DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 19 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan ruanglingkup; Keuangan Daerah; Pengelola keuangan Daerah; Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah; Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah; penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah; pelaksanaan dan penatausahaan; laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah; akuntansu dan pelaporan keuangan pemerintah daerah; penyusunan rancangan pertanggungjkawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah; kekayaan daerah dan utang daerah; badan layanan umum daerah; penyelesaian kerugian keuangan daerah; informasi keuangan daerah; pembinaan dan pengawasan ; ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien serta pelayanan yang optimal, diperlukan adanya pedoman yang menjabarkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab;
b.bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan daerah dan untuk penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 1 2 Tahun 2 0 1 9 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2 0 1 3 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Dae r ah;

1.ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repub lik Indonesia Tahun 1945; 2 Undang-Under· Nomor 10 Pembentuan Bengkayang Tahun 1999 Republik Indonesia Nomor Tahun 1 999 tentang Daerah Tingkat II Lembaran Negara D i p i n d a i d e n g a n C a m c a n n
3.Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
5.Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggungijawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 4 0 0) ;
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2 0 1 2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1 7 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2 0 1 0 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun D i p i n d a i d e n g a n C a m c a n n 4 t , 4 2 0 1 0 Nomor 1 1 0 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 1 5 5 ) ; l 1 . Peraturan Pemcrintah Nomor 27 Tahun 2 0 1 4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2 0 1 9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 1 3 . Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 64 Tahun 2 0 1 3 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 1 5 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2 0 1 9 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 1 6 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2 0 1 9 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG dan BUPATI BENGKAYANG MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH KEUANGAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.

2.Pemerintahan Daerah adalah Pen Pemerintah Kabupaten Bengkayang menurut asas otonomi dan tugas seluas-luasnya dalam sistem dan p Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan oleh Rakyat Daerah · sip otonomi Republik D i p i n d a i d e n g a n C a m 9 c a n n 3 . Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah embaga Perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai u n s u r penyelcnggara Pemerintahan Daerah.
5.Bupati adalah B u p a t i Bengkayang.
6.Keuangan Daerah adalah semua hak d a n kewajiban daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat d i n i l a i dengan uang didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah terscbut.
7.Pengelolaan euangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APED adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
10.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. 1 1 . Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
13.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
14.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tah un anggaran berkenaan.
16.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
17.Pinjaman daerah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima scjumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain ehingg dae1 h dibe ba ni k e w ajib an untuk membayar kembali.
18.Utang Daerah adalah jumlah uangyang wajib dibayar Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan/atau kewajiban Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang dapat dinilai dengan uang berdase peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab D i p i n d a i d e n g a n C a m 9 c a n n
19.Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk nvestasi P e m e r in t a h a b u p a t Bengkayang pada Pemerintah Pusat, Pemerintah abupaten D e n g # a v e t Lainnya, Badan Layanan U m u m Daerah m il ik P e m e ri n t a h abupwten Bengkayang lainnya, Badan U s a h a Milik Negara, b a da n U s a h a M Iik b a e r a , Koperasi dan Masyarakat dengan h a k memperoleh bunga da n p ew n g e m & w a n pokok pinjaman.
20.Dana Cadangan adalah dana yang d i s i s ih k a n u n t u k mendanai kebutuhan pembangunan prasamana dan sarana Daerah y a n g tidak d a p a t dibebankan dalam satu tahun anggaran. 2 1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potenst jasa da la m periole pelaporan y a n g menurunkan ekuitas atau n i la i kekayaan bersth y a n g da p a l berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban, 2 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang s e l a n j u t n y a d i s i n g ka t RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah u n t u k p e r io d e 5 ( l i m a ) t a h u n
23.Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang selaniutn· disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah u n t u k periode I (satu) tahun.
24.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat U adalah d o k u m e n yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serU asumsi yang mendasarinya untuk periode I (satu) tahun.
25.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya d i s i n g k a t PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai aeuam dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD
26.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingka! RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah y a n g digunakan sebagai dasar penyusunan APBD.
27.Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaman dan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
28.Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya y a n g berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
29.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pad suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber ..,_ - ,: ... -penonil (sumber dayn mt11111sin). h,11-.111i:. 1111>d.1l ter m a sukpe n dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa a t a u kesemua jenis sumber daya termasuk sebagai masukan ( i n p u t ) u n t u k menghasilkan pengeluaran (output) dalam bentuk b a r a n g/ j a s a .
30.Kegiatan Tahun Jamak adalah yang dianggarkan dan d i l a k s a n a k an untuk masa lebih dari 1 (satu) anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak. 3 1 . Keluaran (output) adalah barang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung penca dan tujuan program dan D i p i n d a i d e n g a n C a m 9 c a n n
32.Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsiny@ keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 3 3 . Sasaran ( t a r g e t ) adalah hasil yang diharapkan dari s u a t u program a'a keluaran yang diharapkan dari s u a t u kegiatan. 3 4 . Kincrja adalah kluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau tclah dicapai schubungan d e n g a n pengunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 3 5 . Kas Umum Daerah a d a l a h tempat penyimpanan uang daerah Yan6 d i t e n t u k a n olch Bupati u n t u k menampung scmua penerimaan daerah dan digunakan u n t u k membayar seluruh pengcluaran dacrah.
36.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat menyimpan 1an daerah yang ditentukan olehBupati u n t u k menampung seluruh penerimaan daerah yang digunakan u n t u k membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
37.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
38.Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
39.Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari Uang Persediaan dengan batas waktu dalam 1(satu) bulan.
40.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar pengeluaran SPP. 4 1 . Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
42.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langs ung
43.Surat Per m inta an Per b ay aran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaranlangsung (LS).
44.Surat Permintaan Pembayaran Oanti disingkat SPP-GU adalah dokumen Pengeluaran untuk pengganti uang persedit dengan pembayaran langsung (LS). D i p i n d a i d e n g a n C a m 9 c a n n yang selanjutnya oleh Bendahara dapat dilakukan yang wajib dibayar Pemerintah Pemerintah Kabupaten Bengkayang bat perjanjian atau akibat lainnya u akibat lainnya yang sah. adalah Peraturan Daerah
45.Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan y a n g s e l a n j u t m Y disingkat SPP-TU adalah dokumen y a n g diajukan olch B e n d a h a r Pengeluaran untuk permintaan t a m b a h a n u a n g persediaan U melaksanakan kegiatan SKPD y a n g bersifat mendesak dan t i d a k d a p a " digunakan untuk pembayaran langsung d a n u a n g p e r s e d i a a n . ,
46.Surat Permintaan Pembayaran Tambahan U a n g P e r s e d i a a n yang s e l a n j u t n y disingkat SPP-TU adalah dokumen y a n g d i a j u k a n olch B e n d a h a r Pengeluaran untuk permintaan tambahan u a n g persediaan £ me1aksanakan kcgiatan SKPD y a n g bersifat mendcsak d a n t i d a k d a p a ! digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
47.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM a d a l a h dokume yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa p e n gg u n anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana a t a s bcban pengeluaran DPA-SKPD.
48.Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat $PM UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana ataS beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai Uang Persediaan untuk mendanai kegiatan.
49.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingk! SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuas pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana alas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk menggant uang persediaan yang telab dibelanjakan.
50.Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD karena kebutuhan melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. 5 1. Surat Perintah Membayar langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang dipergunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
52.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APED yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
53.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang2 yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
54.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasipenerim dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
55.Piutang Daerah Kabupaten Bengkayang yang dapat dinilai dengan u berdasarkan peraturan Dernd:
56.Peraturan Daerah yang selanjut Kabupaten Bengkayang.
57.Peraturan Bu pati yang selanju Bengkayang. D i p i n d a i d e n g a n C a m 9 c a n n
58.Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan d a n / a t a u susunan pemerintahan u n t u k mengatur dan mengurus fungsi fungsi tersebut y a n g menjadi k e w e n a n g a n n y a dalam rangka melindungi, m e l a y a n i , memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
59.Urusan Pemerintahan W a j i b adalah Urusan P e m e r i n t a h a n y a n g w a j i b utnya disingkat PPTK adalah satu atau beberapa diselenggarakan oleh semua Daerah '60. Urusan P e m e r i n t a h a n P i l i h a n adalah U r u s a n P e m e r i n t a h a n y a n g w a j t b diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan p o t e n s i y a n g d i m i l i k i D a e r a h 6 1 . Pelayanan basar adalah pelayanan p u b l i k u n t u k m e m e n u h i k e b u t u h a n dasar warga Negara. 6 2 . Standar Pelayanan Minimal adalah k e t e n t u a n mengenai j e n i s dan m u t u pelayanan dasar yang merupakan U r u s a n P e m e r i n t a h a n W a j i b y a n g berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
63.Badan Layanan U m u m Daerah yang s e l a n j u t n y a disingkat B L U D a d a l a h S K P D 'U n i t Kerja pada SKPD di lingkungan P e m e r i n t a h Kabupaten Bengkayang yang dibentuk u n t u k memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang d a n / a t a u jasa yang dijual t a n p a m e n g u t a m a k a n mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
64.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat S K P D a d a l a h unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan U r u s a n Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
65.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang s e l a n j u t n y a disingkat S K P K D adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah abupaten Bengkayang yang melaksanakan Pengelolaan euangan Daerah,
66.Unit SKPD adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu a t a u beberapa program.
67.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran u n t u k melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
68.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah p e j a b a t yang diberi kuasa untuk melaksanakan scbagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD,
69.Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang y a n g s e l a n j u t n y a disingkat TAPD adalah Tim yang mempunyai tugas m e n y i a p k a n serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka p e n y u s u n a n A P D ,
70.Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan euangan D a e r a h y a n g s e l a n j u t n y a disingkat Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 7 1 . Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat B U D a d a l a h PPKD y a n g bertindak dalam kapasitas sebagadBendahara Umum D a e r a h .
72.Kuasa BUD adalah pejabat diberi kuasa u n t u k melaksanakan t u g a s BUD. ""
73.Pejabat Pelaksana Teknis pejabat pada unit kerja kegiatan dari suatu program D i p i n d a i d e n g a n C a m 9 c a n n 7 4 . P e j a b a t P e n a t a u s a h a a n K e u a n g a n SKPD yang selanjutnya disingkat PPK S K P D a d a l a h p e j a b a t y a n g m c l a k s a n a k a n f u n g s i t a t a usaha keuangan pada S K P D
75.B e n d a h a r a P e n e r i m a a n a d a l a h P e j a b a t yang d i t u n j u k u n t u k menerima, m e n y i m p a n , m e n y e t o r k a n , m e n a t a u s a h a k a n d a n mempertanggungjawabkan u a n g p e n d a p a t a n d a e r a h d a l a m r a n g k a p c l a k s a n a a n A P B D pada SKPD. 7 6 . Bendahara P e n g e l u a r a n a d a l a h pejabat yang d i t u n j u k menerima, m e n y i m p a n , m e m b a y a r k a n , m e n a t a u s a h a k a n d a n m e m p e r tanggungjawabkan u a n g u n t u k k c p e r l u a n b e l a n j a d a e r a h d a l a m rangka pclaksanaan APBD pada SKPD.
77.A p a r a t u r S i p i l Negara yang sclanjutnya disingkat ASN adalah pcgawai negeri sipil d a n pegawai p e m e r i n t a h dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pcjabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan p e m e r i n t a h a n a t a u diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan p e r a t u r a n p e r u n d a n g- u n d a n g a n .
78.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau scbagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
79.Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas yang bersumber dari penggunaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
80.Stander Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 8 1 . Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang adalah prinsip prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
82.Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerin tahan daerah.
83.Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
84.Hari adalah hari kerja. adalah menjadi pedoman setiap dengan Pengelolaan Keuangan D i p i n d a i d e n g a n C a m 9 c a n n T u j u a n d i s u s u n n y a Peraturan Daerah i n i adalah u n t u k mengatur pelaksanaan e n c l o l a a n Keuangan D a c r a h berupa: a . p e r e n c a n a a n ;

b.penganggaran;
c.p e n a t a u s a h a a n ; d . akuntansi dan pelaporan;
e.pertanggungjawaban;dan
f.pengawasan keuangan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Maksud disusunnya P kebijakan atau Peraturan Bu Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

a.keuangan daerah;
b.pengelola keuangan daerah;
c.APBD;
d.penyusunan rancangan APBD;
e.penetapan APBD;
f.pelaksanaan dan penatausahaan;
g.laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD; h . akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten Bengkayang;
i.penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
j.kekayaan daerah dan utang daerah;
k.BLUD; I. penyelesaian kerugian keuangan daerah;
m.Informasi keuangan daerah;
n.pembinaan dan pengawasan; dan
o.ketentuan penutup.

BAB III

KEUANGAN DAERAH

Pasal 5

Keuangan Daerah meliputi:

a.hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
b.kewajiban daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
c.penerimaan daerah;
d.pengeluaran daerah;
e.kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang. surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
f.kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan

Pasal 6

( 1 ) Pengelolaan Keuangan Daera kan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, trans] jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat masyarakat, serta taat pada ketentuan pera

(2)Pengelolaan Keuangan D i p i n d a i d e n g a n C a m 9 c a n n

BAB IV

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pasal 7

( 1 ) Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

(2)Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) mempunyai kewenangan:
1. a.menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda ten tang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
2. b.mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
3. c.menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
4. d.menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan KeuanganDaerah;
5. e.mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
6. f.menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
7. g.menetapkan KPA;
8. h.menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
9. i.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
10. j.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
11. k.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  1. 1.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. m.menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
13. n.melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.
(4)Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. b.kepala SKPKD selaku PPKD; dan
3. c.kepala SKPD selaku PA. D i p i n d a i d e n g a n C a m 9 c a n n ( 1) Bu pati selaku wakil daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1 ) berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perseroan daerah.
(2)Ketentuan mengenai Bupati selaku wakil daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:
1. a.Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
2. b.Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
3. c.Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.
(4)Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan yang menerima atau yang mengeluarkan uang. D i p i n d a i d e n g a n C a m 9 c a n n BUD sebagaimana ti.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dimaksud pada ayat (2) huruf j diatur dengan

Pasal 9

( 1 ) Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:

a.koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
b.koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD dan rancangan pertanggungiawaban pelaksanaan APBD;
c.koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD; d . memberikan persetujuan pengesahan DPASKPD;
e.koordinasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah;
f.koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
g.memimpin TAPD.

(2)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) , koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 10

( 1 ) Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:

a.menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
b.menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda ten tang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
c.melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
d.melaksanakan fungsi BUD; dan
e.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang:
1. a.menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. b.mengesahkan DPA SKPD;
3. c.melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
4. d.memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum;
5. e.melaksanakan pemungutan pajak daerah;
6. f.menetapkan SPD;
7. g.menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama daerah; s if rd .
8. h.melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
9. i.menyajikan informasi keuangan daerah; dan j . melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuaJ �tuan peraturan perundang- undangan yang tidak dilakukan mt rekening Kas Umum Daerah. D i p i n d a i d e n g a n C a m 9 c a n n P. A 1 I ( 1 ) Pp1 ·1 m e n h a t dilingkungan SKPKD kepada I pkan B U D
(2)iman pada a ya t 1 ditrtapkan dengan
(3)m a n a d i m a k su d pada ayat ( 1 ) mempunyai tugs a a r a n K a s ,
1. b.kan S P D , c a n SP2D d pc l a k sa n a a n pcncrimaan dan pcngcluaran APBD ol e h au lcmbaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
2. c.kan dan mcngatur dana yang diperlukan dalam n APBD;
3. f.m uang dacrah;
4. g.mclaksanakan penempatan uang mengelola/menatausahakan investasi;
5. h.mclakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Bcban APBD;
6. i.melaksanakan pcmbcrian pinjaman daerah atas nama daerah;
7. j.mclakukan pengclolaan utang dan piutang daerah;
8. k.melakukan penagihan piutang daerah; d a n
  1. 1.melakukan pengesahan a t a s penerimaan dan pengeluaran transaksi yang tidak mclalui kas umum daerah.
(4)Kuasa BUD scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) bertanggung jawab kcpada PPKD sclaku BUD.

Pasal 12

Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, bcban kerja, lokasi dan/atau rentang kendali.

a.menyusun RKA-SKPD;
b.menyusun DPA-SKPD;
c.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
d.melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
e.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
f.melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
g.mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam :27272233A.«aao
i.mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
j.menyusun dan menyampaikan la p or an keuangan SKPD yang dipimpinnya;
k.mengawasi pelaksanaan anggaran
1. 1.menetapkan PTK dan PPK-SKPD; m.menetapkan pcjabat lainnya dalam SI dalam lolaan Keuangan Daerah; dan D i p i n d a i d e n g a n C a m 9 c a n n .
n.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas d a n wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) kepada Bupati m e l a l u i Sekretaris Daerah.
(2)Pelimpahan kewenangan scbagaimana d i m a k s u d pada ayat ( l ) berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi dan/atau rentang kendali.
(3)Pelimpahan kewenangan scbagaimana dimaksud pada ayat ( l ) ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD.
(4)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) meliputi:
1. a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. b.melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
3. c.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. d.mengadakan ikatan/ perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang tclah ditetapkan;
5. e.melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
6. f.mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; dan
7. g.melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(5)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KPA bertanggung jawab kepada PA.
(2)PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
(3)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPTK bertanggungjawab kepada PA/KPA.

Pasal 16

(1)Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 5 ayat ( 1 ) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang terianya ditetapkan Bupati.
(2)PPTK sebagaimana pada ayat ( 1 ) merupakan Pegawai ASN yang mendudukija0at€ <Urai sesuai dengan tugas dan fungsinya. D i p i n d a i d e n g a n C a m c a n n l n f I m f 1 ) nl PA r knn P'PK K P D e h 'a yat ( 1 ) hi u n t u k m c l a k w n a k a t i Pp i m n n n dimnksuid pndn nynt ( 1 ) mempunyni tuns d a r wewenang
1. a.m e l a k u k a n veri f i k n s i $PP U P , SP GU, SP ' T U , d a n SP LS bcscrta b u k t i kclengknpannya yang « d i n j u k a n olch B e n d a h a r n enclaran;
2. b.menyiapkan S P M ;
3. c.m c l a k u k a n v e r i f i k a s i l a p o r a n p r r t a n p u n g j a w a b a n e n d a h a r a encrimaan dan B e n d a h a r a P e n g c l u a r a n ; d . melaksanak an f u n g s i a k u n t a n s i p a d n S K P D ; d a m
4. c.menyusun l a p o r a n k e u a n p a n S P D
(3)PPK SKPD scbagaimana d i m a k s u d p a d a ayat ( I ) t i d a k mcrangkap scbagai pejabat d a n prgawai yang b w r t u a s m c l a k u k a n p c m u n u t a n pajak daerah dan r e t r i b u s i dacrah, B e n d a h a r n ene r i m a a n , endahara Pengeluaran dan/atau PPTK, D i p i n d a i d e n g a n C a m 9 c a n n Pasal 1 9 P a s a l 1 8 i h an K« n erja P e r a n k a t D a r ra h P a u l 1 7 ( 1 ) Dalam hal P A mclimpahkan scbagian kcwwnanannya kcpada K P A karena pcrtimbangan s c b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m Pasal 1 4 ayat (2), PA mcnctapkan P P K U n i t SKPD u n t u k mclaksanakan fungsi t a t a u s a h a keuangan pada U n i t SKPD,
(2)PPK Unit SKPD scbagaimana d i m a k s u d pada ayat ( I ) mempunyai tugas:
1. a.melakukan verifikasi $PP-TU dan $ P P - L S beserta b u k t i kelengkapannya yang diajukan olch Bendahara Pengcluaran p e m b a n t u ;
2. b.menyiapkan SPM TU dan S P M L S , bcrdasarkan S P P T U dan SPP-LS yang diajukan olch Bendahara Pengcluaran p c m b a n t u ; dan
3. c.melakukan verifikasi laporan pertanggungiawaban B e n d a h a r a Penerimaan pcmbantu dan Bendahara Pengeluaran p e m b a n t u . B agian Kedelapan Bendahara Penerimaan dan B e n d a h a r a Pengeluaran ( 1 ) Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan u n t u k m e l a k s a n a k a n tugas kcbendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD atas usul PPKD sclaku B U D .
(2)Bendahara Penerimaan scbagaimana d i m a k s u d pada ayat ( 1 ) memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya.

Pasal 20

( 1 ) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Bupati dapat menetapkan Bendahara Penerimaan pembantu pad.a unit kerja SKPD yang bcrsangkutan.

(2)Bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Bupati. Pasal 2 1 ( 1 ) Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Pendapatan Daerah.
(2)Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…