DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 27 Agustus 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Maksud dan tujuan; Sistematika RPJMD; Pengendalian dan Evaluasi; Perubahan Rencana Pembangunan Daerah; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daer� tentang Rencana I Pembangunan Jangka = Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021- 2026. . Undang-Undang Nomor 1 0 fahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daer� Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik I 1 donesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823); I 2 . Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42�6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2 0 1 9 (Covid-1,9) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ 1tau Stabilitas Sistem 3. 4. 5. 6 . 7. s. Keuangan (Lembaran Negara Re ublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Le baran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); j Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomdr 4286); I I Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20041 Nomor 1 0 4 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 4 2 1 ) ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah l dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-9ndang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penankanan Pandemi Corona Virus Disease 2 0 1 9 (Covid-19) Dfn/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Re£ublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); j I Undang-Undang Nomor 1 i rahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lerribaran Negara Republik Indonesia N omor 4 700); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tamb�an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 472 1 5); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undarg-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta 'Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20�0 jNomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Irn;lorsia Nomor 6573); Undang-Undang Nomor 25 1 rahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran �e��ra Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 2 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50�8); sebagaimana telah diubah terakhir 2 dengan Undjg-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573};

9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lemba{an Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoriesia Nomor 6573); I
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan f Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2 0 1 9 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 1 1 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Norilor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik I�donesia Nomor 5587) I se bagaimana telah diu bah terakhir dengan Undang- U ndang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); I 1 2 . Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang I Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabiilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Co�ona Virus Disease 2 0 1 9 (COVID-19) dan/atau Dalam . Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 5 1 6 ) ;
13.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3 14. 1 5 . 1 6 . 17. 1 8 . 19. 20. 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); I I Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana I Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Ifdonesia Tahun 2008 Nomor 2 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 8 1 7 ) ; ! I Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran I Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 481 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 3 Tahun 2 0 1 7 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 77 i Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042); l I Peraturan Pemerintah Nomor 1� Tahun 2 0 1 6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 6 Nolfor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah I dengan Peraturan Pemerintah Nomor i2 Tahun 2�19 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah N?mor 18 Tahun 2 0 1 6 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Nomor 187 I Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042); Peraturan Pemerintah Nomor 4� Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara ReJublik Indonesia Tahun 2 0 1 6 Nomor 228, Tambahan Lecibaran Negara Republik I Indonesia Nomor 5 9 4 1 ) ; Peraturan Pemerintah Nomor 117 tahun 2 0 1 7 ten tang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); I I Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang I Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 1 2 3 ) ; I Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik I 4 I I Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom�r 6178); 2 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 1 2 Tahun 2 0 1 9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 2 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 1 3 Tahun 2 0 1 9 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2021 tentang I Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202� Nomor 3 1 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 2 1 Nomor 32, Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noindr 6634);
25.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2 0 1 4 ten tang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia I Tahun 2 0 1 4 Nomor 80); 2 6 . Peraturan Presiden Nomor 59 i Tahun 2 0 1 7 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); I I 2i. Peraturan Presiden Nomor 95 iahun 2 0 1 8 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur 2018 Nomor 182);
28.Peraturan Presiden Nomor 39 T�un 201 9 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 � ) ;
29.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang I Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional I Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik I Indonesia Tahun 2020 Nomor ll
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 5 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1 7 8 i ) ; I 3 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri' Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia T�un 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri I I Dalam Negeri Nomor 120 fahun 2 0 1 8 tentang Perubahan Atas Peraturan Mentfri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik/ Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 157); '. I
32.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 / 2 0 1 7 I t e ntang Pengelolaan Transfer ke 'Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 1 2 / P M K . 0 7 / 2 0 1 7 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 / 2 0 1 7 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 1 0 8 1 ) ;
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2 0 1 7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjangl Daerah dan Rencana I Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana �embangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik .Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 1 3 1 2 ) ;
34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2 0 1 8 tentang Pembuatan dan I Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis I dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 459);
35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2 0 1 8 tentang Penerapan Standar Minimal (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 1540);
36.Peraturan Menteri Dalam Negerij'Nomor 70 Tahun 2 0 1 9 I tentang Sistem Infonnasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia TahuJ 2 0 1 9 Nomor 1 1 1 4 ) ; 6
37.Peraturan Menteri Dalam NegeriJ Nomor 90 Tahun 2 0 1 9 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur I Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2 0 1 9 Nom6r 1447);
38.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana' Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalirnantan Barat Tahun 2004-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2004 Nomor 1 0 , Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 8); 39. 40. 4 1 . 42. 43. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2 0 1 6 tentang Rencana .Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provmsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 [Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2 0 1 6 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalim�ntan Bara�t Nomor 3); I Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang PerubahanlAtas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 ten tang I Rencana Pembangunan Jan�a Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat : 1- 32 /2021); I ! i Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 I Tahun 2 0 1 4 tentang Rencana' Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun i 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2 0 1 4 Nomor 7); Peraturan Daerah Kabupaten ,Bengkayang Nomor 3 Tahun 2 0 1 5 tentang Rencana ;rembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Be11gkayang Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2 0 1 5 , Tambahan Lembaran i Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3); Peraturan Daerah Nomor 1 1 ! Tahun 2 0 1 6 t e n tan g Pembentukan dan Susunanl Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten I Bengkayang Tahun 2 0 1 6 Nomor 1 1 , Tambahan I Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 1 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir I dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang ' Perubahan Kedua Atas Perat�ran Daerah Nomor 1 1 Tahun 2 0 1 6 tentang Pemberitukan dan Susunan I Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran I I I 7 Daerah Kabupaten Bengkayang · Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang I Nomor 5); dan
44.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah I Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, I Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7). Dengan Persetujuan Bersama · I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG I dan I BUPATIBENGKAYANG MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG REN CANA PEMBANGUNAN JANG KA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021- 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. I
3.Bupati adalah Bupati Bengkayang. ! I
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkayang.l
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kab�paten Bengkayang.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang adalah I lembaga perwakilan rakyat Daerah yang b�rkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 8
7.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya d. · k I rsmg at BAPPEDA merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dah mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian dan evaluasi I pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
8.Pemangku Kepentingan adalah Pihak yang I Iangsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, antara lain unsur DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, Tokoh masyarakat, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, I pemerintah Kabupaten Bengkayang, Pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat I . I I
9.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk pemanfaatan sumber daya .yang dimiliki untuk I meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapan'gan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdafa saing, maupun I peningkatan indeks pembangunan manusia. I I 10.Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan I I tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur I pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan I pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. 11.Rencana Pembangunan Jangka Panjang I Daerah Kabupaten I Bengkayang Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen perencanaan daerah untuk Ijeriode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2 0 2 1 .. 2026 yang selanju,ya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (Hrna) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan 2026 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan prgram kepala daerah 9 rentan termajinalkan. I I I I I dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bengkayang, RPJPD Provinsi Kalimantan Barat serta memperhatikan RPJMN. 1 3 . Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
14.Rencana Stategis SKPD yang selanjutnya di�ingkat Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk Periode 5 (lima) tahun. I
15.Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 l(satu) Tahun.
16.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nas 1 onal 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 2d (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 2ods.
17.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Dokumen Perenek.naan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang ditetapkan dengan Undang-Undang,
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang yang dibahas dan disetujui I bersama oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan DPRD Kabupaten Bengkayang· yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20.Kebijakan Umum APBD adalah dokumen yang belanja, dan pembiayaan periode 1 (satu) tahun. 2 1 . Prioritas dan Plafon Anggaran SementarJ yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rencana program prioriias dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada I S!cr>D untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati oleh DPRD.
22.Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD I O yang selanjutnya 1 disingkat KUA APBD memuat kebijakanl bidang pendapatan, serta asumsi yang mendasari untuk I 1 • I I I adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi I rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyrsunan APBD.
23.Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program I dan kegiatan yang diperlukan untuk I mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. 1
24.Kerangka regu!asi adalah sekumpulan pengatran yang diterbitkan eleh pernerintah daerah dalam bentuk perunJang--undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagJi bagian integral dari I upaya pembangunan daerah secara utuh. I
25.Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan psngadaan barang I maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
26.Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembJgunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengJ karakteristik bersifat I penting, mendasar, mendesak, berjangka panjiang, dan menyeluruh serta menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
27.Visi adalah rumusan umum mengenai upa a-upaya yang akan diinginkan pada akhir periode peren.canaan.
28.Misi adalah rumusan umum mengenai upra-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. j I
29.Strategi adalah langkah-langkah berisikb program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. I
30.Kebijakan adalah arah/tindakan yang_ dirurbil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. I 3 1 . Program adalah bentuk instrumen kebijakan I yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerb untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. I I I
32.Kegiatan prioritas adalah bagian dari program yang dilaksanakan 1 1 oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian I sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan dan pengerahan sumber daya baik !yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau keseluruhan dari sumber Q(}.Y�. tersebut, sebagai masukan (input) atau menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
33.Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang disetujui untuk I setiap program kegiatan.
34.Bersifat indikatif adalah bahwa data dan idformasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen rencana, hanya ! merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
35.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan I atau telah dicapai sehubungan dengan p�nggunaan anggaran I kuantitas dan kualitas yang terukur. !
36.Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/ atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, basil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. I 37.Potensi lokal adalah kemampuan/kekuatan/daya yang dimiliki oleh I suatu daerah/tempat yang dapat dikembangkan untuk I menghasilkan manfaat/keuntungan bagi daerah tersebut. I
38.Usaha Mikro Kecil dan Menengah selanju�ya disingkat UMKM adalah bentuk usaha kecil dan menengah I yang dikembangkan masyarakat baik berupa perdagangan, kerajinan dan lain-lain.
39.Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pel yanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang beriak diperoleh setiap warga secara minimal. I
40.Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari luatu kegiatan. 12 I · I 4 1 . Keluaran ( output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan dilaksanakan untuk mendukung sasaran dan tujuan program dan kebijakan, pencapaian I I 1
42.Hasil ( outcome) adalah segala sesuatu yang mencermm <an berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan 6a1am suatu program. I
43.Musyawarah perencanaan pembangunan yangi selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pernangku kepentingan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan dtrah.
44.Forum SKPD Kabupaten adalah merupakan jwahana antar pihak pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesJai dengan tugas dan I fungsi SKPD Kahupaten, I
45.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan pemanfaatan tata ruang yang meru pakan I penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang I wilayah nasional ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
46.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sisternatis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan I berkelanjutan telah menjadi dasar dan . terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau I program. wilayah kesatuan hubungan pembangunan. I
47.Provinsi adalah provinsi yang ditetapkan sebagai satu kesatuan pembangunan dan/atau yang! memiliki hubungan I keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan. - I - -
48.Kabupaten adalah kabupaten yang ditetapkan sebagai satu wilayah pembangunan dan/atlu yang memiliki keterkaitan atau pengaruh I dalam pelaksanaan I I I .
49.Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas clan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindari kesimpangsiuran dan duplikasi. 13

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 i ( 1 ) RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pernerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2 0 2 1 sampai dengan Tahun 2026 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RI<PD.

Pasal 3

( 1 ) RPJMD merupakan penjabaran d ari :

a.Visi, Misi, dan Program Bupati Terpilih Tahun 2021-2026 dan
b.Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan, dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. I

(2)RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan : I
1. a.RPJMD Provinsi Kalimantan Barat;
2. b.RTRW;
3. c.KLHS; dan
4. d.Pengembangan Wilayah Terpadu.

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman :

a.penyusunan RKPD yang memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD, Renstra dan Renja SKPD;
b.instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
c.acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selarna kurun waktu Tahun 2021-2026.

Pasal 5

RPJMD wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

a.BAB I Pendahuluan · 14 'i�:\ :;, ; . ·!·' ,. •' . � ·;.1::r:� ;-. - ·.. .... .. . . . _....,...... ··-:·"'"-_,�·.-
b.BAB II
c.BAB III
d.B AB I V
e.BAB V
f.BAB VI
g.BAB VII
h.BAB VIII
i.BAB IX I Gambaran Umum Kondisi Daerah; Gambaran Keuangan Daerah; Permasalahan dan Isu Strategis Daerah: I Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran; Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah; Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah; i Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Penutup.

(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat I ( 1 ) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. I I BAB IV I PENGENDALIAN CAN EVALUl}SI I

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD Pasal 6 ( 1 ) RPJMD sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Pasal 7

1 Pengendalian dan evaluasi perencanaan P,embangunan daerah Kabupaten Bengkayang bertujuan untuk mewuju�kan :

a.konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah; ,
b.konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional;
c.konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan 1 RTRW Daerah;
d.konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan I
e.kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator- 1 indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pasa.A 8 Bupati melakukan pengendalian dan Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026.

Pasal 9

terhadap RPJMD Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD: Kf1-bupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Piasal 7 meliputi:

a.Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026; I
b.Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanian RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026;
c.Evaluasi terhadap hasil RPJMD Kabupaten Bepgkayang Tahun 2 0 2 1 -
1. 2026.I I
d.Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
e.Tata cara pengendalian dan evaluasi lpelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksa�alcan sesuai ketentuan I 1 5 .:... • ..J}f'.";:' ,. : · · · . . - . peraturan perundang - undangan. B AB V PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUrAN DAERAH

Pasal 10

(I) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apa,bila:

a.hasil pengendalian dan evaluasi menurljukan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerahj;
b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan; c, teriadi perubahan yang mendasar. dan/ atau:
d.merugikan kepentingan daerah dan nasional. I

(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam dan non alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, �angguan keamanan, pernekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. I
(3)Merugikan kepentingan daerah dan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan daerah I dan nasional. 1 Pasal 1 1 RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Daerah.

Pasal 12

I i I i dalam ! Pasal 8 ditetapkan I Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, perubahan target kinerja tahunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Jaka Peraturan Daerah . I Kabupaten Bengkayang Nomor 1 2 Tahun 2 q 1 6 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun j2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2 0 1 6 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. I I I I 16 1 • I

Pasal 14

I Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. I Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah I Kabupaten Bengkayang. Diundangkan di Bengkayang pada tanggal 'J.7 A�vs\'15 2021 I NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG PROVINS! KALIMANTAN BARAT: ( (? / 2 0 2 1 ) 17 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG I I NOMOR G TAHUN 2 0 2 1 I I RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH I KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021-2026 I I I. UMUM I RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 akan mengarahkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkayang untuk mewujudkan satu visi, yaitu "Kabupaten 1 Bengkayang Maju, Mandiri, Sejahtera Dan Berdaya Saing Ditopang ! Pemerintahan Yang Bersih Dan Terbuka". Untuk mewujudkan visi tersebut, telah dirumuskan 7 (tujuh) misi pembangunan, yaitu: 1 . Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan religius. 1 2 . Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada I pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipa�f, responsif, efisien, dan akuntabel, dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu bersinergi dengan dunia usaha.

3.Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infra�truktur dasar untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah. I
4.Mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagrJ kabupaten maju dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata. I I
5.Mewujudkan Kabupaten Bengkayang Menjadi Smart Desa.
6.Melaksanakan pembangunan kawasan perbatasan yang optimal. I
7.Mewujudkan pembangunan daerah berwawasan lingkungan. I Dengan berpijak pada visi dan misi tersebut, maka setiap dinamika pembangunan di Kabupaten Bengkayabg, khususnya yang dilaksanakan oleh Satuan Kinerja Perangkat Daerah harus sejalan, terintegrasi dan bersinergi dalam mengolah keseluruhan sumber daya yang dimiliki sehingga pada akhimya akan 'dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Kabupaten Bengkayang. TENTANG II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…