DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Identitas Produk Bengkayang; Bahan Baku dan Produksi Produk Bengkayang; Pemasaran Produk Bengkayang; Penggunaan Produk Bengkayang; Tenaga Kerja; Hak Atas Kekayaan Intelektual; Koordinasi; Pengembangan Produk Bengkayang; Kemitraan; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PRODUK BENGKAYANG. 2 Dpindai den@an CamScanner

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati scbagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Produk Bengkayang adalah produk berupa barang dan jasa yang mengutamakan penggunaan bahan baku yang berasal dari Daerah dan dihasilkan/diproduksi oleh usaha mikro, kecil dan menengah baik perorangan, kelompok maupun badan usaha yang berada di Daerah.
6.Perlindungan Produk Bengkayang adalah segala upaya dan proses yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan terhadap produk Bengkayang.
7.Membela Produk Bengkayang adalah sikap, tekad dan perilaku yang ditunjukkan sebagai bentuk penghargaan dan kebanggaan terhadap produk Bengkayang.
8.Membeli Produk Bengkayang adalah tindakan nyata yang dibuktikan dengan adanya transaksi jual beli Produk Bengkayang yang ditindaklanjuti dengan penggunaan Produk Bengkayang.
9.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur diatur dalam peraturan Pemerintah memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
10.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. l .000.000.0000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
11.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih lebihdari Rp. 5.000.000.000,00 (Iima milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak tennasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 3 Dpindai dengan CamScanner 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
12.Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
13.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
14.Kemitraan adalah kerja sama usaha, antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan, dengan memperhatikan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk:

a.memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat dalam penggunaan Produk Bengkayang;
b.memberikan fasilitasi bagi usaha mikro, kecil dan menengah dalam memasarkan produknya;
c.menumbuhkan kecintaan terhadap Produk Bengkayang yang diwujudkan dengan cara memproduksi, memasarkan, dan membeli serta menggunakan Produk Bengkayang; dan
d.mempromosikan Produk Bengkayang.

Pasal 3

Pengaturan mengenai Perlindungan Produk Bengkayang bertujuan untuk:

a.mendorong pertumbuhan usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumberdaya di Daerah;
b.mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;
c.memotivasi usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
d.meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan usaha ekonomi prod uktif.

BAB II

IDENTITAS PRODUK BENGKAYANG

Pasal 4

(1)Produk Bengkayang wajib menggunakan identitas untuk membedakan produk dari kabupaten/kota lain.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai identitas Produk Bengkayang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati. 4 Dlpindau dengan Cam~canner BABIII BAHAN BAKU DAN PRODUKSI PRODUK BENGKAYANG

Pasal 5

(1)Dalam proses produksi Produk Bengkayang, Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan dan kesinambungan bahan baku.
(2)Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dan inovasi bahan baku lokal yang berkualitas.
(3)Pemerintah Daerah mendorong penggunaan bahan baku lokal yang berkualitas untuk pembuatan Produk Bengkayang.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam kegiatan produksi Produk Bengkayang.
(2)Kemudahan sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1 ) berupa memfasilitasi ketersediaan dan kesinambungan bahan baku lokal.
(3)Kegiatan produksi Produk Bengkayang diselenggarakan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan rnenengah baik dalam bentuk barang rnaupunjasa.
(4)Kegiatan produksi mengutamakan penggunaan bahan baku lokal.
(5)Pelaku usaha rnikro, kecil, dan rnenengah selaku produsen Produk Bengkayang menjamin dan bertanggungjawab terhadap kualitas dan kuantitas produk.
(6)Dalam melakukan kegiatan produksi Produk Bengkayang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidu p. BABIV PEMASARANPRODUKBENGKAYANG

Pasal 7

(1)Pemasaran Produk Bengkayang diselenggarakan untuk meningkatkan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui gerakan penggunaan Produk Bengkayang.
(2)Pemasaran Produk Bengkayang dilakukan oleh perorangan atau kelompok secara mandiri dan/atau fasilitasi dari Pemerintah Daerah.
(3)Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
1. a.menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan;
2. b.membangun sistem pasar yang efektif dan efisien melalui pasar daerah berkala sesuai kebutuhan di lokasi strategis; dan
3. c.menyediakan atau memfasilitasi pemasaran di pasar rakyat.
(4)Usaha pemasaran dilakukan melalui promosi dan penyebarluasan informasi pasar di tingkat Daerah, provinsi, nasional dan/ atau internasional.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis produk dan mekanisme pasar dalam pemasaran Produk Bengkayang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur dengan Peratu ran Bu pati. 5 Dlpindai denan CamScanner

Pasal 8

(1)Membela Produk Bengkayang diselenggarakan dengan cara mendukung keberadaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam melakukan kegiatan produksi, pemasaran, dan penggunaan Produk Bengkayang.
(2)Membeli produk Bengkayang dilakukan dengan cara mengutamakan pembelian basil produksi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah baik dalam bentuk barang maupun jasa.

Pasal 9

Pemerintah Daerah bersama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selaku produsen Produk Bengkayang melakukan promosi untuk meningkatkan:

a.kepedulian masyarakat pada Produk Bengkayang;
b.konsumsi dan penggunaan Produk Bengkayang; dan
c.pengembangan pangsa pasar.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi distribusi Produk Bengkayang.
(2)Fasilitasi distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) mencakup:
1. a.kemudahan perizinan;
2. b.penyediaan informasi mengenai Produk Bengkayang, harga, pasar dan sebaran lokasi produksi;
3. c.penertiban pungutan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;dan
4. d.kemudahan tersedianya sarana dan prasarana. Pasal 1 1 ( 1) Produk Bengkayang diperdagangkan di pasar secara langsung dan tidak langsung.
(2)Pasar secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) mencakup:
1. a.pasar rakyat;
2. b.pasar tradisional;
3. c.toko modern;
4. d.pasar ekspor; dan/ atau
5. e.pasar gelar produk.
(3)Pasar secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan secara transparan dan berkeadilan yang mencakup:
1. a.Pasar Online; dan
2. b.kemitraan.

Pasal 12

(1)Dalam hal Produk Bengkayang dapat diekspor, maka Pemerintah Daerah mempertirnbangkan kebutuhan konsumsi Daerah dan nasional.
(2)Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi ekspor Produk Bengkayang melalui peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas Produk Bengkayang serta kegiatan promosi. 6 Dpindai denqan CamScanner B AB V PENGGUNAAN PRODUK BENGKAYANG

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…