DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Penambahan Penyertaan Modal; Penambahan Penyertaan Modal; Laporan; Pengawasan; Pembagian Dividen; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBENGKAYANG dan BUPATIBENGKAYANG Dengan Persetujuan Bersama

5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalimantan Barat Kabupaaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 9). 2

Pasal 3

Tujuan dilakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kalbar adalah untuk mendukung program transformasi Bank Kalbar dengan penguatan permodalan untuk menjaga pertumbuhan kegiatan usaha bank dalam menghadapi persaingan usaha dengan kelompok bank umum lainnya. Maksud dilakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kalbar adalah dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 2

3.Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, yang selanjutnya disebut Bank Kalbar adalah Badan Usaha Milik Daerah yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.
6.Modal disetor adalah jumlah modal yang telah disetorkan Pemerintah Daerah kepada Bank Kalbar.
7.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang pada Bank Kalbar dengan mendapat hak untuk diperhitungkan sebagai pemilik modal/ saham.
8.Penambahan penyertaan modal adalah penambahan terhadap jumlah modal yang telah disetorkan Pemerintah Daerah kepada Bank Kalbar.
9.Dividenadalah bagian keuntungan Bank Kalbar yang dibagikan kepada Daerah sebagai pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
11.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
12.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. 3

(1)Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), dianggarkan dalam angaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan.

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 6

BAB IV PENDANAAN Seluruh modal daerah dan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB IV

PENDANAAN Seluruh modal daerah dan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 5

(1)Modal disetor pada Bank Kalbar sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp41.065.000.000,00 (empat puluh satu milyar enam puluh lima juta rupiah) berupa 41.065 (empat puluh satu ribu enam puluh lima) lembar saham dengan nominal harga Rpl.000.000 (satu juta rupiah) per lembar saham.
(2)Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada Bank Kalbar sebesar Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh lima milyar rupiah) yang danggarkan selama 3 (tiga) tahun, mulai Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah);
3. c.Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
(3)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kinerja Bank Kalbar.
(4)Dalam hal jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak terpenuhi dan/ atau tidak cukup terpenuhi, maka kekurangan tersebut dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya sampai terpenuhinya jumlah yang ditetapkan hingga Tahun Anggaran 2026.

Pasal 4

(2)Dividensebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Umum Daerah.
(3)Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicatat pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, pada jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

BAB III

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL 4 ( 1) Dividen yang diperoleh dari Penyertaan Modal yang dibagikan setiap akhir tahun buku Bank Kalbar setelah melalui RUPS menjadi hak daerah.

Pasal 9

(1)Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah untuk menegakan tata kelola keuangan yang baik.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VII

PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 8

BAB VI PENGAWASAN Bank Kalbar setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati, berupa ikhtisar laporan kinerja dan realisasi laporan keuangan dengan tembusan disampaikan kepada DPRD.

BAB VI

PENGAWASAN Bank Kalbar setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati, berupa ikhtisar laporan kinerja dan realisasi laporan keuangan dengan tembusan disampaikan kepada DPRD.

Pasal 7

BABV LAPORAN

(2)Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 5 l 200604 1 013 SH._ M_.H NOREG PERATURAN DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT KABUPATEN BENGKAYANG: 8 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023 NOMOR 8 SEKRETARI&-OAERAH KABUPATEN BENGKAYANG, Diundangkan di Bengkayang pada tanggal 27 Desember 2023 SEBASTIANUS DARWIS BUPATIBENGKAYANG, Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal 27 Desember 2023 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang. KETENTUAN PENUTUP 6 I. PENJELASANUMUM Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1963 dengan bentuk hukum Perusahaan Daerah, dan pada Tahun 1999 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999, terjadi perubahan status hukum BPD Kalbar dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas serta perubahan nama menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dan selanjutnya disebut Bank Kalbar. Bank Kalbar adalah salah satu sarana kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi sebagai sarana pengembangan ekonomi daerah dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Kedudukan Bank Kalbar sebagai Bank Pembangunan Daerah harus mampu menjadi Agent of development yang memiliki fungsi dan peranan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Seiring dengan berkembangnya ekonomi, maka Bank Kalbar sebagai Perusahaan Jasa yang membawa identitas daerah harus mempersiapkan diri sebaik mungkin guna menghadapi lingkungan bisnis yang penuh persaingan. Situasi tersebut membuat persaingan dunia perbankan akan semakin ketat dan mengharuskan semua perusahaan perbankan di Indonesia terutama di Kabupaten Bengkayang untuk terus meningkatkan performanya agar mampu bersaing. Sehubungan dengan telah berakhirnya masa penyertaan modal daerah pada tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalimantan Barat Kabupaten Bengkayang, maka dalam rangka memperkuat permodalan Bank Kalbar untuk menjaga pertumbuhan kegiatan usaha bank dalam menghadapi persaingan usaha dengan kelompok bank umum lainnya, Pemerintah Kabupaten Bengkayang akan memberikan tambahan penyertaan modal kepada Bank Kalbar sebesar Rp25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima milyar rupiah) yang akan diberikan secara bertahap selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 sesuai kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran berjalan. PENAMBAHANPENYERTAANMODALPEMERINTAHDAERAHPADA PERUSAHAANPERSEROANDAERAHPERSEROANTERBATASBANK PEMBANGUNANDAERAHKALIMANTANBARAT TENTANG NOMOR8 TAHUN2023 PERATURANDAERAHKABUPATENBENGKAYANG ATAS PENJELASAN 7 Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalimantan Barat Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Daerah menyertakan modal sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) yang dianggarkan selama 4 (empat) tahun yaitu:

1.Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp3.000.000.000,00
2.Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp7.000.000.000,00
3.Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp7.500.000.000,00
4.Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp7.500.000.000,00 Pasal 3 ayat (2) berbunyi "jumlah penyertaan modal sebagaimana maksud pada ayat ( 1), dengan jumlah kepemilikan saham sebesar Rpl6.065.000.000,00 (enam belas rnilyar enam puluh limajuta rupiah)". Rp80.000.000,00 Rp145.000.000,00 Rpl 75.000.000,00 Rpl00.000.000,00 Rp300.000.000,00 Rp323.403.070,22 Rp323.000.000,00 Rpl 77.000.000,00 Rp589.427.895,60 Rp410.572.104,40 Rp2.250.000.000,00 Rp3.000.000.000,00 Rp3. 500. 000. 000 ,00 Rp3.500. 000. 000,00 Rp16.873.403.070,22 Pasal 4 Ayat (1) Berdasarkan Pasal 3 ayat ( 1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalimantan Barat Kabupaten Bengkayang, tercatat bahwa modal disetor pada Bank Kalbar sampai dengan 31 Desember 2015 secara akumulatif berjumlah Rp16.873.403.070,22 (enam belas rnilyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tiga ribu tujuh puluh rupiah dua puluh dua sen), dengan rincian sebagai beriku t:
1.Tahun Anggaran 2001 sebesar
2.Tahun Anggaran 2002 sebesar
3.Tahun Anggaran 2003 sebesar
4.Tahun Anggaran 2004 sebesar
5.Tahun Anggaran 2005 sebesar
6.Tahun Anggaran 2005 sebesar
7.Tahun Anggaran 2006 sebesar
8.Tahun Anggaran 2006 sebesar
9.Tahun Anggaran 2007 sebesar
10.Tahun Anggaran 2007 sebesar
11.Tahun anggaran 2008 sebesar
12.Tahun anggaran 2013 sebesar
13.Tahun anggaran 2014 sebesar
14.Tahun anggaran 2015 sebesar Jumlah Cukupjelas

Pasal 3

Cukupjelas

Pasal 1

Cukupjelas II. PENJELASAN PASALDEMIPASAL 8 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 8

Pasal 10

Cukupjelas Pasal 9 Ayat(l) Cukupjelas Ayat (2) Cukupjelas Pasal 8 Ayat (1) Cukupjelas Ayat (2) Cukupjelas

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…