DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bengkayang

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan pasal 45 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tarif Pengujian Kendaraan Bermotor ketentuan mengenai Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkayang Daerah Tingkat II Bengkayang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor310); 10.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG dan BUPATI BENGKAYANG MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TARIF PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang.
6.Angkutan adalah perpindahan orang dan/ atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan mengunakan kendaraan lalu lintas jalan.
7.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendraan tidak bermotor.
8.Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
9.Mobil penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 ( delapan ) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
10.Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Bengkayang dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
11.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah.
12.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintahan Daerah yang bersangkutan.
14.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15.Surat Ketetapan Retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administr~tif berupa bunga dan/atau denda.
17.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah I data, keterangan, dan/ atau bukti yang laksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka : 4 I melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
18.Penyidikani tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan 'yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di', bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pungutan Retribusi mulai dari penghimpunan data okyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
(2)Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor ( PKB ) yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

JENIS, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

(1)Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
(2)Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah.
(3)Dikecualikan dari obyek retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Kendaraan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan mobil penumpang pribadi.

Pasal 4

(1)Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi. .'

BAB IV

GOLONGANDAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan kedalam jenis Retribusi Jasal Umum. 5

Pasal 6

Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai berikut :

a.Jasa Ketatausahaan: - Formulir Permohonan - Buku Uji - Mobil Penumpang Roda Empat - Mobil Bus dengan JBB s/d 7 Ton - Mobil Barang dengan JBB s/d 2 Ton - Mobil Barang diatas 2 Ton s/d 7 Ton
b.Pengujian Ulangan : - Mobil Penumpang Roda Empat - Mobil Bus dengan JBB s/d 7 Ton - Mobil Bus dengan JBB s/d 7 Ton keatas - Mobil Barang dengan JBB s/d 7 Ton
c.Lain-lain : - Penggantian Plat Uji Rusak/Hilang - Uji Asap ( Emisi gas buang ) - Penggantian Buku Uji Hilang - Plat Samping
a.Semprot
b.Stiker dalam Pasal Rp. 2.000,- Rp. 15.000,- Rp. 30.000,- Rp. 30.000,- Rp. 50.000,- Rp. 40.000,- Rp. 20.000,- Rp. 30.000,- Rp. 30.000,- Rp. 50.000,- Rp. 20.000,- Rp. 25.000,- Rp. 50.000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- 6

Pasal 7

Wilayah pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 8

(1)Retribusi dipungut dengan mengunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Dokumen Lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan.
(3)Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pengujian, jenis pelayanan, jenis kendaraan wajib uji, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 10

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. I
(2)Biaya seb~gaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional f dan pemeliharaan biaya bunga dan biaya modal. 6 BABV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 11

(1)Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
(2)Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tertangguh jika:
1. a.Diterbitkan Surat Teguran; atau
2. b.Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
(3)Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. '
(4)Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. ' I
(5)Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud : pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…