Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 9 Tahun 2016
- Nomor
- 9
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
Ringkasan
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan pasal 3, pasal 4 Perda No.5 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan pasal 3, pasal 4 Perda No.5 Tahun 2013.
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Pad~ Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalimantan Barat Kabupaten Bengkayang; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
i
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG dan BUPATI BENGKAYANG MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK KALIMANTAN BARAT KABUPATEN BENGKAYANG • ; PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pehyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang I Pada Pers~roan Terbatas (PT) Bank Kalimantan Barat Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5) diubah sebagai berikut:
d l
i
'
I
'I I
'
' « i • 1 • Pasal lI Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang. Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal I} 9fwbe 2016 BUPATIBE GKAYAN, SURYADMAN GIDOT Diundangkan di Bengkayang I pada tanggal 2! el.he, 2016 Pj.SEKRE) RIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG, � SILVER LEMBARAi DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2016 NOMOR: 7 I NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG PROVINS! LIMANTAN BARAT : 9/2016 • I • • 1 • PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK KALIMANTAN BARAT KABUPATEN BENGKAYANG I. UMUM Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 304 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/ atau BUMD kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan atau BUMD selanjutnya dalam Pasal 333 ayat (1) disebutkan bahwa Penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1963 dengan bentuk hukum ,Perusahaan Daerah dan Ijin usaha dikeluarkan oleh Menteri Urusan Bank Sentral/ Gubernur Bank Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor 44/63/Kep/MUBS/G tanggal 28 November 1963. Dengan diberlakukannya Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Menteri Keuangan Republik Indonesia memberikan ijin usaha Bank Pembangunan Daerah (BPD) sesuai surat Nomor S-841/MK.071/ 1993 tanggal 18 Agustus 1993. : Pada Tahun 1999 terjadi perubahan status hukum BPD Kalimantan Barat dhari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas serta perubahan nania menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dengan c~ll name Bank Kalbar melalui Akta Notaris Widiyansyah, SH No. 81 tanggal 23 April 1999 dan telah' disahkan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 5 Mei 1999 No. C2-8229 HT.01.01 tahun 1999 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 56 tanggal 13 Juli 1999. Pada tanggal 30 Juli 2004, Bank Kalbar menyelesaikan program rekapitulasi, disertai pembelian kembali kepemilikan saham yang dimiliki Pemerintah Pusat oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Barat. , d • ., i i I Tambahan Penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Bengkayang dimana sampai pada tahun anggaran 2015 kepemilikan saham pemerintah I Kabupaten Bengkayang pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat baru mencapai 2,34 persen atau sebesar Rp.16.065.000.000,00 dengan jumlah saham sebanyak 16.065 lembar saham. II. PASAL DEMI PASAL I PasalI Angka 1 Ayat () Cukup Jelas Ayat (2) Jumlah kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Bengkayang kepada PT. Bank Kalbar Kabupaten Bengkayang sampai dengan tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp.16.065.000.000,00 sedangkan jumlah .penyertaan modal yang telah disertakan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sampai dengan tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp.16.873.403.070,22.- terdapat selisih sebesar Rp.808.403.070,22. Selisih tersebut disebabkan karena perbedaan pencatatan yang dilakukan oleh PT. Bank Kalbar dan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dimana posisi modal yang disetor per 31 Desember 2007 menurut Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebesar Rp.4.623.403.070,22 sedangkan menurut PT. Bank Kalbar sebesar Rp.3.815.000.000,00. Perbedaan pencatatan dimaksud akibat dari divestasi saham Pemerintah Pusat yang dilakukan di tahun 2004 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/KMK.06/2002 tentang Divestasi Saham Negara Pada Bank Pembangunan Daerah Peserta Program Rekapitulasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 584/0606/Ekon-D perihal Pengambilalihan Saham Pemerintah Pusat dan Persetujuan DPRD Nomor 6 Tahun 2004. Setoran tunai dan dana titipan Pemerintah Kabupaten Bengkayang tahun 2004 terdiri dari setoran I tunai plus dana titipan sebesar Rp.2.345.000.000,00 dan collection fee sebesar Rp.94.338.000,00 den'gan jumlah total sebesar Rp.2.439.338.000,00 dan dana sebesar Rp.2.439.338.000,00 digunakan untuk pembelian saham pusat sebanyak 1.479 lembar saham dengan harga per lembar saham sebesar Rp.1.649.031,48 dengan harga total sebesar Rp. 1.479.000.000,00 ; 4 ;\ ? I selisih antara jumlah setoran tunai plus dana titipan dengan hasil divestasi adalah sebesar Rp.960.338.000,-, selisih antara catatan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Catatan dari PT. Bank Kalbar sebesar Rp. 808.403.070,22 dikurangi dengan selisih hasi divestasi sebesar Rp.960.338.000,00 adalah sebesar Rp.151.934.924,78 disebabkan terdapat beberapa dana yang belum dicatat oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang dari Tambahan Pembelian saham tahun 2005 sebesar Rp.22.596.929,78, ditambah dengan collection fee tahun 2004 sebesar Rp.94.338.000,00 dan ditambah tambahan penyertaan modal tahun 2006 sebesar Rp.35.000.000,00 I 'Angka 2 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas ' Pasal' II , ' Cukup Jelas ' TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2016 NOMOR
Membuka PDF…