DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 18 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Perencanaan; Penetapan; Pengembangan; Pemanfaatan; Pembinaan; Pengendalian; Pengawasan; Perlindungan dan Pemberdayaan petani; Pembiayaan ; Peran Serta Masyarakat; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa lahan pertanian pangan di Kabupaten Bengkayang semakin berkurang karena beralihnya fungsi lahan pertanian yang disebabkan kegiatan petambangan tanpa izin dan kegiatan non pertanian lainnya, sehingga dikhawatirkan Pemerintah Daerah kesulitan dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan dan pencapaian target swasembada pangan nasional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823); • -2
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
6.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
7.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 -- 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 7 );
8.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 -- 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 Nomor 4); -3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG dan BUPATI BENGKAYANG MEMUTUSKAN Menetapkan RANCANGAN PERLINDUNGAN BERKELANJUTAN PERATURAN LAHAN DAERAH PERTANIAN TENTANG PANGAN •

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

a.manfaat;
b.keberlanjutan dan konsisten; i
c.Produktif;
d.keterpaduan;
e.keterbukaan dan akuntabilitas; t kebersamaan dan gotong-royong;
g.partisipatif;
h.keadilan;
1. 1.keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
j.kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
k.desentralisasi; I. tanggung jawab;
m.keragaman; dan
n.sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan: melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; mempertahankan keseimbangan ekologis; dan mewujudkan revitalisasi pertanian. a. b. C. d. e. f. • g. h. 1. -6

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan dan Penetapan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

a.perencanaan;
b.penetapan;
c.pengembangan;
d.pemanfaatan;
e.pembinaan;
f.pengendalian;
g.pengawasan;
h.perlindungan dan pemberdayaan petani;
1. 1.pembiayaan; dan J. peran serta masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah merencanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD.
(2)Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
2. b.lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
(3)Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap lahan basah dan lahan kering.
(4)Rencana Penetapan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:
1. a.tanah terlantar;
2. b.alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian pangan; dan
3. c.lahan marginal.
(5)Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan;
2. b.strategi;
3. c.program;
4. d.rencana pembiayaan; dan
5. e.evaluasi.
(6)Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rencana jangka panjang disusun untuk waktu 20 (dua puluh) tahun;
2. b.rencana jangka menengah disusun untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
3. c.rencanajangka pendek disusun untuk waktu 1 (satu} tahun. -7 Paragraf2 Penyusunan Program Kegiatan

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melalui Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Bengkayang menyusun Program Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada kawasan, lahan aan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2).
(2)Penyusunan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap-tahap:
1. a.inventarisasi data;
2. b.koordinasi dengan instansi terkait;
3. c.menampung aspirasi masyarakat; dan
4. d.koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten.
(3)Penyusunan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
1. a.kondisi sosial dan/atau ekonomi petani;
2. b.kesediaan petani untuk dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
3. c.rencana tata ruang dan tata wilayah daerah.
(4)Dalam menyusun Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dibantu oleh Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(5)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang beranggotakan:
1. a.unsur pemerintah Kabupaten;
2. b.pemangku kepentingan terkait; dan
3. c.masyarakat petani.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja, dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

( 1) Dinas mengusulkan Program Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Bappeda.

(2)Usulan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah.
(3)Usulan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat:
1. a.lokasi dan jumlah luas lahan pertanian pangan berkelanjutan;
2. b.program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
3. c.upaya mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. d.target dan sasaran yang akan dicapai; dan
5. e.pembiayaan. • -8
(1)Pemerintah Daerah menetapkan Wilayah Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah.
(2)Proses dan tahapan penetapan Wilayah Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan;
2. b.invetarisasi petani dan lahan pertanian yang ditetapkan sebagai wilayah Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan;
3. c.kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dilakukan dengan penandatanganan perjanjian;
4. d.rapat koordinasi di tingkat desa;
5. e.rapat koordinasi di tingkat kecamatan; dan
6. f.rapat koordinasi di tingkat kabupaten.

BAB III

PENETAPAN Bagian Kesatu Umum Pasal 8

Pasal 9

(1)Wilayah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan luas paling kurang 55.218 Ha.
(2)Luas Wilayah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di 17 wilayah Kecamatan dengan luas paling kurang 55.218 Ha.
(3)Luas Wilayah Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan evaluasi paling sedikit satu kali dalam lima tahun.
(4)Sebaran Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

(1)Luas Lahan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) merupakan lahan inti.
(2)Laban diluar lahan inti dalam kawasan pertanian pangan dipersiapkan sebagai lahan penyangga.
(3)Luas dan sebaran lahan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh masing-masing Kecamatan.
(4)Laban penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk dipersiapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan apabila terjadi alih fungsi lahan pertanian untuk kepentingan umum dan terjadi bencana alam. • -9

BAB IV

PENGEMBANGAN

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui optimasi lahan pangan.
(2)Optimasi lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.intensifikasi lahan pertanian pangan;
2. b.ekstensifikasi lahan pertanian pangan; dan
3. c.diversifikasi lahan pertanian pangan.

Pasal 12

Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat

(2)huruf a, dengan cara:
1. a.peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan;
2. b.peningkatan kualitas pakan ternak dan/atau ikan melalui: 1) penggantian hijauan pakan temak; 2) pengembangan pakan altematif untuk perikanan dan petemakan; 3) peningkatan kualitas benih dan/ atau bi bit melalui:
3. c.peningkatan kualitas benih dan/atau bibit melalui: 1) penyediaan bibit unggul; 2) penyediaan kebun induk; 3) pengembangan seed centre (pusat perbenihan);
4. d.pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit;
5. e.pengembangan irigasi;
6. f.pengembangan inovasi pertanian melalui: 1) pengembangan wisata pertanian; 2) pemanfaatan teknologi pertanian;
7. g.penyuluhan pertanian; dan/atau
8. h.jaminan akses permodalan.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945