DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 63 Tahun 2022

Nomor: 63
Tahun: 2022
Ditetapkan: 31 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bengkayang

regulasi_utama

Ringkasan

Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Tujuan; Pengukuran Kinerja; Penilaian Kinerja; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Pedoman Pengukuran Kinerja;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu clitetapkan dengan Peraturan Bupati ten tang Pedoman Penyusunan Pengukuran Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
1. 1.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851} sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah BUPATI BENGKAYANG DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANBUPATIBENGKAYANG NOMOR "~ TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNANPENGUKURANKINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATENBENGKAYANG BUPATIBENGKAYANG PROVINSIKALIMANTANBARAT Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanzanan PandemifCOVID-19)dan/atau Dalam Rangka ~enghadap1 Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara ci!Ul Stabilitas Sistem Keuanzan untuk Penanzanan Pandemi r.ovrn- 1 Q dan/ atau Daiam xangxa Mengnaaap1 Ancaman yang Memoahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. 5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, tera.khir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. 8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4674;
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153): sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 2
11. 11.Peraturan daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. 13.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
14. 14.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 ten tang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman aturan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. 17.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabu paten Bengkayang Nomor 4); 3 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
18. 1.Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
19. 2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
20. 3.Pemerintah Daerah adaJah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang merrurnpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. 4.Bupati adalah Bupati Bengkayang.
22. 5.Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
23. 6.Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur Pembantu Kepala Daerah yang melaksanakan fungsi Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Badan Daerah.
24. 7.Pengukuran Kinerja adalah proses penilaian kemajuan yang dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dalam lembar / dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan, serta melalui perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis dengan target kinerja sasaran strategis 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.
25. 8.Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah unit instansi pemerintah daerah selaku pengguna/kuasa pengguna anggaran dan/ atau barang yang melakukan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data kinerja.
26. 9.Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
27. 10.Pengukuran Kinerja atas variabel implementasi adalah pengukuran kinerja yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja dalam pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya.
28. 11.Pengukuran Kinerja atau variabel manfaat adalah pengukuran kinerja yang dilakukan untuk menghasilkan pemangku kepentingan sebagai penerirna manfaat atas penggunaan anggaran pada Perangkat Daerah.

Pasal 1

MEMUTUSKAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN PENGUKURAN Menetapkan 4 Ruang lingkup pedoman pengukuran kinerja adalah :

a.pengukuran kinerja di tingkat Perangkat Daerah melalui pengukuran kinerja Kepala Perangkat Daerah;
b.pengukuran kinerja di tingkat pejabat eselon III/pejabat administrator;
c.pengukuran kinerja di tingkat pejabat eselon IV/pejabat pengawas;dan
d.penilaian kinerja Perangkat Daerah atas pengukuran kinerja variabel implementasi dan variabel manfaat.

BAB I

KETENTUANUMUM PEDOMAN KINERJA KABUPATENPEMERINTAHDILINGKUNGAN BENGKAYANG

Pasal 2

13.Sasaran Program adalah kondisi yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencerminkan berfungsinya dampak suatu program.
14.Sasaran Kegiatan adalah kondisi yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program yang mencerminkan berfungsinya keluaran suatu kegiatan. 15.Target Kinerja adalah sasaran kinerja yang telah ditetapkan untuk dicapai melalui proses manajemen atau pernyataan hasil yang harus diperoleh dan dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif. 16.Pejabat Administrator adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan administrasi pada Instansi Pemerintah. 17.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
18.Pejabat Pengawas adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pengawas pada Instansi Pemerintah.
19.Jabatan Pengawas adalah sekelompok jabatan yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana, sekaligus bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
20.Pejabat Pelaksana adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pelaksana pada Instansi pemerintah.
21.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung V jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
22.Dokumen pelaksanaan anggaran adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
23.Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama suatu periode.
24.Hari adalah hari kerja. 5

BAB II

RUANG LINGKUP 12.Sasaran Strategi adalah kondisi yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah, baik berupa hasil atau dampak, da)am rangka pencapaian sasaran pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 6

(1)Variabel Implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi kinerja mengenai :
1. a.pelaksanaan program dan/ atau kegiatan;
2. b.capaian realisasi atas target pada program dan/ atau kegiatan.
(2)Indikator yang diukur dalam pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.capaian realisasi atas target kinerja;
2. b.penveranan anggaran;
3. a.variabel implementasi; dan
4. b.variabel manfaat.
(1)Setiap entitas akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah menyajikan pengukuran kinerja yang didasarkan pada :
1. a.target kinerja yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja; dan
2. b.alokasi anggaran yang dituangkan dalam dolrumen pelaksanaan anggaran tahun berkenaan.
(2)Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam laporan kinerja Perangkat Daerah; dan
2. b.terdiri atas pengulruran kinerja triwulanan dan pengukuran tahunan. PasaJ 4 Umum Tujuan pengukuran kinerja adalah :
3. a.membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional
4. b.kepada pemanglru kepentingan atas penggunaan anggaran yang dikelola Perangkat Daerah melalui : 1} Kepala Perangkat Daerah; 2) Eselon III/pejabat administrator; dan 3) Eselon IV/ pejabat pengawas.
5. c.mengukur efektifitas dan efisiensi serta mengidentifikasi faktor- faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan program
6. d.dan/ atau kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja; dan
7. e.sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan Pemerintah Kabupaten.

BAB IV

PENGUKURANKINERJA

Pasal 3

BAB III TUJUAN 6 Paragraf 1 Pengukuran Kinerja di Tingkat Eselon III/Pejabat Administrator

BAB III

TUJUAN 6

Pasal 7

(1)Capaian realisasi atas target kinerja program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, diukur dengan membandingkan antara realisasi kinerja sasaran program dengan target kinerja sasaran program yang tertuang dalam perjanjian kinerja eselon IIT/pejabat administrator dengan Kepala Perangkat Daerah.
(2)Penyerapan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran program dengan pagu anggaran program.
(3)Efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a, dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya.
(4)Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi di tingkat eselon 111/pejabatadministrator, meliputi:
1. a.data capaian realisasi atas target kinerja tiap program;
2. b.pagu anggaran tiap program pada dokumen pelaksanaan anggaran; dan
3. c.realisasi anggaran tiap program pada laporan realisasi anggaran,
4. c.efisiensi; clan
5. d.konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.
(3)Capaian realisasi atas target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas :
1. a.capaian realisasi atas target kinerja program untuk pengukuran kinerja atas variabel implementasi tingkat eselon III/pejabat administrator;
2. b.capaian realisasi atas target kinerja kegiatan untuk pengukuran kinerja atas variabel implementasi tingkat eselon IV/pejabat pengawas; dan
3. c.capaian realisasi atas target kinerja kegiatan untuk pengukuran kinerja atas variabel implementasi tingkat staf / pejabat pelaksana.
(4)Penyerapan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :
1. a.penyerapan anggaran untuk pengukuran kinerja atas variabel implementasi tingkat eselon III/pejabat administrator; dan
2. b.penyerapan anggaran untuk pengukuran kinerja atas variabel implementasi tingkat eselon IV/pejabat pengawas.
(5)Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf , terdiri atas:
1. a.efisiensi untuk pengukuran kinerja atas variabel implementasi tingkat eselon III/pejabat administrator; dan
2. b.efisiensi untuk pengukuran kinerja atas variabel implementasi tingkat eselon IV/pejabat pengawas.
(6)Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf d, terdiri atas :
1. a.konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan untuk pengukuran kinerja atas variabel implementasi tingkat eselon 111/pejabatadministrator; dan
2. b.konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan untuk pengukuran kinerja atas variabel implementasi tingkat eselon IV/pejabat pengawas. 7
(1)Capaian realisasi atas target kinerja kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, diukur dengan membandingkan antara realisasi kinerja sasaran kegiatan dengan target kinerja sasaran kegiatan yang tertuang dalam perjanjian kinerja eselon IV/ pejabat pengawas dengan eselon III J pejabat administrator.
(2)Penyerapan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran kegiatan dengan pagu anggaran kegiatan.
(3)Efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b, dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya.
(4)Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi di tingkat eselon IV/ pejabat pengawas, meliputi :
1. a.data capaian realisasi atas target kinerja tiap kegiatan;
2. b.pagu anggaran tiap kegiatan pada dokumen pelaksanaan anggaran; dan
3. c.realisasi anggaran tiap kegiatan pada laporan realisasi anggaran.
(5)Pengeluaran seharusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian realisasi atas target kinerja kegiatan.
(6)Pengeluaran sebenarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian realisasi atas target kinerja kegiatan.
(7)Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf b, dilakukan dengan memperhitungkan penyimpangan antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan.

Pasal 9

(1)Pengukuran kinerja di tingkat eselon III/pejabat administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku untuk pengukuran kinerja triwulanan dan pengukuran kinerja tahunan eselon 111/pejabat administrator.
(2)Dalam hal eselon 111/pejabat administrator memiliki lebih dari 1 (satu) program, maka pengukuran kinerjanya adalah basil bagi antara penjumlahan perhitungan pengukuran kinerja tiap program dengan jumlah program.

Pasal 8

(5)Pengeluaran seharusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian realisasi atas target kinerja program.
(6)Pengeluaran sebenarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian realisasi atas target kinerja program.
(7)Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf a, dilakukan dengan memperhitungkan penyimpangan antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. 8

Pasal 13

Ketentuan mengenai tata cara pengukuran kinerja dan nilai kinerja atas variabel implementasi tercantum dalam lampiran Peraturan Buoati ini. Paragraf6 Tata Cara Pengukuran Kinerja dan Nilai Kinerja Atas Variabel lmplementasi

Pasal 12

(1)Nilai k:inerja atas variabel implementasi dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai capaian kinerja setiap indikator pada variabel implementasi dengan bobot masing-masing indikator untuk setiap tingkatan.
(2)Bobot masing-masing indikator pada variabel implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.capaian realisasi atas target kinerja sebesar 43,5% (empat puluh tiga koma lima persen);
2. b.efisiensi sebesar 28,6% (dua puluh delapan koma enam persen);
3. c.Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 18,2% (delapan belas koma dua persen);
4. d.penyerapan anggaran sebesar 9,7% (sembilan koma tujuh persen).
(1)Pengukuran kinerja di tingkat staf/pejabat pelaksana hanya memperhitungkan capaian realisasi atas target kinerja kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c.
(2)Pengukuran kinerja di tingkat staf / pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja sasaran kegiatan dengan target kinerja sasaran kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja staf / pejabat pelaksana dengan eselon IV/ pejabat pengawas.
(3)Pengukuran kinerja di tingkat staf/pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pengukuran kinerja triwulanan dan pengukuran kinerja tahunan st.af/pejabat pelaksana.

Pasal 11

(1)Pengukuran kinerja di tingkat eselon IV /pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku untuk pengukuran kinerja triwulanan dan pengukuran kinerja tahunan eselon IV/ pejabat pengawas.
(2)Dalam hal eselon IV /pejabat pengawas memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan, maka pengukuran kinerjanya adalah hasil bagi antara penjumlahan penghitungan pengukuran kinerja tiap kegiatan dengan jumlah kegiatan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014