kekeringan.

Pasal 20

(I) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadaplingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. [2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(l], wajib sesuai dengan tata ruang daerah.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajibdilengkapi dengan AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ, mengacukepada peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks106PDFHirarki

Memuat teks peraturan…